DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana dim aksud dalam h uruf a, perlu meneta pkan Peraturan Daerah tentan g Pertanggu ngjawaban Pelaksanaan Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; : 1. Pasal 18 aya t (6) Unda n g-Undang Da sar Negara Republik Indonesia Tahun 19 45;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tah un 1950 tentang Pemben- tukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ; 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tan g Pemeriksaan Penge101aan dan Tanggungjawab Keuan gan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201 5 tentang Perubahan Kedua Atas Un dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintah an Daerah (Lem bara n Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tarnbahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keu angan Kepala Daerah da n Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahu n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340) ; 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Inforrnasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5155) ; 11 . Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten ta n g Pelaporan Keuangan dan Kinetja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten tang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inforrnasi Laporan Penyelenggaraan Pernerin tahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik In donesia Tah un 2007 Nomor 19, Tamba han Lem baran Negara Republik Indonesia Nornor 4693);
14.Peratu ran Pem erintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nom or 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4738) ; 15 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 18, Tambahan Lernbara n Negara Republik Indonesia Nornor 4972), sebagairnana telah diubah den gan Peraturan Pernerintah Nornor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 4
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5 165) ;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah an Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Ta h un 2013 Nomor 1425);
19.Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 52 Tahun 20 15 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapata n dan Belanja Daerah Tahu n Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indon esia Tahun 2015 Nomor 903), seba gaimana telah diubah beberapa kali terakh ir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 20 16 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Da la m Negeri Nomor 52 Tahun 20 15 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 16 (Berita Negara Republik Indon esia Tahun 20 16 Nomor 768);
20.Peraturan Daerah Kabu pa ten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tenta ng Pokok-pokok Pengelolaan Keuanga n Daerah (Lembaran Daerah Kabupa ten Ta sikmalaya Ta h u n 2008 Nomor 4); 2 1. Peraturan Daerah Ka bu paten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 20 16 tentang Tata Cara Pemben tukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1) ;
22.Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pem bentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7); 23 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 13) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN BUPATI TASIKMALAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : 5 Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TABUN ANGGARAN 2016. Pasa11

(1)Pertanggu n gjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 20 16 berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.La poran Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas; f . Laporan Peru bahan Ekuitas; dan
6. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan badan usah a milik daerah / perusahaan d aerah.

Pasal 2

Laporan Rea lisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 h u ruf a se bagai beriku t : a. h . c. Pendapatan Rp. Belanja Rp. Surplus / Defisit Pembiayaan Penerimaan Rp. Pengeluaran Rp. Pemhiayaan Netto 3.213.253.773.821,00 3.340.087 .941.149,00 (-) Rp . (126.834. 16 7.328 ,00) 318.966.278 .343,00 1.500.000.000,00 (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 31 7.466 .278.343,00 Rp. 190.632.111.015,00 Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

1.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (6.880.618.884,00) dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran Pendapatan Set. Perubahan Rp. 3.220.134.392.705,00
b.Realisasi Rp. 3.213.253.773.821,00 Selisih lebih (kurang) Rp . (6.880 .618.884,00) 6
1. 2.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (197 .512.729.899 ,00) dengan rincian sebagai berikut: a . Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp. 3 .537.600.67 1.048 ,00 b . Realisasi Rp.3.340.087 .94 1. 149,00 Selisih lebih (kurang) Rp . (197 .512 .729 .899 ,00) 3 . Selisih anggara n dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. 190.632 . 111.015,00 dengan rincian sebagai berikut: a . Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. (317.466 .278.343,00)
b.Realisasi Rp . (126.834 .167.328,00 Selisih lebih (kurang) Rp . 190.632 . 1 11.015,00 4 . Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 d engan rincian sebagai berikut:
a.Anggara n penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 318.966.278.343,00
b.Realisasi Rp. 318.966.278.343,00 Selisih lebih (kurang) Rp. 0 ,00 5 . Selisih a n ggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,0 0 dengan rincian sebagai berikut: 6.
a.Anggaran pengeluaran pem biayaan setelah peru bahan
b.Realisasi Selisih lebih (kurang) Selisih anggaran dengan realisas i Rp. 0,00 dengan rin cian sebagai berikut:
a.Angga ran pembiayaan n etto setela h peru bah an b . Realis a si Selisih lebih (kura n g) Pasa14 Rp. Rp. Rp. 1.500.000 .000 ,0 0 1.500 .000 .000,00 0 ,00 pembiayaan netto sejumlah Rp . 31 7 .466.278.343 ,00 Rp . 31 7 .466 .278.343 ,00 Rp . 0 ,00 Laporan Perubaha n Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desem ber Tabun 2016 sebagai beriku t:
a.Saldo Anggaran Lebih Awa l Rp. 3 18.9 66.278 .343,00 b . c. d. e . Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA) Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 318.966.278.343,00 Rp. 0 ,00 Rp.190.632.111.015,00 Rp. 0,00 Rp. 190.632.111.015,00 7 Pasa15 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
a.Jumlah Aset b . c. Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas Pasa16 Rp. 4.059.021.894.153 ,27 Rp. 25.077 .688.102 ,00 Rp.4 .033 .944. 206 .051 ,27 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
a.Pendapatan Rp. 3.430.479.055 .154,98
b.Beban Rp . 2.972 .040.624.310,70 (-) c . Surplus/ Defisit Rp . 458.438.430.844,2 8 Pasa17 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: a . Saldo Kas Awal per 1 Januari 2016 Rp. 309.273.948.341,00
b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 598.763.814.367,00
c.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp. (729.226.946.623,00) Investa si Aset Non Keuangan d . Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp. Pendanaan
e.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp. f. Transitoris Saldo Akh ir Kas d i BUD dan Bendahara Pengeluaran Terdiri da ri :
1. 1.Kas d i Kasda
2. 2.Kas di Bendah ara Pengelu aran Dikuran gi Rp. Rp. Rp.
3. 3.Jasa Giro Rp .
g.1. Saldo Akhir Kas di BUD dan Rp. Bendahara Pengeluaran
1. 2.Koreksi Saldo Awal Kas Tahun Rp. Sebelumnya
2. 3.Saldo Akhir Kas di BLUD 4 . Saldo Akhir Kas di FKTP 5 . Saldo Akhir Kas Lainnya Jumlah Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2016 Rp . Rp . Rp. Rp. Pasa18 (1.500.000.000,00) 177.310.816. 085,00 177 .296 .352.737,00 14.46 3. 348,00 1.570.244.015,00 11.794.624.760,00 1.926.171.490,25 192.601.856.350,25 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: " 8
a.Ekuitas Awal
b.Surp1us/Defisit-LO Rp. 3.951.709.853.611,03 Rp. 458.438.430.844,28 Rp. (376.204 .078.404,04) Rp.4.033.944 .206.051,27 c . Koreksi -koreksi
c.Ekuitas Akhir Pasal 9 Catatan atas 1aporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos 1aporan keuangan. Pasa110 Pertanggungjawaba n pe1aksanaan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum da1am Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a.Lampiran I Lam piran 1. 1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1. 4 Lampira n II Lampira n III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX
b.Lampiran X
c.Lampiran XI
d.Lampiran XII
e.Lampiran XIII
f.Lampiran XIV
g.Lampiran XV Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan laporan realisasi anggaran menu rut u ru san pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi a nggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pem erin tahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lapora n Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitu1asi Piutang Daerah Tahun Anggaran 2016; Daftar Rekapitulasi Penyisih an Piutang Tidak Tertagih Tahun Anggaran 2016 ; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2016; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2016; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2016; Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun Anggaran 2016; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Tahun Anggaran 2016;
h.Lampiran XVI
1. 1.Lampiran XVII J. Lampiran XVIII
k.Lam piran XIX
1. 1.Lampiran XX
m.Lampiran XXI 9 Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggara n 2016; Daftar Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2016; Daftar Kewajiban Jangka Panjang Tahun Anggaran 2016; Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA-L) Tahun Anggaran 2016; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 2016. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Angga ran 2016.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan sebagai rincian lebih lanjut dari Pendapatan dan Belanja Daerah. Bupati Tasikmalaya ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Diundangkan di Singaparna pada tanggal 30 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, D ~etaPkan di Singaparna pa8.a tanggal 30 Agustus 2017 \. I. \ ~, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT NOMOR (4/158/2017)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana dim aksud dalam h uruf a, perlu meneta pkan Peraturan Daerah tentan g Pertanggu ngjawaban Pelaksanaan Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; : 1. Pasal 18 aya t (6) Unda n g-Undang Da sar Negara Republik Indonesia Tahun 19 45;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tah un 1950 tentang Pemben- tukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ; 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tan g Pemeriksaan Penge101aan dan Tanggungjawab Keuan gan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201 5 tentang Perubahan Kedua Atas Un dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintah an Daerah (Lem bara n Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tarnbahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keu angan Kepala Daerah da n Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahu n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340) ; 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Inforrnasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5155) ; 11 . Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten ta n g Pelaporan Keuangan dan Kinetja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten tang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inforrnasi Laporan Penyelenggaraan Pernerin tahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik In donesia Tah un 2007 Nomor 19, Tamba han Lem baran Negara Republik Indonesia Nornor 4693);
14.Peratu ran Pem erintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nom or 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4738) ; 15 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 18, Tambahan Lernbara n Negara Republik Indonesia Nornor 4972), sebagairnana telah diubah den gan Peraturan Pernerintah Nornor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 4
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5 165) ;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah an Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Ta h un 2013 Nomor 1425);
19.Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 52 Tahun 20 15 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapata n dan Belanja Daerah Tahu n Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indon esia Tahun 2015 Nomor 903), seba gaimana telah diubah beberapa kali terakh ir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 20 16 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Da la m Negeri Nomor 52 Tahun 20 15 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 16 (Berita Negara Republik Indon esia Tahun 20 16 Nomor 768);
20.Peraturan Daerah Kabu pa ten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tenta ng Pokok-pokok Pengelolaan Keuanga n Daerah (Lembaran Daerah Kabupa ten Ta sikmalaya Ta h u n 2008 Nomor 4); 2 1. Peraturan Daerah Ka bu paten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 20 16 tentang Tata Cara Pemben tukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1) ;
22.Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pem bentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7); 23 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 13) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN BUPATI TASIKMALAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : 5 Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TABUN ANGGARAN 2016. Pasa11

(1)Pertanggu n gjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 20 16 berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.La poran Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas; f . Laporan Peru bahan Ekuitas; dan
6. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan badan usah a milik daerah / perusahaan d aerah.

Pasal 2

1.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (6.880.618.884,00) dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran Pendapatan Set. Perubahan Rp. 3.220.134.392.705,00
b.Realisasi Rp. 3.213.253.773.821,00 Selisih lebih (kurang) Rp . (6.880 .618.884,00) 6
1. 2.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (197 .512.729.899 ,00) dengan rincian sebagai berikut: a . Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp. 3 .537.600.67 1.048 ,00 b . Realisasi Rp.3.340.087 .94 1. 149,00 Selisih lebih (kurang) Rp . (197 .512 .729 .899 ,00) 3 . Selisih anggara n dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. 190.632 . 111.015,00 dengan rincian sebagai berikut: a . Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. (317.466 .278.343,00)
b.Realisasi Rp . (126.834 .167.328,00 Selisih lebih (kurang) Rp . 190.632 . 1 11.015,00 4 . Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 d engan rincian sebagai berikut:
a.Anggara n penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 318.966.278.343,00
b.Realisasi Rp. 318.966.278.343,00 Selisih lebih (kurang) Rp. 0 ,00 5 . Selisih a n ggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,0 0 dengan rincian sebagai berikut: 6.
a.Anggaran pengeluaran pem biayaan setelah peru bahan
b.Realisasi Selisih lebih (kurang) Selisih anggaran dengan realisas i Rp. 0,00 dengan rin cian sebagai berikut:
a.Angga ran pembiayaan n etto setela h peru bah an b . Realis a si Selisih lebih (kura n g) Pasa14 Rp. Rp. Rp. 1.500.000 .000 ,0 0 1.500 .000 .000,00 0 ,00 pembiayaan netto sejumlah Rp . 31 7 .466.278.343 ,00 Rp . 31 7 .466 .278.343 ,00 Rp . 0 ,00 Laporan Perubaha n Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desem ber Tabun 2016 sebagai beriku t:
a.Saldo Anggaran Lebih Awa l Rp. 3 18.9 66.278 .343,00 b . c. d. e . Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA) Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 318.966.278.343,00 Rp. 0 ,00 Rp.190.632.111.015,00 Rp. 0,00 Rp. 190.632.111.015,00 7 Pasa15 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
a.Jumlah Aset b . c. Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas Pasa16 Rp. 4.059.021.894.153 ,27 Rp. 25.077 .688.102 ,00 Rp.4 .033 .944. 206 .051 ,27 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
a.Pendapatan Rp. 3.430.479.055 .154,98
b.Beban Rp . 2.972 .040.624.310,70 (-) c . Surplus/ Defisit Rp . 458.438.430.844,2 8 Pasa17 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: a . Saldo Kas Awal per 1 Januari 2016 Rp. 309.273.948.341,00
b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 598.763.814.367,00
c.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp. (729.226.946.623,00) Investa si Aset Non Keuangan d . Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp. Pendanaan
e.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp. f. Transitoris Saldo Akh ir Kas d i BUD dan Bendahara Pengeluaran Terdiri da ri :
1. 1.Kas d i Kasda
2. 2.Kas di Bendah ara Pengelu aran Dikuran gi Rp. Rp. Rp.
3. 3.Jasa Giro Rp .
g.1. Saldo Akhir Kas di BUD dan Rp. Bendahara Pengeluaran
1. 2.Koreksi Saldo Awal Kas Tahun Rp. Sebelumnya
2. 3.Saldo Akhir Kas di BLUD 4 . Saldo Akhir Kas di FKTP 5 . Saldo Akhir Kas Lainnya Jumlah Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2016 Rp . Rp . Rp. Rp. Pasa18 (1.500.000.000,00) 177.310.816. 085,00 177 .296 .352.737,00 14.46 3. 348,00 1.570.244.015,00 11.794.624.760,00 1.926.171.490,25 192.601.856.350,25 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: " 8
a.Ekuitas Awal
b.Surp1us/Defisit-LO Rp. 3.951.709.853.611,03 Rp. 458.438.430.844,28 Rp. (376.204 .078.404,04) Rp.4.033.944 .206.051,27 c . Koreksi -koreksi
c.Ekuitas Akhir Pasal 9 Catatan atas 1aporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos 1aporan keuangan. Pasa110 Pertanggungjawaba n pe1aksanaan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum da1am Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a.Lampiran I Lam piran 1. 1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1. 4 Lampira n II Lampira n III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX
b.Lampiran X
c.Lampiran XI
d.Lampiran XII
e.Lampiran XIII
f.Lampiran XIV
g.Lampiran XV Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan laporan realisasi anggaran menu rut u ru san pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi a nggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pem erin tahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lapora n Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitu1asi Piutang Daerah Tahun Anggaran 2016; Daftar Rekapitulasi Penyisih an Piutang Tidak Tertagih Tahun Anggaran 2016 ; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2016; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2016; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2016; Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun Anggaran 2016; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Tahun Anggaran 2016;
h.Lampiran XVI
1. 1.Lampiran XVII J. Lampiran XVIII
k.Lam piran XIX
1. 1.Lampiran XX
m.Lampiran XXI 9 Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggara n 2016; Daftar Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2016; Daftar Kewajiban Jangka Panjang Tahun Anggaran 2016; Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA-L) Tahun Anggaran 2016; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 2016. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Angga ran 2016.