DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. Tempat proses belajar mengajar; c. Tempat anak bermain; d. Tempat ibadah; e. Angkutan umum; f. Tempat kerja; dan g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
5.Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
6.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok elektronik, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik baik di dalam maupun di luar ruangan.
8.Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
9.Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara frsik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
10.Merokok adalah kegiatan membakar/menyalakan dan/atau menghisap Rokok.
11.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
13.Tempat Anak Bermain adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan bermain anak-anak.
14.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
15.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
16.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
18.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
19.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
20.Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil dan Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan menegakkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.keserasian;
f.partisipasi;
g.keadilan; dan
h.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.
(2)Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan KTR;
2. b.memberikan pelindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
3. c.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
4. d.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1)KTR merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
(2)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. b.Tempat proses belajar mengajar;
3. c.Tempat anak bermain;
4. d.Tempat ibadah;
5. e.Angkutan umum;
6. f.Tempat kerja; dan
7. g.Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
(3)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(4)Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Pimpinan Lembaga dan/atau Pimpinan Badan pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib:

a.melarang orang merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
b.membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok; dan
c.memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan KTR.

Pasal 7

(1)Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.denda administratif;dan
4. d.pemberhentian sementara.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan merokok.
(2)Setiap orang dan/atau lembaga yang berada di KTR dilarang melakukan kegiatan:
1. a.memproduksi atau membuat rokok;
2. b.menjual rokok;
3. c.menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
4. d.mempromosikan rokok.
(3)Larangan kegiatan memproduksi atau membuat rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok.
(4)Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau dan jenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau.
(5)Tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya pada Kawasan Tanpa Rokok berupa tempat kerja dan tempat umum.

BAB IV

TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 9

(1)Tempat Kerja dan Tempat Umum yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g dapat menyediakan Tempat Khusus Merokok.
(2)Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar;
4. d.jauh dari tempat orang berlalu lalang; dan
5. e.dipasang tanda/petunjuk Tempat Khusus Merokok.
(3)Dalam hal penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di dalam gedung maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
2. b.dipasang tanda/petunjuk tempat khusus merokok;
3. c.dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
4. d.dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan
5. e.dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

Pasal 10

Ketentuan Lebih lanjut mengenai Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

SATGAS PENEGAK KTR

Pasal 11

(1)Bupati membentuk Satgas Penegak KTR dalam pelaksanaan dan penegakan KTR di Daerah.
(2)Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
4. d.Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
5. e.instansi terkait lainnya.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Penegak KTR dibantu oleh Sekretariat Satgas yang secara fungsional berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(4)Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menegakkan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penegakan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Ketua Satgas Penegak KTR.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…