DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Bentuk Dan Jumlah Penyertaan Modal, Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk peningkatan strukt ur permodalan, peningkatan cakupan Ia anan air minum, dan p eningkatan kineIja Perusahaan Um um Daerah Air Tirta Su kapura, m a perlu dilakukan Penyertaan Modal Daerah; b . bahwa berdasarkan ketentuan Pasa! 333 ayat ( 1) Undang- U dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ebagaimana telah diubah beberapa k ali terakhir dengan Un dang-Undang Nom or 9 Tahun 20 15 tentang Peru bah an Kedua tas Undan g-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerin tahan Daerah dan Pasal 21 aya (5) eratur an Pemerintah om or 54 Tah un 2017 tent an g Badan Usaha Milik Daerah, peny ertaan modal daerah ditetapkan den gan per atu ran daerah;
c.b wa b erdasarkan pertimbangan s bagaimana dimaksud pada huruf a, dan h uruf b, p erlu m enetapkan Peraturan Daerah entang Penyer taan M odal Pemerintah Daerah pada Peru sahaan Umum Daer ah Air Minum Tirta Sukapura;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubJik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten ten tang dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 2 Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten daJam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ; 3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah d engan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor ] 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 28 Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 52 Tahun 2012 ten tang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 ten tang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sarna, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); 12 . Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1) ;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 20 16 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 2021 Nomor 5) ; Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikrnalaya. 4
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah . 3 . Bupati adalah Bupati Tasikmalaya .
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan s ebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Sukapura adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dirniliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Sukapura . 8 . Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum terpisahkan baik berwujud uang atau barang yang melekat pada Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang, yang dimiliki oleh pemerintah Daerah.
10.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Sukapura yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sukapura untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Sukapura serta mewakiH Perumda Air Minum Tirta Sukapura baik eli dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

a.memperkuat struktur permodalan Perumda Air Tirta Sukapura; dan
b.memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

BAB II

KETENTU N PENUTUP

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah yaitu: a . meningkatkan cakupan pelayanan air minum; b . meningkatan pendapatan Perumda Air Tirta Sukapura;

c.meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah; dan
d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5

BAB III

BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Jumlah Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan barang sebesar Rp.43.087.918 .099,OO (em pat puluh tiga milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan bel as ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
(2)Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dikurangi dengan jumlah penyertaan modal berupa uang dan barang yang sudah disetor sebesar Rp.20.970.430 .699 ,-OO (dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) , sehingga kewaJiban penyertaan modal sebesar Rp.22 .117.487.400,00 (dua puluh dua milyar seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.22.117.487.400,00 (dua puluh dua milyar seratus tujuh bel as juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dianggarkan mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2026. BABIV PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 6 Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan ;
3. c.penganggaran, pelaksanaan anggaran' penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban;
4. d.pelaporan; dan
5. e.pengawasan.
(1)Direksi mengajukan proposal Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati dan menjadi bagian dari perencanaan investasi Pemerintah Daerah. 6
(2)Bupati menugaskan Pejabat yang menyelenggarakan urusan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah untuk mengkaji kelayakan proposal Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
(3)Bupati meneliti dan menyetujui atau menolak proposal Penyertaan Modal Dearah berdasarkan hasil pengkajian kelayakan investasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) .
(1)Peruntukkan Penyertaan Modal Daerah digunakan sesuai dengan proposal Penyertaan Modal Daerah yang telah disetujui.
(2)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah menjadi tanggung jawab penuh Direksi Perumda Air Tirta Sukapura.

Pasal 9

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran , dan pertanggungjawaban anggaran Penyertaan Modal Daerah dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Direksi wajib menyampaikan laporan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah secara berkala kepada Bupati .
(2)Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menjadi bagian dari laporan pengurusan Perumda Air Tirta Sukapura.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pengawasan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah .
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
(3)Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilaporkan kepada Bupati. 7 BABV

Pasal 12

Seluruh Penyertaan Modal Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Daerah.

(1)Pelaksana n Penyertaan Modal sebagaimana dimaksu d am Pasal 5 ayat ( ) dil ukar m lal ui m ekanisme pem ba h san APBD, n g be sa ran dis ~ u . an dengan kondisi kemampuan keuangan daerah .
(2)ab / dividen bagian Pemerintah Daerah sebagian/seluruhnya da pat d igu akan untu penyertaa modal.

BAB II

KETENTU N PENUTUP

Pasal 14

Peraturan D erah ·ni mulai berla ku pa a tanggal diundangkan. Agar seti a p 0 ang m Daerah ini enga n pen p Tasikmalay' . ~~\PAERAH ,K~\ru;J:P.)!N:E: i< KMALA YA, erne ·nt kan e gun an an Peraturan • nya alam m aran Ka upaten Diteta kan di Singaparna pada tan al 24 September 202 1 BU ... .. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6/150/2021 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA

l.PENJELASAN UMUM Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelayanan publik adalah memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkenaan dengan kebutuhan air bersih. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sukapura. Selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Sukapura dilakukan agar memperkuat struktur permodalan dan memperoleh manfaat ekonomi, so sial , dan/atau manfaat lainnya antara lain pertumbuhan dan peningkatan penerimaan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah . Selain itu dengan diberikannya Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Sukapura diharapkan dapat mewujudkan tujuan meningkatkan cakupan pelayanan air minum, meningkatan pendapatan Perumda Air Tirta Sukapura, serta meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ll . PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Pasal 3 Huruf a Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. PasalS Ayat(l) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasa16 Huruf a Cukup jelas. Huru f b Cukup jelas. Huruf c Cukup j elas. Hurufd Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…