DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPT, Staf Ahli, Jabatan Perangkat Daerah, Pengisian Jabatan Perangkat Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 2 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tasikmalaya.
3.Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
6.Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 3
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
12.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
14.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek- praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

(1)Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:
1. a.Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
2. b.Efisiensi;
3. c.Efektivitas;
4. d.Pembagian habis tugas;
5. e.Rentang kendali;
6. f.Tata kerja yang jelas;
7. g.Fleksibilitas.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

BAB II

JENIS, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Perangkat Daerah, terdiri atas:

1.Sekretariat Daerah;
2.Sekretariat DPRD;
3.Inspektorat; 4
4.Dinas;
5.Badan; dan
6.Kecamatan.

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Tipe A terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja, menyelengarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
5. 5.Dinas Sosial, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bidang pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. 7.Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
8. 8.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
9. 9.Dinas Pertanian, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan.
e.Dinas Tipe B, terdiri atas :
1. 1.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah , bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
2. 2.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 5
3. 3.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi sumber daya mineral;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
6. 6.Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
f.Dinas Tipe C terdiri dari:
1. 1.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
2. 2.Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Persandian dan statistik.
g.Badan Tipe A terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian Daerah, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
h.Badan Tipe B terdiri atas :
1. 1.Badan Pengelola Pendapatan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah;
i.Kecamatan tipe A terdiri atas :
1. 1.Kecamatan Cipatujah;
2. 2.Kecamatan Karangnunggal;
3. 3.Kecamatan Cikalong;
4. 4.Kecamatan Pancatengah;
5. 5.Kecamatan Cikatomas;
6. 6.Kecamatan Cibalong;
7. 7.Kecamatan Parungponteng;
8. 8.Kecamatan Bantarkalong;
9. 9.Kecamatan Bojongasih;
10. 10.Kecamatan Culamega;
11. 11.Kecamatan Bojonggambir;
12. 12.Kecamatan Sodonghilir;
13. 13.Kecamatan Taraju;
14. 14.Kecamatan Salawu;
15. 15.Kecamatan Puspahiang; 6
16. 16.Kecamatan Tanjungjaya;
17. 17.Kecamatan Sukaraja;
18. 18.Kecamatan Salopa;
19. 19.Kecamatan Jatiwaras;
20. 20.Kecamatan Cineam;
21. 21.Kecamatan Karangjaya;
22. 22.Kecamatan Manonjaya;
23. 23.Kecamatan Gunungtanjung;
24. 24.Kecamatan Singaparna;
25. 25.Kecamatan Sukarame;
26. 26.Kecamatan Mangunreja;
27. 27.Kecamatan Cigalontang;
28. 28.Kecamatan Leuwisari;
29. 29.Kecamatan Sariwangi;
30. 30.Kecamatan Padakembang;
31. 31.Kecamatan Sukaratu;
32. 32.Kecamatan Cisayong;
33. 33.Kecamatan Sukahening;
34. 34.Kecamatan Rajapolah;
35. 35.Kecamatan Jamanis;
36. 36.Kecamatan Ciawi;
37. 37.Kecamatan Kadipaten;
38. 38.Kecamatan Pagerageung;
39. 39.Kecamatan Sukaresik.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal. 7

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(3)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati, dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah kabupaten merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD kabupaten, inspektur Daerah kabupaten, asisten sekretaris Daerah kabupaten, kepala dinas Daerah kabupaten, kepala badan Daerah kabupaten, dan staf ahli bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten, sekretaris badan Daerah kabupaten, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(5)Kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan 8 Daerah kabupaten kelas A, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(7)Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(9)Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2017