DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukapura Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukapura dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud Dan Tujuan, Perubahan Bentuk Badan Hukum, Kegiatan Usaha, Pengalihan Aset, Hak Dan Kewajiban, Neraca Penutup Dan Neraca Pembuka, Permodalan Dan Saham, Penyertaan Modal Daerah, Organisasi, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Penetapan Dan Penggunaan Laba Bersih, Pembubaran Dan Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdsarkan Pasal 114 Ayat ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum dan ditetapkan dengan Perda;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta menjamin kepastian hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukapura menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukapura;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukapura menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukapura; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 94, tambahan Lembaran Negara nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7.Undang–Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048)
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
11.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
12.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 871/OJK); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKAPURA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SUKAPURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT. adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
5.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
6.Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha jasa Perbankan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah, dan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9.Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
10.Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan, kepentingan dan tujuan serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Pegawai adalah Pegawai Bank Perekonomian Rakyat;
12.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda berikut perubahan- perubahannya.
13.Saham adalah bukti kepemilikan modal di Perseroda.
14.Pemegang Saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perusahaan.
15.Pihak Lain adalah warga negara Indonesia dan atau badan usaha milik desa dan atau koperasi.
16.Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap.
17.Honorarium adalah pemberian atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu;
18.Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji.
19.Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi.
20.Tantiem adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu prosentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.
21.Jasa Produksi adalah laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun.
22.Jasa Pengabdian adalah penghargaan/kompensasi yang diberikan kepada Komisaris dan Direksi atas pengabdiannya paling singkat 1 (satu) tahun didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukapura yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Lembaga Jasa Keuangan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
(2)Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.menyelenggarakan usaha Daerah dalam menyediakan kemanfaatan umum berupa penyedia jasa layanan perbankan yang bermutu tinggi berdasarkan prinsip yang transparan dan universal;
2. b.mengembangkan produk dan layanan perbankan;
3. c.mempermudah akses Masyarakat terhadap pelayanan layanan transaksi perbakan;
4. d.turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah; dan
5. e.mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB III

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 3

Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 5

(1)Untuk penegasan identitas PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda), dapat ditetapkan nama panggilan dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Nama panggilan dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda).
(3)Nama panggilan dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 6

(1)PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di Daerah.
(2)PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
(3)Pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui RUPS.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan usaha PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) meliputi:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
g.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
h.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
i.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

BAB V

PENGALIHAN ASET, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pada saat Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah dilaksanakan, maka seluruh aset, hak dan kewajiban dari PD. BPR Artha Sukapura beralih kepada PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda).
(2)Pengalihan aset, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

NERACA PENUTUP DAN NERACA PEMBUKA

Pasal 9

(1)Direksi Perusahaan Daerah BPR Artha Sukapura menyusun Neraca Penutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Neraca Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disahkan oleh RUPS setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris.

Pasal 10

(1)Pada saat berdirinya PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda), disiapkan Neraca Pembuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disahkan oleh RUPS, setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris serta menjadi lampiran atau bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroda.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…