DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa yang meliputi Ketentuan Umum, Jenis, Tujuan, Prinsip, Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, Rencana Program Kerja, Modal Serta Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pendaftaran dan Pendataan BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pembinaan dan Pengembangan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h uruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Badan U saha Milik Desa;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Ka bupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tah un 1950), sebagaimana t elah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pemben tukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 14 Nomor 7, Tam bahan Lembaran Negara Repu b ik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diu b ah beberapa kali diubah, terakhir dengan Un dang-Un dang Nomor 6 Tahun 2 023 tentang Penetapan Pera turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Un dang-Un d ang (lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2 022 Nomor 238, Tam bahan Lembaran Negara Re pu blik Indonesia Nomor 6841 ); 4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Da erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5 587) sebagaim ana telah diubah beberapa kali diubah, t erakhir d ngan Undang-Un dang Nomor 6 Ta h un 2023 te tang Penetapan Peraturan Pemerinta h Pen gganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipt a Kerja menjadi Undang-Un dang (lembaran Nega r a Republik Indonesia Tah un 2022 Nomor 238, Tambahan Lem baran Negara Republik Ind onesia Nomor 684 1) ;
5.Peraturan Pemer intah Nomor 11 Tahun 2 0 21 ten tang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2 1, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 662 3) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasall Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksu d d engan:

Pasal 2

Ruang lingkup materi pengat u ran Peraturan Daerah in i m eliputi:

a.Jenis , Tujuan, dan Prin s ip;
b.Pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama ;
c.Anggaran Da sar dan Anggaran Ru mah Ta ngga;
d.Organisasi da n Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
e.Rencana Pr o gam Kerja;
f.Modal serta Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama;
g.Pendaftaran dan Penda taan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
h.Pembinaan dan Pengemb angan.

BAB II

JENIS, TUJUAN, PRINSIP

Pasal 3

BUM Desa terdiri atas:

a.BUM Desa;
b.BUM Desa Bersama.

Pasal 4

BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan:

a.melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
b.melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/ataujasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; 5
c.memperoleh keuntungan atau laba b ersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besamya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
d.pemanfaatan Aset Desa guna menciptaka n nilai tambah at as Aset Desa;
e.mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa;
f.Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dalam tata Kelola BUM Desa/BUM Desa bersama;
g.upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi danl atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa danl atau k erj a sama antar- Desa; dan
h.membuka la pan gan kerj a.

Pasal 5

Dalam m ewujudkan tujuan BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaim ana dimaksu d dalam Pasal 4 , pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan k egotongroyongan dengan p r insip:

a.professiona l;
b.terbu ka dan bertanggungjawab;
c.partisipatif;
d.priorit a s sumber daya lokal; d an
e.berk elanjutan.

BAB III

PEND IRIAN BUM DESA I B UM DESA BERSAMA

Pasal 6

(1)BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) D esa berd asar kan Mu syawarah Desa dan p en diriannya ditetap kan dengan Peratu ran Des a.
(2)BUM Des a bersama didirikan oleh 2 (du a ) Desa atau lebih b erda sarkan musyawarah An tar Desa dan pen d iriannya d itetapkan dengan Pera tu ran Bersama Kep ala Desa.
(3)BUM Desa bersam a d idirikan berd a sarkan kes a maan potens i, k egiatan usaha, a tau k ed ekatan wilayah.
(4)Pendirian B UM Desa bersama sebagaimana dimaks u d pada ayat (3) tidak terikat pad a b a tas w ilayah a dministratif.
(5)Pendirian BUM Desa bersama d ilakukan Desa d engan Desa lain secara langsung tanpa mempertimban gkan ada a ta u t idaknya BUM Desa di Desa . . maslng-maslng.
(6)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaim ana dim a ksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
2. b.Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
3. c.penetapan besarnya penyertaan modal Desa danl atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM D esai BUM Desa bersama.

Pasal 7

(1)BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh s tatus badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang m en y elenggarakan urusan pemerintahan di bidang h ukum dan hak . . asaSl manUSla.
(2)Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit u saha tersebut 6 terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan dan tat a cara memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa18 Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan:
1. a.kebutuhan masyarakat;
2. b.pemecaha n m a salah bersama;
3. c.kelayak an usaha;
4. d.model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
5. e.visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi pelindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 9

(1)Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar desa .
(2)Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.n a ma;
2. b.temp at kedudukan;
3. c.maksud dan tujuan pendirian;
4. d.m odal;
5. e.j enis u saha di bidang ekonomi dan / atau p elayanan umum ;
6. f.nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan p engawas;
7. g.h ak kewajiban, tugas, tanggung j awab dan wewenang serta ta t a cara pengangkatan, penggantian, dan p emberhentian pen asihat, pelaksana-op erasional, dan/ atau pengawas; dan
8. h.ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/ a ta u pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
(3)Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manUSla.
(4)Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran. Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama harus mcmuat Unit Us aha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 10

(1)Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
1. a.tidak sama atau tidak menyerupai nama:
  1. 1.BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
  2. 2.lembaga pemerintah, dan
  3. 3.lembaga internasional. 7
2. b.diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
3. c.diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama;
4. d.tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
5. e.sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
6. f.terdiri dari rangkaian hurufyang membentuk kata; dan
7. g.tidak mengandung bahasa asing.
(2)Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama.

Pasal 11

(1)Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama danj a au p erubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antar pena sihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
(2)A ggaran rumah tangga BUM Desaj BUM Desa bersama sebagaimana d ima k sud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.hak dan kewajiban pegawai BUM DesajBUM Desa bersama;
2. b.tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desaj BUM Desa bersama;
3. c.sistem dan be saran gaji pegawai BUM DesajBUM Desa bersam a;
4. d.tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
5. e.penj abaran terperinci Anggaran Dasar BUM DesajBUM Desa bersama.
(3)Anggaran rumah tangga BUM Des a/BUM Des a bersama sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Pera turan Kepala Desa atau Pera turan Bers ama Kep ala Desa.

BAB V

ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESAj BUM DE SA BERSAMA Ba gian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 12

(1)BUM DesajBUM Desa bersama dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa/BUM Desa Bersama dan m asyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama didasarkan pada Peraturan Desa ten tang Pend irian BUM DesajBUM Desa Bersama.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…