DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Bentuk Badan Hukum Nama Logo Dan Tempat Kedudukan, Maksud Dan Tujuan, Kegiatan Usaha Dan Wilayah Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal Perumda Air Minum Tirta Sukapura, Organ Perumda Air Minum Tirta Sukapura, Pegawai Perumda Tirta Sukapura, Penggunaan Laba, Pelayanan Pelanggan, Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah menjarnin hak warga atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari- hari bagi kehid upan yang sehat dan bersih dengan jumlah yan cukup , kualitas yang baik, arnan, terjaga keberlangsungannya, dan teIjangkau ;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 3 Tahu n 2014 ten tang Pemerin tahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan g-Undang Nomor 9 Tahun 2015 entang Perubahan Kedua Ata s Undang-Undang oITIor 23 Tahu n 20 14 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1), Pa a l 11 aya (1 ), dan Pasa! 139 aya t (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tah u n 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah erlu dilakukan penyesuaia n terhadap Per turan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikrnalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikrnala a sebagaimana telah diu bah Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 1992 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Daera h Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 ten tang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikrnalaya; 2 ten tang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
d.bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diu bah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Un dang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 , Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana te1ah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ; 6 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 3 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1); 12 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAS1KMALAYA dan Menetapkan BUPATI TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH DAERAH AIR MINUM TASIKMALAYA. TENTANG PERUSAHAAN UMUM TIRTA SUKAPURA KABUPATEN

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Sebagaimana telah diubah Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 1992 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikma!aya, berdasarkan Peraturan Daerah ini diubah Bentuk Badan Hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikma!aya.

Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Sukapura menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi dengan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sukapura. Pasa! 5

(1)Perumda Air Minum Tirta Sukapura berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah atau wilayah lain yang ditetapkan oleh Direksi.
(2)Cabang Perumda Air Minum Tirta Sukapura berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan dan/atau tempat lain yang strategis untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. 6

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PasaJ 6 Maksud pend irian Perumda Air Minum Tirta Sukapura adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi sebagai operator Pemerintah Daerah dalam menjamin dan memenuhi hak warga atas air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari berdasarkan prinsip ekonomi, keadilan, dan tata kelola perusahaan yang baik serta mempunyai fungsi sosial.

Pasal 7

Tujuan Perumda Air Minum Tirta Sukapura adalah :

a.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pelayanan umum untuk memenuhi kebutuhan air minum kepada masyarakat yang memenuhi norma dan standar kesehatan secara berkelanjutan , mengutamakan pemerataan , dan mempertimbangkan keterjangkauan daya beli masyarakat;
b.turut serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah . BABIV KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH USAHA Pasal 8

(1)Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Sukapura m eliputi se mu a bentuk pelayanan dan pendistribusian air minum.
(2)Perumda Air Minum Tirta Sukapura dapat melakukan pengembangan dan atau diversifikasi usaha yang berkaitan dengan pengelolaan air minum.
(3)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rencana bisnis yang telah disahkan oleh KPM.

Pasal 9

Wilayah usaha Perumda Air Minum Tirta Sukapura meliputi seluruh wilayah Daerah atau wilayah lain sesuai kepentingan usaha. BABV JANGKA W AKTU BERDIRI Pasa! 10 Perumda Air Min u m Tirta Sukapura didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 7

BAB VI

MODAL PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUKAPURA

Pasal 11

(1)Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Sukapura adalah sebesar Rp85.000.000.000 ,00 (delapan puluh lima milyar rupiah) .
(2)Modal disetor Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Sukapura sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar adalah sebesar Rp20 .970.430.699 ,OO (dua puluh milyar s embi Ian ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus s embilan puluh sembilan rupiah) . Bagia n Kedu a Penyertaan Modal Daerah

Pasal 12

(1)Guna peningkatan akses dan cakupan Jayanan warga terhadap air minum, memperkuat struktur permodalan , meningkatkan lcinerja dan keberlangsungan usaha, Pemerintah Daerah wajib melakukan Penyertaan Modal Daerah secara berkeJanjutan baik dalam bentuk uang kas danfatau barang.
(2)Modal Perumda Air Minum Tirta Sukapura yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas tanggung jawab Daerah atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Sukapura.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

BAB VLL

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TlRTA SUKAPURA

Pasal 13

(1)Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sukapura dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum Tirta Sukapura.
(2)Organ Perumda Air Minum Tirta Sukapura seba gaimana dimaksud pa da ayat (1) terdiri dari :
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi. 8
4. a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
5. b.tidak terlibat dalarn perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Sukapura;
6. c.tidak terlibat langsung dan /atau tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Sukapura secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Pasal 15

(1)Dewan pengawas Perumda Air Minum Tirta Sukapura dapat terdiri dari unsur independen atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah dewan pengawas ditetapkan oleh KPM.
(3)Jumlah dewan pengawas paling banyak sarna denganjumlah direksi.
(4)Dewan pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (em pat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan.

Pasal 16

(1)Dewan Pengawas mempunyai tugas :
1. a.melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perumda Air Minum Tirta Sukapura; dan b . mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalarn menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sukapura.
(2)Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
1. a.mengadakan rapat internal Dewan Pengawas maupun dengan Di reksi dalarn rangka menilai dan mengevaluasi perkembangan triwulan dan tahunan kegiatan operasional/usaha Perumda Air Minum Tirta Sukapura;
2. b.m engevaluasi dan menila i kinerja Direksi selama masa jabatan direksi yang bersangkutan;
3. c.meminta kepada Direksi untuk mengadakan paparan dan pembahasan bersama Rencana Bisnis dalarn rangka proses pengesahan oleh KPM; d . memberikan persetujuan tentang pengangkatan pegawai ;
4. e.meminta penjelasan dari Direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Sukapura; dan 9
5. f.memberikan pertimbangan dan usulan terkait dengan pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, dan rehabilitasi Direksi kepada KPM.

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban :

a.melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan kepada KPM; dan
b.membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 18

(1)Dewan pengawas diJarang memangku jabatan rangkap sebagai:
1. a.direksi pad a BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta; b . pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
2. c.pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan .
(2)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sebelum akhir masa jabatan sebagai dewan pengawas.
(3)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai dewan pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai dewan pengawas dinyatakan berakhir.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…