DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 136

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengelola Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kekayaan Daerah Dan Utang Daerah, BLUD, Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) h ruf c Undang-Undang 0 or 7 Tahun 2003 tentang e angan Negara, kekuasaan p engelolaan keuan an negara iserahkan kepada gubernur /bupati/walikota selaku kepala pemeri tahan daerah un k m engelola keuangan da rah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan ekayaan dae ah yang d· isahkan; b . wa alam rangka e · daklan· . era ran Pemerintah Nomor 12 Tah 2019 ang Pengelo euangan D ar h dan n a m nyesuaikan perkembanga egulasi dan kondisi s a a t ini perlu dila kan penyesu aian atas eraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pok k-pokok engelola Ke an an Daerah; c . bahwa be asar an per ·mb g sebagairn a dimaksud d am u f a an hu f b , p rlu meneta an Peraturan aerah tenta g Ped rna Pengelolaa Keuanga n Daerah;

Mengingat

1.Pasal 18 a at ( ) Undan -Undang a sa Negara Republik Indone sia Tahun 945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 tentang Pembentuk n Daerah-Dae ah Ka paten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana te ah d iu bah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tenta ng Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah a kar terakhir d engan Undang-Un dang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Hubungan K an an An tara em i tah Pusat d an Pemerintahan Daer h (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lem aran Negara epu blik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang mor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Pera turan Perundang-Undangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahu 2011 Nom 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indot ia Nomor 5234) s bagaimana telah diu bah be er pa kali terakhir dengan Undang- n d ang Nomor 13 ahun 20 2 tentang P rubaha Kedua at Un g-Undang 2 0 entang Pem e n tu a n Peraturan Pe (mbar egara Repub ik Indonesia 2 2 2 Nomor 143, ambahan Lem baran gara ep b · don sia Nomor 801);
6.Unda g- ndang Nom or 1 Tahu n 2022 tentang H bungan Keu a ngan Antara Pemerintah Pusat dan P m erintahan Daerah Le baran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4 , Tamb Lem aran Negara e u blik Indonesia N mor 6757) ; Peratu ran e int N mor 12 Tahun 2 17 tentang Pem ina an an Pen gawasan Pen yelenggaraan Pemerintahan Da erah (Lem baran Negara Repu blik Ind onesia Tahun 2017 mor 73, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomo 6 041) ;
8.Peraturan P merintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuan gan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Be rita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PE WAKILA RAKYAT DAERAH KABUPATEN TA IKMALAYA Menet pk dan BUPATI TASIKMALAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal Dalam P ra t ran Dae ah in' , yang dimaksud dengan:

Pasal 6

(1)PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 12
(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan Anggaran Kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalarn pelaksanaan APBD;
6. f.menyimpan uang Daerah;
7. g.melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/menata- usahakan investasi;
8. h.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
  1. 1.melaksanakan Pemberian Pinjarnan Daerah atas nama Pemerintah Daerah; J. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
9. k.melakukan penagihan Piutang Daerah.
(4)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD. Pasa17 Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan be saran jumlah uang yang dikelola, Beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali.
(1)Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
1. a.menyusun RKA SKPD;
2. b.menyusun DPA SKPD;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. f.melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
7. g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sarna dengan pihak lain dalarn batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. h.menandatangani SPM;
  1. 1.mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; J. menyusun dan menyarnpaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
9. k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  1. 1.menetapkan PPrK dan PPK SKPD; 13
10. m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalarn rangka Penge10laan Keuangan Daerah; dan
11. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PA bertanggung jawab atas pe1aksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) kepada Bupati me1alui Sekretaris Daerah.
(2)Pe1impahan kewenangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, danj atau rentang kendali.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me1iputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan penge1uaran atas Beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
3. c.me1akukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatanjperjanjian kerja sarna dengan pihak lain dalarn batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
6. f.mengawasi pe1aksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
7. g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalarn me1aksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA.
(1)PAjKPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pad a SKPDjUnit SKPD se1aku PPrK.
(2)PPTK sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PAjKPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggungjawab kepada PAjKPA. 14 Pasal 11
(1)Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, be saran anggaran Kegiatan, Beban keIja, lokasi, rentang kendali, danl atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PAjKPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum se1aku PPTK yang kriterianya ditetapkan Bupati.
(1)Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
(2)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; b . menyiapkan SPM;
2. c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
3. d.melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
4. e.menyusun laporan keuangan SKPD.
(3)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan I atau PPTK.
(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk me1aksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
(2)PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan verifikasi SPP-TV dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Penge1uaran pembantu;
2. b.menyiapkan SPM-TV dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan 15
3. c.melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.
(1)Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
(2)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.

Pasal 15

(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.
(2)Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 16

(1)Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.
(2)Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas . dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

Pasal 17

(1)Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
(2)Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
1. a.mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
2. b.menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. c.melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. d.menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. f.membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan 16
7. g.memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
(3)Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu.
(4)Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:
1. a.mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
2. b.menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
3. c.menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4. d.melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
5. e.menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. g.memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
8. h.membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Pasal 18

(1)Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah.
(2)Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

Pasal 19

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

a.melakukan Kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
b.bertindak sebagai penjamin atas Kegiatan, pekerjaan, danl atau penjualan jasa; dan
c.menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

(1)Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(2)TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. 17
(3)TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
3. c.menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
4. d.melakukan verifikasi RKA SKPD;
5. e.membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
6. f.membahas Hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
7. g.melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
8. h.menyiapkan surat edaran Bupati ten tang pedoman pen)rusunan RKA; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan. BABIII ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Umum Pasa121
(1)APBD disusun sesuru dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua rencana Kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah baik Kegiatan yang bersifat rutin maupun tidak rutin.
(4)APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
(5)APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa122
(1)Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
(2)Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah; dan
2. b.Penerimaan Pembiayaan Daerah. 18
(3)Penge1uaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Belanja Daerah; dan
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
(4)Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cUkup.
(6)Setiap Penge1uaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang me1andasinya.
(7)Seluruh Penerimaan Daerah dan Penge1uaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD. Pasa123 Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah.

Pasal 24

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mas a 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

(1)APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a me1iputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 19
(3)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 25 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 28

Pendapatan Daerah terdiri atas:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Isi peraturan

Teks136PDFHirarki

Memuat teks peraturan…