DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pengelolaan Sampah Spesifik, Kelembagaan, Kerjasama Dan Kemitraan, Perizinan Berusaha, Retribusi, Sistem Tanggap Darurat, Pengembangan Dan Penerapan Teknologi, Sistem Informasi, Partisipasi Masyarakat, Hak Kewajiban Dan Larangan, Pendanaan Dan Kompensasi, Insentif Dan Disinsentif, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PE TURAN DAERAH TENTANG PEN GEL LAAN AMPAH.

BAB I

KETEN UAN U UM asal 1 Dalam Peratu r Daerah in i ya n dimaksud d enga n:

Pasal 3

Pengelolaan sam be tujuan untuk:

a.mewujudkan Da erah yang bersih dari sampah guna e u .ang kelestarian lingkungan hid p;
b.meningkatkan kese a tan asyaraka t dan kual· as lingkungan; dan
c.menjadikan sampah sebagai sum ber daya. Pasa14

(1)Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokan menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis terdiri atas: a . sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; 7
1. b.sampah yang mudah terurai;
2. c.sampah yang dapat digunakan kembali;
3. d.sampah yang dapat didaur ulang; dan
4. e.sampah lainnya.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas so sial, danl atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.sampah g mengandun g B3;
2. b.sampah yang mengandung limbah B3 ; c . sampah yang timbul akibat bencana ;
3. d.p ui g bongkaran bangunan; e . ampah yang secara teknologi blum dapat diolah; danl atau
4. f.sampah yang timbu secara tidak p eriodik.
(1)Pemeri D Inenyusun d a n men etapkan kebijakan d an strategi peng 1 la ampah yang b rp d m an p ada kebija kan dan s ategi nasional serta kebi"a k an str tegi provi si dalam pengelola a n samp ah.
(2)Penyu u n a n bahan Kebijakan dan Strategi Pen gelol an Sampah sebagaim ana d im aksud p ada ayat (1) dilaksanaka n oleh Per n kat Daerah yang me bidan gi urusan lingkunga n hidup.
(3)Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada aya t (2) paling sedikit memuat:
1. a.arah kebijakan pengurangan dan penanganan samp ah; dan
2. b.program pengurangan dan penanganan samp ah, yang meliputi:
  1. 1.target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
  2. 2.target penanganan sampab untuk setiap kurun waktu tertentu.
(4)Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan pnnslp:
1. a.pengelolaan sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui:
  1. 1.efisiensi penggunaan material dalam sistem produksi dan konsumsi di seluruh wilayah;
  2. 2.penanganan sampah secara terdesentralisasi; 8
  3. 3.penanganan sampah secara terpilah;
  4. 4.pengutamaan pengolahan sampah untuk daur ulang material; dan
  5. 5.meminimalisasi penggunaan material beracun pada proses produksi dan konsumsi material.
2. b.penguatan kelembagaan guna terselenggaranya pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuaJ. dengan pnnslp pembangunan berkelanjutan; dan
3. c.pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek pengelolaan sampah.
(5)Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaiman imaksud pada ayat (3) dia tur dalam Peraturan Bupati.
(6)K ijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dim ksu d pada ya t (5) sebagai acuan dala m menyusun dokumen perenc aan p em angunan Daerah.
(1)
(2)su p da ayat (1) gi urusan pekerjaan
(3)Rencana ind k sebagai ana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit emuat: a . p embatasan tim bu lan sampah; b .
1. c.an embali sampah;
2. d.sampah;
3. e.pe !lUmpu an sampah;
4. f.peng ngkutan sampah;
5. g.pengol han sampah;
6. h.pemrosesan akhir sampah ; dan
  1. 1.pendanaan.
(4)Rencana induk sebagaim ana dimaksu d pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(5)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB II

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SA MPAH RUMAH TANGGA

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyusun studi kelayakan sesuaJ. ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

(1)Perangkat Daerah yang membidangi persampahan mengolah dan menyusun bahan perencanaan pengelolaan sampah skala Daerah.
(2)Bahan peren canaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m eliputi:
1. a.bahan per encanaan skala Desa; dan
2. b.bahan perencanaan yang bera sal dari Badan Usaha/Prod se . Pa s al 9
(1)h a n perencanaan skala esa sebagaimana dimaksud dalam Pa al 8 ayat (2 ) hu fa disusun oleh Pemerin tah Desa .
(2)Pe erintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m e yusun per n anaan pengelolaan sampah skala Desa berdasa ~ an tugas pe bantuan .
(3)Penyusunan perencanaan pengelola an sampah skala Desa seb gaimana dimaks d ada ayat (2) . akukan esuai etentuan pera an erundang- un anga . Pa s al 0
(1)Bahan perencanaan yang berasal d ari Bada n Usaha/Pro usen s eb gaimana dim sud dalam Pasal ayat (2) h u ruf b wajib disusun 0 eh Badan Usahal Pro u en dalam d okum en ren ana d an program pengelolaan sampah sebagai bagian da i saha dan l ata kegia tannya.
(2)Doku e perencana an eb gaimana d imaksud p a d a ayat (1) paling sedikit memu t:
1. a.rencana dan p r ogram pengurangan samp ah; dan
2. b.rencana d an program pen anganan sam pah.
(3)Dokumen rencana d an program penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit m emuat:
1. a.target ketaatan pem ·lahan sampah di sumber; dan
2. b.target penurunanjumlah sampah yang diangkut ke TPA.
(4)Badan Usaha/Produsen yang m elanggar kewajiban menyusun dokumen rencana pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.denda administratif; dan
3. c.pencabutan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 10 Paragraf2 Penetapan Perencanaan Pasalll
(1)Perencanaan pengelolaan sampah dituangkan dan ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.target pengurangan sampah;
2. b.target penyediaan arana dan prasarana penguranga n an penanganan sampah mulai d a r i sumber sampah sampai dengan TPA;
3. c.la pengembangan kerj a sama daerah, kemitraan, d a n artisipasi m syarakat; d . kebutuhan peny diaan pembiaya an yang ditanggung oleh Pe aerah dan masyarakat; dan
4. e.r ncana pengembangan dan Ii gkungan dalam memenuhi pemanfaatan teknologi yan amah kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.
(3)Pe et' pan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dil ku an sesuai ketentuan peratu ran perundang-undangan. Pa sal12 Perencana an sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 11 berpedoman a a kebijakan dan strategi ta encana ·nduk pengelol an sampah.

Pasal 13

(1)Pemerintah Da erah menyelenggarakan pen gelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
(2)Penyelenggaraan pen gelo a an sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga seba gaimana dimaksu d pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengurangan sampah; dan
2. b.penanganan sampah.

Pasal 14

(1)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.pembatasan tim bulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah; danl atau
3. c.pemanfaatan kembali sampah. 11
(2)Setiap orang danjatau badan usahajprodusen melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
1. a.menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, danj atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; danj atau
2. b.mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk danj atau kemasan yang sudah digunakan.
(3)Dalam pelaksanaan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pernerintah Daerah melakukan:
1. a.pemantau an dan supervisi p aksanaan rencan p m anfaatan bahan prod S1 mah lingkungan yang dilakukan oleh se ·a p orang danjatau bad a n sahaj p rodu en; dan
2. b.fasi itasi kepada masyarakat dan dunia usaha j pro us dalam engernbangkan dan rnernanfa a tkan hasil daur ulang, perna a r hasil roduk daur u ang, dan guna ulang sampah; dan c . enyediaan dan peningkatan operasional PDU.
(4)D am pelaksanaan pengurangan sampah sebagaimana dimak u pada aya t ( ), Pemerintah Desa melakukan:
1. a.supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan skala Desa yang dilakukan oleh setiap ora g dan j at u badan u s a j r d sen di wilayahnya; dan
2. b.a i ita · kepada masyarakat dan dunia u aha dalam m ngem bangkan dan me a atkan ha· daur ulang, pemasaran sil 0 uk daur ulang, dan n a u ang sampah.
(5)Ketent an ebih lan·ut mengenai p e aksanaan pengura an sa p r h diatur dal m Peratu an Bup ti. Penanganan samp h sebag terdiri atas:
1. a.pemilahan sampah;
2. b.pengumpulan s ampa h;
3. c.pengangkutan sampah;
4. d.pengolahan sampah; dan
5. e.pemrosesan akhir sampah.

Pasal 16

(1)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh:
1. a.setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya;
2. b.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas so sial dan fasilitas lainnya, serta tempatjacara yang menimbulkan keramaian; dan
3. c.Pemerintah Daerah. 12
(2)Setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan sarana pemilahan sampah di lingkungannya.
(3)Dalam melakukan pemilahan sampah, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas so sial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
(4)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan sarana yang memenuhi per syaratan:
1. a.jumlah sa ana sesuai jenis pengelompokan samp ah sebagaimana dim ksu d dalam Pasal 4 a yat (3) ; b . d iberi label atau tanda; dan c . bahan, bentuk, dan warna wadah.
(5)alam melakukan pem'lahan s a m pah, Pemerintah Daerah seba ana d ·.m aksud pad a ayat (1) huruf c m enyediakan sarana pemilahan sampah berup tem pat sampah organik d an anorganik di setiap rumah tangga, ka as permukiman, kawasan k omersial, kawasan industri, k a wasan kh sus, fasilitas umum, fasilitas s o s ial , dan fasilitas lainnya serta tempatl acara yang m enimbulkan k eramaian. Pa sal 17
(1)Pengu m pulan sampah ebagaiman a dimaksud dalam Pa dilaku an oleh: 15 uruf b
1. a.en gelo a k a as an p erm . an, ka a san komersial, kawasa n industri, k a asan khusus, fa si itas umu m , fasilitas s o sial dan fasilitas Iainnya, ,rta temp at/ acara yang menimbulkan kerama ian; dan
2. b.Pem erintah Da erah.
(2)Peng m pulan sampah sebagaim ana d imaksud pada ayat (1 ) ilakukan dengan te ta p menj a 'n ter p i ahn ya sampah sesuai d engan jenis sampah.
(3)Dalam m lakukan pengump Ian sampah, p en geioia k a asan p rmukiman, kawasan komersial, k a wasan indu tri, kawasan khusus, fas 'litas umum, fasilitas s sial dan fasilitas lainnya, serta tempat l acara yang menimbulkan keramaian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyediakan fasilitas berupa:
1. a.TPS;
2. b.TPS 3R; danl atau
3. c.alat pengumpul untuk sampah terpilah.
(4)Dalam melakukan pengumpulan sampah, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyediakan fasilitas berupa TPS danl atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
(5)TPS danl atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
1. a.tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
2. b.luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
3. c.lokasinya mudah diakses;
4. d.tidak mencemari lingkungan; dan
5. e.memilikijadwal pengumpulan dan pengangkutan. 13 Pasal 18
(1)Pengangkutan sampah sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 15 h uruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah .
(2)Dalam melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Pemerintah Daerah:
1. a.menyediakan sarana angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
2. b.melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/ atau TPS 3R ke TPA atau TP T; d a
3. c.dapat men yediakan fasilitas SPA.
(3)Pengangkutan sampah sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d ilaksanakan d en gan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis a m ah.
(4)ela ksanaan pengan gkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ay (3) d n gan menggunakan alat pen gangkut yang memenuhi persya ra tan k eam nan, k esehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersiha eSUaI keten an peraturan perundang-un d a ngan.

Pasal 19

(1)Pengola han sampah sebagaimana dimaksud d a lam Pasal 5 uruf d dilakuk dengan m emanfaa kan teknologi yang ramah 1 kunga seSUaI kete t an eraturan perundang-un d angan, meliputi: a . pem d atan; b . pen 0 an;
1. c.a r ulang m ateri; danl atau
2. d.a r ulang energi.
(2)Pengolahan sampah s eb a gaimana dimaksu d pada ayat 1) dilakuka oleh: a . s tiap rang dan Badan Usah a p a d a s m ber nya ;
1. b.p n gelola k w san errnukman, kawasan kom r ial, ka a an industri, ka a san khu sus , fasilita s u m u m , fasilitas s osial dan a ilit s lainnya, sert t mpatl a cara yang menim bulkan keram aia n ; dan
2. c.Peme in tah Daerah.
(3)Setiap ora g dan B dan Usaha pada sumbern a seb a gai ana dimaksud pada ayat (2) uru a d a pa t m ela kukan pengolahan sampah secara mandiri dengan memperha f kan p enggun aan teknologi ya ng ramah lingkungan.
(4)Dalam melakukan pengolahan sampah, pengelola kawasan perrnukiman, kawasan komersial, kawasan in du tri, kawasan khusus , fa silitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya , s er ta tempatl acara yang menimbulkan keramaian sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf b menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
(5)Dalam melakukan pengolahan sampah, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c , menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang b erupa: a . TPS 3R; b . SPA; c . TPA; dan I atau d . TPST. 14 Pasal 20
(1)Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan dan mengoperasikan fasilitas pemrosesan akhir berupa TPA.
(2)Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dengan metode sebagai berikut:
1. a.metode lahan urug terkendali;
2. b.metode lahan urug saniter; danl atau
3. c.tekno ogi ramah lingkungan.

Pasal 21

Peng 0 a kawasan yang melanggar kewajiban menyediakan sarana pe il an sampa , fasilitas pengumpulan sampah d an fasilitas pengolahan sampa h kala kawasa bagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ay t ( ) dan Pasal 1 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:

a.teguran tertulis;
b.dend a dmini tra tif; dan
c.penca b tan perizinan berusaha sesu aJ. ketentuan peratu unda g n . Pasa 1 2 2 Ketentua 1 ·h anjut mengenai pelaksanaan penanganan sampa Peraturan Bupati.

(1)Dalam engurangan sampah, Pem erintah Daerah m e ediakan sarana dan fasilitas DU sebaga imana dimaksud dalam Pasal 14 yat ( ) huruf c sesuai kebutuhan dan kemampuan k uangan Daerah.
(2)Penyediaan sarana dan fasilitas PDU sebagaimana dim aksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, s andar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian yang meny lenggarakan urusan lingkungan hidup.

Pasal 24

(1)Dalam penanganan sampah, Pemerintah Daerah:
1. a.menyediakan sarana pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), fasilitas pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), sarana dan fasilitas pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b, fasilitas pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan fasilitas pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sesuai dengan kebutuhan; dan 15
2. b.memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), fasilitas pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan fasilitas pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
(2)Dalam menyediakan sarana pemilahan sampah dan pembangunan fasilitas TPS 3R, Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada Pemerintah Desa melalui tugas pembantuan.
(3)Penyediaan sarana dan asi itas p enanganan sampah seb g ·mana dimaksud pada ayat ) dan ayat (2) memenuhi persyaratan teknis s ·st m penanganan sampah yang aman dan ramah Iin gkun gan sesu ai k ete tuan peraturan pe n dang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Pasal 25

(1)Pe erintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah spes ·fi
(2)Penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaim ana dimak su d pada ayat (1 ) meliputi:
1. a.en rangan; dania u
2. b.p en n ganan.
(3)Pengur n gan sebaga·mana d imaks d pada ayat (2) huruf a m e ipu ti:
1. a.p e ti b Ian sampah spesifik;
2. b.p e dauran u lang sampah spesifik; danjatau
3. c.. em anfaatan kembali sampah spesifik.
(4)Penanganan sebagaimana dim aksud p a ayat (2) h uruf b m eli uti kegiatan:
1. a.p m ilaha n;
2. b.p n m pu
3. c.pe ga gkuta ;
4. d.pen 01 han; danl ata u
5. e.pemr sesan akhir sampah.
(5)Pengurang dan penanganan s eba gaimana dim aksud pad a ayat (3) dan ayat (4) disesu aikan den gan jenis sampah spesifik s ebaga imana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik diatur dalam Peraturan Bup a ti. BABIV KELEMBAGAAN Umum PasaI26 Kelembagaan pengeIolaan sampah terdiri atas:
1. a.Iembaga pengelola sampah; dan b . BLUD Persampahan. 16
(1)Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dibentuk secara berjenjang pada tingkat:
1. a.Kecamatan;
2. b.Desa;
3. c.Rukun Warga; dan
4. d.Rukun Tetangga.
(2)Selain d i tin gkat Kecamatan, Desa , Rukun Warga, dan Ru ku n Tetangga sebagaimana dimaksu d pad a ayat (1), pemben tu kan lemb ga engelola s a mpa dilakukan pada kawasan komersial, kawasan indus - ., a silitas u m u m, fasilitas sosial dan fasilitas lain nya.
(3)Keten tuan lebi lanjut mengena i ta ta cara pembentukan lembaga p en gelola sampa h diatur dalam Peraturan Bu pati.
(1)BLUD P sampahan seba g ·mana dimaksud dalam P s 2 uruf b dibe se ai ketentuan perat an erundang-undangan.
(2)BLVD Persam ahan seba gaimana dim aksud pa a ayat 1) mempu nyai tugas melaksanakan kebijak ,strategi, d a n rencana program/ n P rangkat Daerah yang menyelenggarakan u rusan p erlindungan dan en gelolaan lingk n ap.
(3)Dalam mela sanakan tuga seb gaim ana dimaksud pa a ayat (2) BLUD Persarn an id a arka n a ta s:
1. a.terlak ananya pengelolaan sampah s esuai dengan k tent an peraturan pe ndang- n dangan;
2. b.terse ianya barang dan / atau ja s a layanan untuk m ningka tkan kualitas dan kuantit s pel yanan p ngelolaan persampahan;
3. c.tertib administr si p engelolaan persampah an dan pertanggungjawaban kepada Perangkat Da rah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sarna dengan Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
(2)Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.penyediaanj pembangunan TPA;
2. b.sarana dan prasarana TPA; 17
3. c.pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA; d . pengelolaan TPA; danl atau
4. e.pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 30

(1)Pemer·n ah Daerah da pat m ela kukan kem itraan d en gan Badan Usaha dalam pe yele ggaraan pengelolaan samp a h .
(2)Lin gkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : p enarikan retribusi pelayanan p ersampahan; b . p enyediaanl pembangunan TPS a tau TPST, TPS 3R, PDU, T A, serta s a ana dan prasarana penduku n gnya;
1. c.pengangkutan sampah dari TPS / TPST ke TPA;
2. d.e gelola TPA; danl a tau
(3)Ke itr a bagaimana dim aksud p ada ayat (1) dilakukan sesuai k tentuan per turan perundang-undangan. Pa sa1 31
(1)Dal m ang a p ng olaan sampah secara sinergis antara Pemerintah Daerah, Bad Usaha dan masyarakat, Pemerintah Daerah m e asilitasi pen e bangan kemitra an p engelolaa n sampah m elalui Bank Samp h .
(2)Kete tu an lebih lanjut mengen ai t a ta kelola Ba nk Samp iat r dalam Peraturan B patio 18
(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam mengendalikan situasi darurat pengelolaan sampah.
(2)Situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemr esan a pah ;
2. b.tidak te sed ·anya alternatif fasilitas pengolahan samp d I atau tempat pem osesan akh ir; d a n
3. c.t rj a inya kecelakaaan, pencemaran danl a tau kerusakan lin kungan idup danl atau timbulnya damp k negatif akibat pengelolaan ., m ah.
(3)si darurat dalam ngelola n ampah sebagaimana dim aksu ada ayat (2) diteta kan dengan Keputusan Bupati.
(4)Da la m me anggulangi situasi darurat sebagaima na dimaksud pada a yat (2), Pe lerin -ah Daerah wajib melakuk
1. a.elaksanaan operasion pen ganan si u asi darurat dalam p n elolaan am ; dan
2. b.en yam . n informasi epa . as arak a t tent e an a n an dan p e r n gu angan situa . t p engelolaan sam p
(5)Kete tu lebih anj gen ai siste a n gga p a en gelolaan sam ah diatur d alam Pe turan Bu p ti.
1. a.tida m encem i lingkun an;
2. b.mend ong engh em ata konsu m si sumber d a a al
3. c.mengura gi em isi ga s rumah kaca; dan d _ mengurangi nsu si e ergi.
(2)Pengembangan dan penera an teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.program digitalisasi sampah alam upaya pengumpulan sampah secara mudah dan cepat ;
2. b.pengolahan sampah organik dilakuk~ dengan menerapkan teknologi pengolahan secara biologis; dan
3. c.pengolahan sampah non organik dengan menerapkan teknologi daur ulang.
(3)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi pengelolaan sampah yang memenuhi kriteria berwawasan lingkungan. 19 BABX SISTEM INFORMASI Pasal 36
(1)Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.
(2)Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyediakan akses informasi sebagai berikut:
(3)
1. a.produk h p 0 s ah;
2. b.dokum en k ebijakan dan perencanaan penge olaan sa ah ;
3. c.lapo an kinerja penanganan sampah dan p en gurangan s p
4. d.sumber sampah; e . tim bulan sampah;
5. f.komposisi s pah;
6. g.k a rakteri tik sampah;
7. h.st tus engelolaan kawasan;
  1. 1.asilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah eJenl s a mpah r u ah ta a; J. daftar ekn sa pah ya n g sesuru a Standar lain yang e
8. k.pe gelolaa sampah ya ng telah me . Peme i ah Dae a h ; dan
  1. 1.i ft rmasi 1· terkait pengelolaan sampah rumah . j nis sam pah mah ta gga yang d ·perl a n engelolaan sampah . dengan ,'" tandar Perizinan ampah rangka Sistem in orrr as· eba gaima dim Peran g at erah yang m e ye n ggar sud pada ayat ( 1) dike! la oleh an urus pemerinta a i bidang ling
(1)Partisipasi masy aka dal pen be olaan sampah dilakukan melalui:
1. a.pemberian lapora , us 1, pertimba gan, d a nl atau saran kepada Pemerintah Daerah;
2. b.pemberian saran dan pend apat dalam perumusan kebijakan dan strategi;
3. c.pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri danl atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; danl atau
4. d.pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam penanganan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
(2)Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 20
1. a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
2. b.berpartisipasi d a p p bilan keputusan, pen elenggaraan, dan pengawasa d i b 'dang penge olaan sampah;
3. c.mempero eh informasi ang benar, akur a t , dan tepa t a k penye enggaraan pengelolaan sampah; mengenai
4. d.m enda patkan pelindungan dan kompensasi karena dampak n a t" dari ke i tan tempat p em rosesan akhir sampah; dan
5. e.memp roleh pembinaan agar dapat m elaksanakan pengelolaan samp ~ . ~cara bai d n be awasan lingkungan. Setiap Tang dalam p n g olaan sampah d e gan a a y g berwawas ( 1) Setia p rang i ara g:

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 38 Setiap orang berhak:

Pasal 39

p wajib m engur n gJ. dan m anganl lin gku ngan. Pa sal 40

a.emasukkan sampah ke dal Daerah;
b.] engimpor sampah ;
c.e . lli-np ... ampah deng limbah B ;
d.m en gelola sa pah yang men eb a kan p en cemaran da l atau erusakan lin gk n gan;
e.meln buan sampah tidak pad te pat yang tel h ' ten tukan dan
f.pen nganan sampah deng n pembu' gan ter buka di TPA; dan/ata
g.membakar amp yang tidak sesu ai de gan p ersyaratan teknis pengelolaan sampah.

(2)Setiap orang yang melanggar larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan di ediaka n, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA dan membakar sampah yang tidak sesuru dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, h uruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis; dan I atau
2. b.denda administratif. 21
3. a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; danj atau
4. b.sumber lain ang sah dan tidak mengikat sesuai ket tuan peraturan perundan -und angan . (1 )
(2)ber e e tingan memberikan kompensasi sebagai akibat a mpak n ga diti . bulkan oleh kegiatan emroses an akhir sampah. Ko pensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beru a:
1. a.u an g;
2. b.reI a s u k;
3. c.p e ihan lingku g
4. d.biaya kesehatan dan pengo bat n;
5. e.pen yediaan [; si itas sanitasi d keseha ; danj atau
6. f.k o pensasi dalam b e tuk lain . pihak yang
(3)ga g ditim ulkan oleh kegia pemros san ak ir sampah
(4)se ba aimana dim su pa a ayat (1) diakib tka n ole :
1. a.p en cern aIr ;
2. b.ara;
3. c.pen e ar . t ah',
4. d.longs r;
5. e.kebaka an;
6. f.ledakan ga me an; nj a tau
7. g.hal lain yang m imb lkan ampak negati . Ketentuan lebih lanjut eng nai pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada setiap orang, Badan Usaha, Produsen danjatau lembaga. 22
(2)Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan u ntuk:
1. a.meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah; b . meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan mendorong berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan dan pengurangan sampah; dan
2. c.meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolah sa m p ah.
(3)Setiap 0 ang, Badan Usaha, Produsen dan/atau lemb ga sebagaimana dimak sud pada aya t (1) d iberikan i s en tif apabila :
1. a.men erapkan sistem pengelolaa n sampah yang melebihi s d a r yang itetapkan Pemerintah Daerah; b . elakukan pengolahan s m pah r ganik di kawasan, fasilitas dan ah',
2. c.pr dusen yang mengembangkan produk , kemasan dan proses kerj yang m ngurangi timbulan sampah;
3. d.melakukan efisiensi konsumsi a terial, produk dan kemas n;
4. e.m elakuka n pendauran lang s ampah;
5. f.elakukan pemanfaatan kem ali samp ah; dan/ atau
6. g.el kukan pengu ang pen ggunaan bahan beracu .
(4)Setia p ora g, a dan Usaha, Pr od usen dania au lembaga seba 81mana dimak pada aya 1 d ' erikan dis' n sentif a pab' 'dak m lakukan pemilaha samp e gan standar yang d itetapkan ani atau berp t nsi berd pak n gatif pad kesehatan danl atau lingkung
(5)Kete t an lebih lanj t engen81 emberia n in entif d disins Jn tif diatur dalam Peraturan Bupai" . B B XV PE INAAN AN PE GAWA AN Pa sal 4 4 Bupati melaku an pembin a an k pada asy rakat dalam eng olaan sampah melalui:
1. a.bantuan teknis;
2. b.bimbingan teknis;
3. c.diseminasi peraturan peru dan -u nda n gan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; danl atau
4. d.pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah. Pasa145 Bupati melakukan pengawasan dalam pengelolaan sampah terhadap:
5. a.penaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
6. b.penaatan terhadap ketentuan dalam perizinan berusaha bidang pengelolaan sampah; dan c . kinerja pengelolaan sampah spesifik. 23 Pasal 46 Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
(1)Pejabat ga ai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemeri tah Daerah yang lingk tugas dan tanggung jawab ya d i idang pen ge olaa per ampahan d i ri wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dim s u dalam n d ang-Undang Hukum Acara Pidan .
(2)Pen yidik Pega ai Negeri . il sebagaimana dimaksud pada ay t (1) m el sanakan tugas dengan berpedoman pad a ketentuan p era turan pe n ang-undangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…