DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Dasar Acuan Sistematika Dan Jangka Waktu, Industri Unggulan Daerah, Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Industri Ka pa en Tasikmalaya Tahun 2020-2040; Mengin at : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar N gara Republik In donesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemben- tukan Da erah -Daerah Kabu paten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950) sebagaim ana telah diubah dengan Un dang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Pu rwakarta dan Kabu paten Subang dengan M ngubah Un dang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah-Daerah Ka bupaten Dalam Lingkun gan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indon sia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285 1); 3 . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 2 5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 6573);
7.Pera turan Pemerin tah Nomor 26 Tahun 2008 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pem erintah Nomor 13 Tahun 21 07 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahu n 207 Nomor 77 , Ta mbahan L mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) ; 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahu n 201 5 tentang Rencana Induk Pembangunan In dustri Nasional Tahu n 20 15-2035 (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671 ); 9 . Peratu ran Pemerin tah Nom or 142 Ta hun 20 15 ten tang Kawasan Industri (Lemba ran Negara Repu blik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 5806); 10 . Peraturan Pemerin tah Nomor 29 Tahun 2018 ten tang Pemberdayaan Indu stri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Sarat Nomor 8 Tahun 2018 ten tang Rencana Pembangunan Industri Jawa Barat Tahun 2018-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, Nomor 226);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7); 3
13.Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerab Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2) ;
14.Peraturan Daerab Kabu paten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab Kabupaten Tasikmalaya Tabun 2016-202 1 (Lembaran Da erah Kabu paten Ta sikmalaya Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom or 8 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Da erah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengab D erab Kabupaten Tasikmalaya Tabun 201 6-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 8 ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 20 2 -2040.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. Kondisi Daerah

Pasal 3

RPIK disusun dengan memperhatikan:

a.Rencan a Induk Pembangunan In dustri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
b.Rencana Pembangunan Jangka Panj ang Daerah Kabu pa ten Ta sikm alaya dan Rencana Pembangunan Jangka Men engah Daerah Kabupa ten Tasikmalaya;
c.potensi s u m ber daya industri Daera h;
d.Rencana Ta ta Ruang Wilayah Provin si dan Rencana Tata Ru ang Wilayah Kabu paten Ta sikmalaya;
e.keserasian dan keseim bangan den gan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
f.proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan untuk industri.

Pasal 4

(1)Sistematika RPIK, melipu ti :
1. a.BAB I PENDAHULUAN
2. b.BAB II A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Sistematika Penulisan GAMBARAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI.
3. c.BAB III d . BAB IV
4. e.BAB V 5 A. Kondisi Daerah B. Sumber Daya Industri C. Sarana dan Prasarana D. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH. A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah B. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya C. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya D. Sasaran Pembanguna n Industri Kabupaten Ta sik malaya . STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN IN DUSTRI KABUPATEN . A. Strategi Pembangunan Industri B. Program Pembangunan Industri
  1. 1.Penetapan, Sasaran dan Program Pengem bangan Indu stri Un ggulan; 2 . Pengembangan Perwilayahan Industri; 3 . Pembanguna n Sumber Daya Industr i; 4 . Pembangu n a n Sarana dan Prasarana In d u stri; dan 5 . Pemberdayaan Industri. PENUTUP.
(2)Keten tuan m engenai isi dan u raian sistematika RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tercantum dalam lampiran yang m erupakan bagia n tidak terpi ahkan dari Pera turan Daerah ini.

Pasal 5

(1)RPIK ditetapkan untu kjangka waktu 20 (dua pulu h) tahun.
(2)Periodesasi pelaksanaan RPIK terbagi dalam empat tahapan yaitu:
1. a.tahap pertama Tahun 2020 - 2025 ;
2. b.tahap kedua Tahun 2026 - 2030;
3. c.tahap ketiga Tahun 2031 - 203 5; dan
4. d.tahap keempat Tahun 2036 - 2040 .
(3)RPIK dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, sesuai dengan periodesasi pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 6

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH Pasal 6 Industri unggulan daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 7

Industri unggulan daerah yang dapat dikembangkan terdiri atas: a . Industri Pangan;

b.Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;
e.Industri Logarn Dasar dan Bahan Galian Bukan Logarn;
d.Industri Elektronika dan Telematika; dan
e.Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Indutri. BABIV PELAKSANAAN Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pem bangunan industri di Kabupaten Tasikmalaya.
(2)alarn melaksanakan program pembangunan industri sebaga imana dimaksud dalarn ayat (1), Pemerin tah Daerah dapat bekerja sarna d ngan pi ak lain.
(3)Pe yelen ggaraan kerja sarna sebaga imana dimaksud pada ayat (2) mengaeu pad peraturan perundang-undangan yang mengatur ten tang kerja sarna Daerah.

Pasal 9

(1)Pengembanga n industri unggulan daerah sebagaimana dimaksu dalarn Pasal 7 harus memberi manfaat bagi kesejahteraan m asyarakat setem pat.
(2)Pemerintah Daerah mengutarnakan peran serta masyarakat setempa t dalam pem angu nan in dustri.
(3)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro, keeil dan menengah dengan indu stri unggulan Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati m enyelenggaraka n pembinaan, pengawasan , mon itoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPI K.
(2)Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai ata eara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK, diatur dengan P raturan Bupati. BABVI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan RPIK bersumber dari:

a.Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan
b.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundat gan Peraturan Daerah ini d en g n penempatannya dalam Lembaran Da erah Kabupaten Tasikmala . Diundangka n . i Singapa rna pada tan ~gal 27 tus 2021 H 2 21 EN TA .., IKMAL YA TAHUN 2 2 1 NOM 4 NOMOR REG!. TER PERATURA DAERA KABUPATEN TA I eM LA . A PROVINSI JAWA BARAT N MOR 4/1 23/ 202 1 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020-2040 I. UMUM Ka bu paten Tasikmalaya dikenal sebagai produsen produk industri keeil yang h andal, teru tama di bidang kerajinan seperti kerajinan berbahan baku mend n g, pandan, dan bambu. Selain itu bordir dari Tasikmalaya ter kenal hingga ke maneanegara. Industri lain yang eukup banyak ditem u kan di Tasikm a a a dalah industri Gula Aren. Sehingga program pengembangan industri keeil menengah diarahkan p ada peningkatan daya sain g dengan pemanfaatan sum berdaya loka l dalam m enciptakan keunggulan kompara tif dan kompetitif. Diliha t dari aspek pertumbu han ekonomi, nilai PDRB Ka upaten Tasikmalaya a tas dasar h arga berlaku p a da Tahun 20 17 meneapai 30 ,522 triliun rupiah. Seeara n ominal, nilai PDRB ini m engalami kenaikan sebesar 2, 526 triliun rupiah dibandingkan dengan Tahun 20 16 yang meneapai 27,996 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningka tnya produksi di seluruh lapangan u saha dan adanya in fla si. Berd a sarkan h arga kon stan 20 10, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 20 ,8 2 5 triliun rupiah pa da tahun 20 16 menjad i 22,063 triliun ru piah pada tahun 20 17. Hal in i m enunjukkan selama ta hu n 2017 Kabupa ten Ta sikmalaya mengalami per tumbuh an ekonomi sekitar 5 ,64 persen , lebih eepat dibandingkan tahun sebelu m nya . Kenaikan PDRB in i disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan u saha. Reneana Induk Pemba ngunan Industri Nasional (RIPIN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perindustrian, disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun . Ketentuan dima ksud menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dala m pereneanaan dan pembangunan industri. Berdasarkan Reneana Induk Pembangu n an Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015, ditentukan 10 (sepuluh) Industri prioritas nasional yang dikelompokan kedalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Untuk di tingkat daerah kabupaten/kota, diharuskan untuk m enyusun Reneana Pembangunan Industri Kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Tasikmalaya perlu untuk menyusun Reneana Pembangunan Industri Kabupaten Ta sikmalalaya d engan m engaeu kepada RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional. Berdasarkan Pa sal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, RPIK ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9 II. PASAL D EMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5

C k up Jelas Pa al 6 C k P Jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…