DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pembangunan Industri Pariwisata, Pembangunan Pemasaran Pariwisata, Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan, Perwilayahan Pariwisata Daerah, Pelaksanaan, Pengendalian, Peninjauan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya sebagai destinasi pariwisata dunia berbasis alam dan budaya. Pasa17 Mis i pembangun an kepariwisata an Daerah meliputi:

a.membangun destin asi pariwisata yang berkelanjutan dan menjunj ng tinggi n ' ai- . ai budaya dan religi dengan memadukan keunggulan alam dan bu aya, sebagai id entitas pariwisata; b . m m angun industri pariwisata ber tandar n asional dengan m e r pkan p 'n s i pariwisata yang berbasis poten si alam dan budaya; c . mem ba n gun citra sebagai d estin asi pariwisata melalui pemasaran a r iwisata b e a n ggungjawab dan terpadu; dan
d.me bangun kelembagaan k epariwisataan terpa du yang andal. Pa sal8 Tujuan pem b aan Daerah meliputi:
a.men e bangkan destina i pariwisata berbasis desa wisata dan a wasan p ariwisata y g berkelanjutan dengan berwawasan dan menj u njung n ilai-nilai budaya dan religi;
b.mewuj kan indus tri pariwisata yang kuat dengan mem adukan industri mikro , keci , dan m enengah dengan usaha p ariwisata untuk m em perkua t rantai n ila' p roduk i dan distribus i berbas's lokal, serta memperkua t jejaring indus . secara n asional dan internasional;
c.menge bangkan p em asaran pariwisata yang erpa du den gan m e anfaatkan teknologi informa si untuk m enjaring pasar wis a ta wan yang luas; dan d . penguatan kelembaga an pa riwisat yang kond usif d a n sinergi serta pengembangan sum ber daya m a nusia pariwisata yang u nggul dan berdaya srung. Pa sa1 9

(1)Sas aran pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:
1. a.peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
2. b.peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. c.peningkatan jumlah Pendapa tan Asli Daerah (PAD) sek tor pariwisata; d an
4. d.peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang kepariwisataan.
(2)Indikator sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud p a da ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7

BAB II

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 10

Kebijakan pembangunan destina si pariwisata, meliputi:

a.pembangunan perwilayahan pariwisata serta pengembangan daya tarik wisata dan des a wisata te m a tik yang memadukan keunggulan alam, geologi, budaya, dan agro . sata , sekaligus melindungi sumber daya a la m dan budaya yang memiliki n ilai penting;
b.pen g m bangan pusat pelayanan pr im er yan g berfungsi s ba ga i pusat pela a nan pariwisata dan pusat info masi pariwisata Daerah; c . e embangan pusat elayanan sekunder yang berfungsi sebag usa t p ert mbuhan pariwisata serta p sat penyebaran wisatawan dan egiatan wisata ke kawasan lain di sekitarnya;
d.pe ge bangan kegiatan wis a ta pendidikan, wisata petuala n gan an wisata kre tif pada daya tarik wisata berbasis budaya, agrowisata, keragaman geologi, dan industri kreatif;
e.pembangunan fasilitas pariwisata yan g memadai dan ramah Iingkungan, serta me en h i ke than wisatawan dan p enduduk p a d a pusat p elayan an primer dan s ek de , sa wisata, erta aya tarik wisata;
f.pengembangan pembinaan epada m asyarakat dan peningkat p e ahaman ser k sadaran kolektif masyarakat untuk menyiapkan masy a t sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan yan g berkelanjutan d a berdaya saing yang m enjunjung tinggi nilai- ilai bud aya d an religi; dan
g.mend or ng pengembangan regulas i investa si, khususnya emudahan perizin an berusaha, ang dapat m em p ercepat pertum u han pariwisata Daer .

(1)Stra tegi untuk p em bangunan p erwilayahan pariwisata serta pengembangan daya tarik wisata dan desa wisata tematik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
1. a.membangun Kawasan Strategis Pariwisata dengan fungsi strategis memberikan perlindungan terhadap keragaman geologi, k eanekaragaman hayati, dan keunggulan budaya;
2. b.membangun Kawasan Agrowisata dan Kawasan Pariwisata Petualangan Geowisata sebagai Ka wasan Pengembangan Pariwisata yang berfungsi mengembangkan potensi pariwisata budaya, pariwisata kreatif, dan pariwisata petualangan dengan m enerapkan nilai-nilai budaya dan religi untuk menggerakkan perekonomian lokal d an menyebarkan perkembangan pariwisata ke kawasan di sekitarnya; 8
3. c.mengembangkan daya tarik geowisata unggulan yang mendorong perkembangan daya tarik wisata lain di sekitarnya;
4. d.mengembangkan daya tarik wisata budaya dan re1igi unggulan yang mendorong perkembangan daya tarik wisata lain di sekitarnya;
5. e.mengembangkan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat sebagai daya tarik agrowisata unggulan yang mendorong perkembangan daya tarik wisata lain di sekitarnya;
6. f.mendorong penerapan standar nasional dalam pengembangan daya tarik wisata unggulan Daerah;
7. g.mengembangkan even berbasis keunggulan alam, budaya an religi, serta tema lain yang m enjadi unggulan;
8. h.engembangkan desa wisata tematik di desa yang mem iliki potensi geowisata, agrowisata, budaya da n religi, serta wisata kreatif;
  1. 1.engembangkan desa wisata tematik lainnya seSUaI de gan perkembangan; dan J. m e n gembangkan perencanaan interpretasi sesuai dengan roduk pariwisata yang dikembangkan d an segmen pasar wisatawan di s eti p desa wi ata tematik.
(2)Strategi ntuk pengembangan pusat pelayanan p n m er, sebagaimana dima k ud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi: a. b. enge bangkan sat pe ayanan primer pariwisa en gembangkan pusat informasi dan pelayanan u at pelayanan primer pariwisata Daerah. Dae h; an pariwisata Daerah di
(3)Strat egi untu pengem bangan pu sat pe1ayanan sekunder seb gaimana dimaksud dalam Pasal 10 h u ruf c, m eliputi:
1. a.m en gembangkan pusat pelayana n seku nder pa riwisata Daerah; dan
2. b.m en gembangkan p at informasi geowisata dan pariwi a ta krea tif, pusat infonna si t matik/buatan, pusa t informasi agrowisata, pusat informasi pariwis ata budaya dan re1igi, pus a t informasi pariwisata petu alangan, dan pusa t informasi ekowisata pada pusat pe1ayanan s e nder.
(4)Strategi u n tuk p engembangan kegiatan wisata pendidikan, wisata petualangan dan wisata kreatif pa da daya tarik wisata berbasis budaya, agrowisata, keragam an geologi, dan industri kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, me1ip ti:
1. a.meningkatkan pemah aman para pihak, termasuk masyarakat tentang pariwisata pendidikan, pariwisa ta petualangan, geowisata, pariwisata kreatif;
2. b.mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan pariwisata pendidikan pada daya tarik wisata berbasis budaya dan agrowisata;
3. c.mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan geowisata dan pariwisata petualangan pada daya tarik wisata berbasis keragaman geologi yang dimiliki Daerah; dan
4. d.mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan pariwisata kreatif pada daya tarik wisata berbasis industri kreatif. 9
(5)Strategi untuk pembangunan fasilitas pariwisata yang memadai dan ramah lingkungan, serta memenuhi kebutuhan wisatawan dan pen d u duk p ad a pusat pelayanan primer dan sekunder, desa wisata, serta daya tarik wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
1. a.mengembangkan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta dilengkapi dengan fasilitas ibadah yang bersih dan terawat;
2. b.meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, d an wisata wan terha d a p peng lolaan pariwisata dan p ola h idup ramah lingkungan yang berlandaskan . nilai- nilai budaya dan religi;
3. c.engembangkan homestay tematik di desa wisata tematik; d . m eningkatkan fasilitas makan dan minum higienis, berbasis ku i er kal; e . eningkatkan kualitas fasilitas dan pe1ayanan sanitasi di desa wi a ta, d aya tarik wisata, dan fasilitas par:wisata;
4. f.m engembangkan fasilitas parkir terpadu di daya tarik wisata yang erada pa d a kawasan lindung d an desa wisata tematik;
5. g.eningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan keam dan kese amatan i pu sat pelayanan primer, p u sat pelayanan sekun er, desa wisata, sert di danl atau sekitar daya tarik wisata;
6. h.m emb gun SIS dan f: silitas evakuasi bencana sa t rik wisata, fasili a par'wisata, dan fasilitas umum; d a n
  1. 1.engembangkan fasilitas bagi wisatawan berkebutuhan khusu s di desa . sata, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata.
(6)Strategi untuk pengem bangan p embina an k epada masya at dan penin gka an pem ahaman serta kesadaran kolektif masyarakat, seb a gaimana dima sud d alam Pasal 10 huru f, meliputi:
1. a.m em ba n gun kesada ran masyarakat dan Pemerintah De a terhadap potens i pariwisata yang dimiliki esanya serta pengem ban an pariwisata yang berdaya saing melalui embinaan dan pendamp ' gan yang berke inambu n gan; d an
2. b.memba gun masyarakat yang kreatif dan ino atif s ebagai pelaku utama pembangun an kepariwisataan Daerah melalui pe1atihan dan pendampingan yang menj njung tinggi nilai-nilai bu daya dan religi.
(7)Strategi untuk mendo on g p ngembangan regulasi investasi, khususnya kemudahan perizinan berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, meliputi:
1. a.mendorong pengembangan regulasi investasi, khususnya kemudahan perizinan bagi investasi pariwisata serta investasi pariwisata oleh masyarakat; dan
2. b.mendorong pembangunan sistem informasi investasi berbasis teknologi informasi untuk memantau dan mengevaluasi pe1ayanan perizinan investasi. 10
3. a.pengembangan industri pariwisata yang berwawasan lingkungan, sosial, dan budaya berbasis pemberdayaan m asyaraka t ;
4. b.pengembangan kemitraan an tara usaha pariwisata dengan saha mikro, kecil, dan m e n engah d i bidang per tanian, perkebunan, peternakan, an industri kreatif ya ng dapat mendukung pembangunan industri pariwisata Da rah; dan
5. c.pen gembangan jejaring pemasaran dengan usaha pariwisata, ya tarik . s a ta, dan desa wisata tematik, baik sebagai produk cenderarnata a pun s bagai kegiatan wisata krea tif.

BAB III

PEMBANGUNAN INDUSTRl PARlWISATA

Pasal 13

(1)Strategi untuk peng m bangan industri p ariwisata yang be awasan ling ungan , s dan budaya be basis pemberdayaan rna yarakat, sebagai ana dimaks dalam Pasal 12 h u ruf a melip ti:
1. a.m e .ng atkan pem ahaman dan kesadaran pelaku usaha pariwisata t r h adap elestarian lingkungan, sosial, b daya, an pe berdayaan m a syarakat;
2. b.m e erapkan pendaftaran usa ha pariwisata terpadu d engan nzman u aha lainnya sesuai den gan p rosedur yang ditet a pkan secara n sional; c . m n dor on g penin katan pera n industri d alam pem angunan ke a riwisataan Daerah mela l i p rogram anggung j a wab sosial perusahaan; d an
3. d.menge m bangkan sistem pembina an bagi s ertifikasi u saha p ariwisata.
(2)Strategi pen gem bangan kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro , kecil, d m enengah, s e agaimana dimaksud d alam Pasal 12 huruf b , meliputi:
1. a.meningkatkan pemb·naan erhadap in dustri m ikro, dan mengembangkan kerjasama dengan Pemerin tah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk pembinaan industri kecil dan menengah secara intensif dalam meningkatkan kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kreatif yang dapat mendukung industri pariwisata;
2. b.membangun koordinasi lintas sektor yang intensif antara sektor pariwisata, sektor perindustrian, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sektor kesehatan dalam pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang mendukung pariwisata;
3. c.meningkatkan peran industri besar dalam membina industri mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung pengembangan industri pariwisata; dan 11
4. d.membangun hubungan bisnis yang harmonis antara usaha pariwisata d engan industri mikro, kecil, d an men engah yang mendukung pariwisata melalui regulasi dan pembentukan forum komunikasi.
(3)Strategi untuk pengembangan jejarin g pemasaran dengan u s aha pariwisata, d aya tarik wisata, dan desa wisata tematik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
1. a.mengembangkan ketjasama antara pengrajin kriya dengan usaha penyediaan akomodasij homestay, usaha jasa makanan dan minuman, serta usaha d aya tari wisata dalam penyedia an cenderamata khas Daerah; d a n
2. b.men gem bangkan kerjasama antara pen graj in kriya denga n desa wisata, u aha daya tarik wi sata , d an usaha p erj alanan wisata dal m njualan paket wisata kreatif pembuatan kriya khas Daerah.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARA PARIWISATA Ba gian Kesatu Kebijakan Pem bangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 14

Kebijakan pem bangunan emasaran pariwisa ta, m eliputi:

a.pengem angan basis a ta · ah kunj u n gan, profi .sata an, dan media pro 0 i pariwisata pada daya tarik wisata dan fasilitas p ariwisata men akan tekn ologi informasi; b . pen embangan pasar wis tawan nusantara segmen keIuarga , pelaj ar, mah siswa dan rombongan kantor dari instan sijperusahaan d pasar Wisa ta p etualangan sebagai pasar wisatawan utama;
c.pengem bangan pasar wisatawan m ancanega ra segmen kelu ga seb a gai target untu g owis a ta dan pariwisa ta etualangan; d . p enge bangan citra pariwis a ta sebagai es tinas i pariwisata d u n ia berbasis alam dan budaya ; dan e . pengembangan kemitraan dengan dunia usaha , m edia, d an Pariwisata nusantara dalam pema saran pariwisata Daerah.

Pasal 15

(1)Strategi untuk pengembangan ba sis datajumlah kunjun gan, p rofil wisatawan, dan media promosi pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi: a . mengembangkan sistem e-ticketing terpa du pada daya tarik wisata;
1. b.mengembangkan sistem informasi kunjungan wisatawan berbasis digital pada fasilitas akomodasi dan makan minum;
2. c.membangun infrastruktur media promosi berbasis teknologi informa si; 12
3. d.mengembangkan situs web interaktif untuk promosi pariwisata tematik geowisata, pariwisata petualangan, agrowisata, pariwisata budaya, pariwisata religi, dan pariwisata kreatif; dan
4. e.mengembangkan aplikasi digital untuk informasi dan promosi daya tarik wisata unggulan.
(2)Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan nusantara, sebagaimana dimaksud dalam Pas al 14 huruf b, meliputi:
1. a.mengembangkan penelitian pasar wisatawan nusantara yang berkesinambungan untuk mengenali kebutuhan, p ersep si, dan kepuasan wisata wan terhadap produk pariwisata Daerah;
2. b.m en gem bangkan promos i p ar'wisata bagi pasar wisatawan nusantara segm en keluarga dan rombongan kantor, serta pelajar dan m h asiswa serta pasar wisatawan petualangan sebagai target pasar sa wan aerah;
3. c.mengembangkan keIjasama prom osi dengan Pemerintah Daerah e tinasi pariwisata petualangan unggulan Indo esia, perusahaan, usaha perjalanan wisata, serta komu n itas m ina t khusus petualangan untuk enjaring pa sar wisata wan nusantara yan g lebih luas.
(3)Strategi untuk pengem ban gan pasar wisatawan m ancanegara segmen kel arga, sebagaimana dimaksud d alam Pa sal 14 huruf , mel ' ti:
1. a.enge bang ene 'tian pas ar wisatawa rna cane ara untuk en genali kebutu an, persepsi, dan kepuasan wisa a an segmen eluarga dan minat khusus geowisata dan pariwisata pet alangan t r adap prod u k pariwisata Daerah; d a n
2. b.en gembangkan erj a sama romosi dengan destinasi geowisata dan pariwisata petua angan unggulan Ind onesia untuk menjarin g pasar wis a tawan m ancanegara d i Indonesia.
(4)Strategi untu pen gembangan citra pariwisa ta, sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 14 h ruf d , m elip ti: a . me bangun citra kepariwisa taan untuk wisatawan nusantara dan mancanegara ; d an
1. b.menge b angkan upaya pemasaran b erbasis periklanan d an penjualan untuk me dukung pembentukan citra sebagai destinasi pariwisata dunia berbasis alam dan budaya m ela lui k erjasama dengan dunia usaha dan media.
(5)Strategi untuk pengembangan k m itraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:
1. a.membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
2. b.mengembangkan kemitraan p emasaran pariwisata Daerah dengan saluran pemasaran digital dalam negeri; c . mengembangkan kemitraan dengan media nasional dan internasional dalam promosi pariwisata Daerah;
3. d.mengembangkan media promosi pariwisata terpadu yang efektif berbasis teknologi informasi dengan kabupaten/kota di Indonesia; dan
4. e.mengembangkan even promosi pariwisata dengan kabupatenjkota di Indonesia. 13 BABV PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 16

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

a.pengembangan forum tata kelola pariwisata lintas sektor d en gan m elibatkan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mempercepat pengembangan Daerah seba gai d estinasi pariwisata alam dan budaya;
b.pengembangan organisasi p ariwisata ber ba sis u sa ha dan profesi pariwisata;
c.pen gembangan lembaga pengelolaan pariwisata di desa -desa; dan d . pen gembangan kapasitas komunitas k reatif yang m en dukun g ari ' sata aerah.

(1)Strategi untuk pengembangan forum tata kelola pariwisata linta sektor, seb gaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a , meliputi:
1. a.e en dan enge bangkan forum tata ke 0 a p WI ta sebagai e ia komu ikasi dan koordina si para pe angku kepe tin ga dalam e! ban n kepariwisataan Daerah;
2. b.en gemban gkan regula si mengenai tata kelola destinasi pariwisata ter padu berbasis n ilai-nilai b daya dan religi, s rta berwawasan Ii gkungan; c . men gembangkan mekanism e p ema n a u an dan eval a si ya n g efektif be ba is teknologi informa si d am p embangunan kepariwi a taan; dan
3. d.men gembangkan komun ika i dan koo dinasi den gan Pemerin tah Pusat, Pem rintah Da erah Provinsi J a wa Barat, akad emisi, dan media yang berkesin a m bunga n d a lam rangka sink ronisa si elaksanaan program pembangun an yang m endukung pengembangan Daerah sebagai destinasi pariwisata alam dan bud aya dunia.
(2)Strategi untuk peng m bangan organisasi pariwisata berbasis usaha dan profesi pariwisata, sebagaimana d imaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
1. a.mendorong pengembangan rganis asi usaha dan p rofesi pariwisata Daerah;
2. b.mengembangkan mekanisme komunikasi d an koordinasi yang berkesinambungan dengan organisasi terkait pariwisata di Daerah dan Provinsi Jawa Ba rat dalam rangka penguatan organisasi profesi dan usaha pariwisata; dan
3. c.mengembangkan program strategis bersama antara organisasi usaha dan profesi pariwisata dengan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pem bangunan k epariwisataan. 14
(3)Strategi untuk pengembangan lembaga pengelolaan pariwisata di desa-desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:
1. a.membentuk dan mengembangkan lembaga pengelolaan pariwisata di desa dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang sudah berkembang di desa, seperti tetapi tidak terbatas pada Badan Usaha Milik Desa, Kelompok Sadar Wisata, Karang Taruna, dan lain-lain; dan
2. b.memperkuat peran para Camat dalam penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata di tingkat Kecamatan.
(4)Strategi u n tuk pengembangan kapasitas komunitas kreatif yan g mendukung pariwi a ta Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf , meliputi:
1. a.m engembangkan pembinaan yang berkesinambungan t rhadap k omunitas kreatif yang sudah ada dan membangun komuni a s eatif p ada desa wisata tematik;
2. b.m engembangkan teladan pengembangan pariwisata kreatif dan i ovatif dari kalangan masyarakat pariwisata; dan
3. c.me bangun koordinasi lintas s ektor dalam pengemban an m asyarakat eatif dan inovatif d a n mendorong kem itran masyarakat ea tif dan ovatif d engan dunia usaha. PE BBVI AN PARIWISATA DAERA

Pasal 18

Perwilayahan pariwisata Dae ah m e iputi:

a.struktur perwilayahan pari . ata;
b.Kawas n Pengemb angan Pariwisata; dan
c.Kawasan Strategis Pariwisata.

(1)Struktur perwilayahan pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 huruf a, meliputi:
1. a.pusat pelayanan primer pariwisata adalah Wilayah Singaparna; dan
2. b.pusat pelayanan sekunder pariwisata adalah Kecamatan Rajapolah, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Taraju, Manonjaya, Karangnunggal, dan Cikatomas.
(2)Fungsi pusat pelayanan primer pariwisata, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
1. a.pintu gerbang Daerah sebagai destinasi pariwisata;
2. b.pusat penyediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata skala nasional; dan 15
3. c.pusat penyebaran kegiatan wisata dan wisatawan ke seluruh wilayab Daerah.
(3)Fungsi pusat pelayanan sekunder pariwisata, sebagaimana yang dimaksud p ada ayat (1) huruf b dan huruf c , adalah:
1. a.pusat pertumbuhan pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata; b . pusat penyediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata skala nasional yang berciri khas lokal dan sesuai dengan karakteristik wilayahnya; dan
2. c.pusat penyebaran kegiatan wisata dan wisatawan di Kawasan Strategis Pariwisata d an Kawasan Pengembangan Pariwisata.
(1)Krite ' a Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, meliputi:
1. a.m ,m iliki potensi pariwisata alarn dan budaya khas aerah;
2. b.engembangannya akan m emp erkuat identitas pariwisata Daerah; dan
3. c.en gembangannya akan dapat m endorong pertumbuhan p . 'sata di s ekitarnya.
(2)Kaw s Pengembangan Pariwisata Ka bupa te ,sebagaimana imaksud pada ayat (1 ) m e iputi:
1. a.Ka asan Agrowisata Ka upaten Tasikmalaya; dan
2. b.Ka asan Pariwisa a Petualangan Geowisata Kab paten Tasikmal ya.

Pasal 21

(1)Arah n pem bangunan Kawasan Agrowisata Kabu aten Tasikmalaya, sebagaim ana dimaksud pad a Pasa l 2 0 ayat (2) h uruf a , melip ti:
1. a.te a p engembangan p roduk adalah a growisata;
2. b.sas ran pen gembangan k awasan a dala h terwuju ya produ panWlsata yang m madukan upaya perlindu ngan d an pemanfaataan sumber daya pertanian s ebagai produk a growisata berdaya saing n siona ;
3. c.jenis wisata u nggulan adalah a growisata;
4. d.jenis wisata pendukung a d alah par'wisata sejarahjcagar budaya, pariwisata petualangan, dan agrowisata.
(2)Araban pembangunan Kawasan Pariwisata Petualangan Geowisata Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.tema pengembangan produk adalah pariwisata petualangan geowisata;
2. b.sasaran pengembangan kawasan adalah pengembangan destinasi pariwisata petualangan geowisata dalam mendukung terwujudnya Galunggung sebagai geopark dunia;
3. c.jenis wisata unggulan adalah pariwisata petualangan;
4. d.jenis wisata pendukung adalah geowisata. 16
(1)Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata, meliputi:
1. a.merupakan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
2. b.merupakan kawasan yang memiliki peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan Daerah; dan
3. c.memberikan perlindungan terhadap keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan k nIb daya Daerah;
4. d.pengemba ngannya akan memperkuat daya saing pariwisat Daerah di Indonesia dan dunia .
(2)Kawa s a n Strategis Pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1 m iputi: awasan Geowisata Galunggung dan sekitarnya; b.. Kawasan Pariwisata Budaya Salawu dan Kawasan Pariwisata eligi Pamijahan dan sekitarnya;
1. c.Kawasan Ekowisata Pantai Selatan Tasikmalaya dan sekitarnya.

Pasal 23

(1)Ara an pembangunan Kawasan Geowisata Galunggung dan e 'tarnya, sebagai ana dimaksud pada Pasal 2 2 ayat (2) huruf a , meliputi:
1. a.tem a engembang produk adalah geowisata;
2. b.f n gsi strategis kawasan adalah memberikan perlindun a n t rhadap fen mena geologi bernilai penting; c . s s' ran pen gemba gan kawasan adalah te judnya kawasan sebagai geop ark dunia;
3. d.jenis wisata unggula n adalah geowisata;
4. e.je i wisata pendu kung a d a lah pa iwisata p etual gan, pariwisata b aya, ek owis ata k eanekar g hayati.
(2)Arahan pemba n gun a n Kawasan Pa riwisata Bu daya Salawu dan Kawasan Pariwisa ta Religi Pamij ahan dan sekitarnya , seba gai ana d im ksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.tema pengembangan produk adalah pariwisata budaya dan religi;
2. b.fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terha dap sumber daya budaya Daerah;
3. c.sasaran pengembangan kawasan a dalah terwujudnya pusat budaya Priangan untuk memperkuat ci ra sebagai destinasi pariwisata dunia berbasis alam dan budaya;
4. d.jenis wisata unggulan adalah pariwisata budaya dan religi;
5. e.jenis wisata pendukung adalah pariwisata kreatif dan pariwisata petualangan geowisata.
(3)Arahan pembangunan Kawasan Ekowisata Pantai Selatan Tasikmalaya dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf c, meliputi:.
1. a.tema pengembangan produk adalah ekowisata;
2. b.fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terhadap sumber daya bahari; 17
3. c.sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya kawasan ekowisata bahari; d . jenis wisata unggulan adalah ekowisata bahari; e . jenis wisata pendukung adalah wisata budaya, wisata kuliner dan pariwisata petualangan. B B VIl ELA SANAAN

Pasal 25

(1)Pel k anaan Ripparkab Tahun 2022-2032 diwujudkan elal i indikasi pro r dan egiatan pem bangunan kepariwis ataa n Daerah, beru a rogram d an ke .a Pemerintah Da erah, pihak swa sta dan masyarakat.
(2)Indi a si program dan kegiatan p mbangunan kepariwis a taan Daerah seb gaim ana di k sud p a d ayat (1 ) dilaksanakan s e u· tahapan perenc a an p em bangu Daerah.
(3)Rin ian indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisata an Daerah seb gaimana dimaksud pa a a a t (2 te cantu ada am tran III yang merupakan b a gian tidak ter pisahkan dari Pera tura n Daerah ini. B B VIII PENGENDALIAN Pa s al 26
(1)Pengen alian pelaksanaan Ripparka b Tahu n 2022 -2032 d iselenggarakan melalui p em anta uan, evalu asi, dan pelaporan.
(2)Pengendalian sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) dilakuk an oleh Bupati melalui Perangkat Daera h yang m em bidangi perencanaan pembangunan Daerah. BABIX PENINJAUAN Pasa127
(1)Ripparkab Tahun 2022-2032 dapat d itinjau kembali dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(2)Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka peninjauan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. 18
(3)Hasil evaluasi Ripparkab Tahun 2022 -2032 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa: a . Ripparkab Tahun 2022-2032 tetap berlaku sesuai dengan mas a berlakunya; atau
1. b.Ripparkab Tahun 2022-2032 perlu dilakukan perubahan. BABX PEMBIAYAAN Pasal 28 Pembiayaan Ripparkab Tahun 2022-203 2 bersumber dari:
2. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
3. b.su m ber lain yang sah dan tidak m engikat sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pa d a tangga l diundangkan. Agar setia p orang mengetahuinya, m emerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempa tannya dalam Lembaran Daerah Ka bupaten Tasikmalaya. \pte bel!' 20 22 kan di Singaparna ~~:a "",~,p:;.F>al 3t Sept b 2 22 KMALAYA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 7. ( 7/fl66/2 2a)) I. UMUM 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR TAHUN 2022 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022-2032 epariwisataan rnerupakan bagian integral dari pernbangun n ional yang dilakukan secara sisternatis, terencana, terpadu, berkelanjuta n, dan b ert ggung jawab. Kepariwisataan d ilaksanakan dengan tetap rnem berikan perlin ungan terhadap nilai agama, budaya yang hidup dalam rna ya rakat, kelestarian dan rnutu lingkungan hidup, serta kepentingan yang lebih luas dal rn pernbangunan. erdasarkan Pasal 8 ayat (1 ) dan ayat (2) Undang-Undang N rnor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pernbangunan kepariwisataan yang rnerup a an bagian in egral dari rencana pernbangunan j angka panjang nasi n al di akukan berdasarkan rencana induk p b gunan kep riwisataan. Dalam hal ini, pernbangunan kepariwisataan di erlukan unt k en orong pernera aan kesernpatan berusaha dan e peroleh manfaat serta rnampu menghadapi tantangan p rubahan kehid pan lokal, nasion I, dan global. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nornor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa rencana indu k pernbangunan kepariwisataan d iatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/ kota. Pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwi atan dalam Peraturan Daerah dirnaks dkan sebagai payung h ukurn dalam pelaksanaan pernbangunan kepariwisataan d i Daerah. Kabu aten Tasikrnalaya rnemiliki potensi pengernbangan pariwisata yang didukung oleh posisinya dalam lingkup Destina si Pariwisata Nasional (DPN) Pangandaran-Nusakambangan d an sekitarnya yang termasuk dalam Kawasan Pengernbangan Pariwisata Nasional (KPPN) Tasikmalaya dan sekitarnya. Kabupaten Tasikmalaya rnerniliki daya tarik dan surnber daya wisata berbasis alarn dan budaya yang dapat diunggulkan baik dalarn skala intrnasional, nasional, rnaupun regional, seperti sejarah letusan Gunung Galunggung, Geologi Jasper Merah, dan Kampung Naga sebagai keunggulan internasional, kerajinan Rajapolah, bentang alam geowisata, dan pariwisata religi sebagai keunggulan nasional, serta pusat budaya priangan dan agrowisata rnanggis Puspahiang sebagai keunggulan regional. Perencanaan yang rnatang, kornprehensif, dan integratif dengan seluruh sektor dan wilayah sekitar menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya. Rencana Induk Pernbangunan Kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya (Ripparkab) Tahun 2022-2032 rnerupakan pedornan utama pernbangunan 2 kepariwisataan yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan p rogram yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparkab Tahun 2022-2032 mencakuP aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, d an pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Sektor pariwisata memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan Daerah. Oleh karena itu, dengan adanya Tahun 2022-2032 diharapkan k ep ariwisataan Daerah d apat semakin meningkatkan pertumbu h an ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewuj u dka n pemerataan pembangunan, sekaligus melestarikan su mber daya alam dan budaya masyarakat. II. PA AL DEMI PASAL Pa sal 1 Cu k u pjelas

Pasal 2

C kupjelas Pas 3 C kup jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…