DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tanggung Jawab, Prinsip Dan Strategi, Hak Anak, Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak, Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 SALINAN tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
8.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
10.Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11.Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
12.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13.Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
14.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
15.Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.
16.Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
17.Pra KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
18.Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
19.Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi Indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
20.Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
21.Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
22.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan KLA.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

a.meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
b.meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1)Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
1. a.mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung Pemenuhan Hak Anak;
2. b.mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
3. c.mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
4. d.melibatkan Forum Anak dan kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum terkait Hak Anak;
5. e.melaksanakan kebijakan, program dan anggaran pemenuhan Hak Anak;
6. f.menyediakan data pilah Anak yang paling sedikit memuat umur, jenis kelamin, kewilayahan dan permasalahan Anak; dan
7. g.melibatkan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.
(2)Untuk mewujudkan KLA Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 5

(1)Tanggung jawab Kecamatan dalam mewujudkan KLA meliputi:
1. a.mewujudkan Kecamatan Layak Anak;
2. b.mengoordinasikan Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Layak Anak;
3. c.membentuk dan memfasilitasi Forum Anak Kecamatan;
4. d.mengoordinasikan upaya Perlindungan Anak di wilayah Kecamatan; dan
5. e.memberikan dukungan sarana prasarana untuk pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha.

Pasal 6

(1)Tanggung jawab Pemerintah Desa dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
1. a.mewujudkan Desa Layak Anak;
2. b.membentuk dan memfasilitasi Forum Anak Desa;
3. c.membentuk dan memfasilitasi jaringan perlindungan perempuan dan Anak;
4. d.menginisiasi terbentuknya Rukun Warga ramah Anak; dan
5. e.menyediakan sarana prasarana pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha.

BAB III

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 7

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.tata pemerintahan yang baik;
b.non-diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi Anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 8

Strategi implementasi KLA terdiri dari:

a.peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
b.peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi, meliputi:
1. 1.orang perorangan;
2. 2.lembaga Perlindungan Anak;
3. 3.lembaga kesejahteraan sosial;
4. 4.organisasi kemasyarakatan;
5. 5.lembaga pendidikan;
6. 6.media massa;
7. 7.dunia usaha; dan
8. 8.Anak.
c.penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB IV

HAK ANAK

Pasal 9

(1)Hak Anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, swasta dan Masyarakat.
(2)Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.hak perlindungan khusus.
(3)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dapat meliputi:
1. a.Anak memperoleh identitas, teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
2. b.Anak memiliki Kartu Identitas Anak yang dikeluarkan oleh pemerintah secara sah;
3. c.memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
4. d.memiliki kebebasan berkumpul dan berorganisasi;
5. e.mendapat kesempatan mengembangkan kepemimpinan melalui organisasi yang diminatinya;
6. f.setiap Anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
7. g.sebelum Anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;
8. h.mendapatkan akses informasi yang sehat, aman, layak bagi Anak; dan
9. i.mendapatkan perlindungan nama baik dan tidak diekspos ke publik tanpa seizin orang tua/wali dan/atau Anak tersebut.
(4)Hak lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat meliputi:
1. a.dicegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
2. b.mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tua kandung;
3. c.tidak dipisahkan dari orang tua kandungnya, kecuali pemisahan tersebut dilakukan atas dasar kepentingan yang terbaik bagi Anak;
4. d.mendapatkan pengasuhan yang baik, santun, penuh kasih sayang, responsif Pemenuhan Hak Anak dan seimbang dari orang tuanya;
5. e.mendapatkan dukungan kesejahteraan ketika orang tuanya tidak mampu secara ekonomi;
6. f.mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit atau karena suatu hal yang tidak memungkinkan mengasuh Anak;
7. g.berhak diasuh dalam suasana keluarga yang harmonis; dan
8. h.memperoleh fasilitas bermain yang ramah bagi Anak dan keluarga.
(5)Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat meliputi:
1. a.dihindarkan dari segala bentuk pengguguran ketika masih janin, kecuali membahayakan keselamatan ibu yang mengandungnya;
2. b.mendapatkan jaminan persalinan secara gratis dari pemerintah khususnya bagi Anak dari keluarga tidak mampu;
3. c.mendapatkan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
4. d.memperoleh air susu ibu eksklusif sampai 6 (enam) bulan dan dilanjutkan sampai usia 2 (dua) tahun;
5. e.memperoleh imunisasi dasar lengkap;
6. f.mendapatkan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
7. g.dijamin untuk beraktifitas di lingkungan yang bebas asap rokok;
8. h.dilindungi dari penularan penyakit yang disebabkan karena kebiasaan meludah sembarangan;
9. i.dijamin tinggal dalam lingkungan yang memiliki akses pada air bersih dan sanitasi yang layak;
10. j.memperoleh akses jaminan sosial;
11. k.dilindungi dari bahaya paparan asap rokok baik aktif maupun pasif;
12. l.dilindungi dari paparan informasi iklan rokok yang dipasang di area pendidikan dan kesehatan;
13. m.memperoleh peningkatan kualitas kesehatan anak dengan layanan yang ramah Anak; dan
14. n.Anak penyandang disabilitas dipenuhi setiap hak dan kebutuhannya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
(6)Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat meliputi:
1. a.mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. b.mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini yang holistik dan integratif;
3. c.mendapatkan kesempatan yang luas untuk memperoleh dan mengakses pendidikan;
4. d.mendapatkan pendidikan minimal setara lulus Sekolah Menengah Atas secara terjangkau;
5. e.dijamin untuk dapat mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas, serta memperoleh kesempatan untuk berekreasi; dan
6. f.memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
(7)Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat meliputi:
1. a.Anak korban kekerasan berhak mendapatkan penanganan dan pendampingan secara optimal;
2. b.Anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
3. c.Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
4. d.dijamin untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, serta perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat Anak;
5. e.mitigasi bagi Anak dalam situasi bencana, serta pengurangan risiko bagi anak-anak minoritas dan Anak dalam situasi rentan lainnya;
6. f.dicegah dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
7. g.Anak penyandang disabilitas memperoleh layanan khusus yang memadai; dan
8. h.Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya memperoleh layanan sosialisasi dan edukasi.

BAB V

PEMENUHAN INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 10

(1)Pemenuhan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak.
(2)Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang KLA;
2. b.penguatan kelembagaan KLA; dan
3. c.peran lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
(3)5 (lima) klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.klaster hak sipil dan kebebasan, yang terdiri atas indikator:
  1. 1.Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
  2. 2.ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak; dan
  3. 3.pelembagaan partisipasi Anak.
2. b.klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang terdiri atas indikator:
  1. 1.pencegahan perkawinan Anak;
  2. 2.penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
  3. 3.Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
  4. 4.standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
  5. 5.ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
3. c.klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, yang terdiri atas indikator:
  1. 1.persalinan di fasilitas kesehatan;
  2. 2.status gizi balita;
  3. 3.pemberian makan pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
  4. 4.fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
  5. 5.lingkungan sehat; dan
  6. 6.ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
4. d.klaster hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, yang terdiri atas indikator:
  1. 1.wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  2. 2.sekolah ramah anak; dan
  3. 3.ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
5. e.klaster hak perlindungan khusus, yang terdiri atas indikator:
  1. 1.pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
  2. 2.Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
  3. 3.pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
  4. 4.pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
  5. 5.pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
  6. 6.pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
  7. 7.penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi;
  8. 8.pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
(4)Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi pedoman penyusunan RAD KLA.

BAB VI

PENYELENGGARAAN

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Perencanaan KLA;
2. b.Pra-KLA;
3. c.Pelaksanaan KLA; dan
4. d.Evaluasi KLA.
(2)Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…