DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Penataan Perkotaan Singaparna, Prinsip-prinsip Penataan Ruang Dan Arahan Fungsi Sub BWP; Rencana Pola Ruang, Rencana Jaringan Prasarana, Rencana Penetapan Sub Bagian Wilayah Perkotaan Yang Diprioritaskan Penanganannya, Ketentuan Pemanfaatan Ruang, Peraturan Zonasi, Ketentuan Pemberian Insentif Dan Disinsentif, Hak Kewajiban Dan Peran Masyarakat, Kelembagaan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengarahkan dan mengendalikan dinamika perkembangan pembangunan yang tumbuh pesat di Perkotaan Singaparna diperlukan kendali mutu pemanfaatan ruang dan acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci;
c.bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031, setiap kawasan perkotaan perlu dijabarkan dalam rencana yang lebih operasional dalam bentuk rencana detail tata ruang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Perkotaan Singaparna Tahun 2017-2037; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan SALINAN 2 Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi, Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3 Nomor 4746);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
18.Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
19.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 4
21.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penataagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 5 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
32.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
33.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
34.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
35.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/ M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
37.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
38.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
39.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
40.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
41.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Sempadan Sungai dan Danau;
42.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat;
43.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sungai (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
44.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri e, Tambahan Lembaran Negara Nomor 86);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025; 6
46.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
47.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012);
48.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
49.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
50.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
51.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI PERKOTAAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017-2037.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 7
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7.Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8.Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9.Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10.Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12.Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Tasikmalaya adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
16.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
17.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
18.Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
19.Rencana Teknik Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RTRK, adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau 8 tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
20.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
21.Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
22.Bagian Wilayah Perkotaan Singaparna yang selanjutnya disingkat BWP SPA adalah bagian dari kabupaten yang menjadi wilayah perencanaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan.
23.Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
24.Sub Bagian Wilayah Perkotaan Singaparna 1 yang selanjutnya disebut Sub BWP SPA-1 adalah bagian dari BWP Singaparna yang terdiri dari Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi, Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari, Desa Sukaherang Kecamatan Singaparna, Desa Cikunten Kecamatan Singaparna, Desa Singasari Kecamatan Singaparna.
25.Sub Bagian Wilayah Perkotaan Singaparna 2 yang selanjutnya disebut Sub BWP SPA-2 adalah bagian dari BWP Singaparna yang terdiri dari Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari, Desa Singaparna Kecamatan Singaparna, Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang, Desa Cipakat Kecamatan Singaparna, Desa Singasari Kecamatan Singaparna, Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna
26.Sub Bagian Wilayah Perkotaan Singaparna 3 yang selanjutnya disebut Sub BWP SPA-3 adalah bagian dari BWP Singaparna yang terdiri dari Desa Mangunreja, Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja, Desa Cipakat, Desa Singasari, Desa Singaparna, Desa Singaparna, Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna, Desa Sukarame Kecamatan Sukarame
27.Sub Bagian Wilayah Perkotaan Singaparna 4 yang selanjutnya disebut Sub BWP SPA-4 adalah bagian dari BWP Singaparna yang terdiri dari Desa Sukarame Kecamatan Sukarame, Desa Cikunir, Desa Cintaraja, Desa Kecamatan Singaparna.
28.Sub Bagian Wilayah Perkotaan Singaparna 5 yang selanjutnya disebut Sub BWP SPA-5 adalah bagian dari BWP Singaparna yang terdiri dari Desa 9 Cilampunghilir Kecamatan Padakembang, Desa Cintaraja, Desa Cikunir, Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna.
29.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
30.Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
31.Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
33.Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
34.Sempadan irigasi adalah Kawasan sepanjang kiri kanan jaringan irigasi yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi irigasi.
35.Sempadan sungai adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
36.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
37.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
38.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
39.Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
40.Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
41.Rencana jaringan pergerakan adalah seluruh jaringan primer dan jaringan sekunder yang meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jaringan jalan lainnya.
42.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 10 Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
43.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
44.Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
45.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
46.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
47.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
48.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas (building line).
49.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
50.Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
51.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 500 kV.
52.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 75 kV sampai dengan 150 kV. 11
53.Zona ruang terbuka hijau adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya untuk penggunaan lahan yang bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
54.Sub zona taman lingkungan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona rang terbuka hijau dengan fungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
55.Sub zona taman desa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona rang terbuka hijau dengan fungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat desa.
56.Sub zona taman kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona rang terbuka hijau dengan fungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kecamatan.
57.Sub zona taman kota peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona rang terbuka hijau dengan fungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota/perkotaan.
58.Sub zona hutan kota adalah peruntukan ruang untuk hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara ataupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
59.Sub zona jalur hijau jalan adalah peruntukan ruang bagi lahan terbuka yang berfungsi konservasi air dan estetik tingkat kota/perkotaan.
60.Sub zona pemakaman adalah peruntukan ruang yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenasah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
61.Zona perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
62.Sub zona perumahan kepadatan tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan yang memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus) – 1000 (seribu) rumah/hektar.
63.Sub zona perumahan kepadatan sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh) – 100 (seratus) rumah/hektar.
64.Sub zona perumahan kepadatan rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan 12 rumah dengan luas lahan yang memiliki kepadatan bangunan 10 (sepuluh) – 40 (empat puluh) rumah/hektar.
65.Zona perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
66.Sub zona perdagangan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona perdagangan dan jasa dengan fungsi utama untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya, khususnya perdagangan.
67.Sub zona jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona perdagangan dan jasa dengan fungsi utama untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya, khususnya yang bersifat memberikan pelayanan jasa.
68.Zona perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
69.Sub zona perkantoran pemerintahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat
70.Sub zona perkantoran swasta adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perkantoran swasta, jasa, tempat bekerja, tempat berusaha dengan fasilitasnya yang dikembangkan dengan bentuk tunggal /renggang secara horizontal maupun vertikal
71.Zona industri adalah peruntukan ruang untuk kegiatan yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
72.Sub zona aneka industri adalah peruntukan ruang untuk industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen seperti, aneka pengolahan pangan, sandang, aneka kimia dan serat serta aneka bahan bangunan.
73.Zona sarana pelayanan umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
74.Sub zona sarana pendidikan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal, serta dikembangkan secara horizontal dan vertikal.
75.Sub zona sarana transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung 13 fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang didalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan.
76.Sub zona sarana kesehatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembangkan secara horizontal dan vertikal.
77.Sub zona sarana olahraga adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
78.Sub zona sosial budaya adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana sosial budaya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dikembangkan secara horizontal maupun vertikal.
79.Sub zona sarana peribadatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
80.Zona pertanian adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk menampung kegiatan pertanian termasuk kegiatan penunjangnya.
81.Sub zona tanaman pangan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona pertanian dengan fungsi utama untuk menampung kegiatan pertanian, khususnya untuk kegiatan budidaya tanaman pangan termasuk kegiatan penunjangnya.
82.Sub zona peternakan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona pertanian dengan fungsi utama untuk menampung kegiatan pertanian, khususnya untuk kegiatan budidaya ternak dan atau peternakan termasuk kegiatan penunjangnya.
83.Sub zona perikanan budidaya adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona pertanian dengan fungsi utama untuk menampung kegiatan pertanian, khususnya untuk kegiatan budidaya ikan dan atau perikanan termasuk kegiatan penunjangnya.
84.Sub zona sentra komoditas agribisnis adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona pertanian dengan fungsi utama untuk menampung berbagai jenis kegiatan yang berkaitan dengan pertanian dari hulu dan hilir, termasuk kegiatan penunjangnya.
85.Zona pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk menampung kegiatan pariwisata termasuk kegiatan penunjangnya.
86.Sub zona pariwisata alam adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona pariwisata dengan fungsi utama untuk menampung kegiatan pariwisata khususnya pariwisata alam termasuk kegiatan penunjangnya. 14
87.Zona peruntukan khusus adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus hankam, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu.
88.Sub zona pertahanan dan keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb
89.Sub zona Tempat Pembuangan Akhir selanjutnya disebut sub zona TPA adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah.
90.Sub zona Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja selanjutnya disebut sub zona IPLT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona peruntukan khusus dengan fungsi utama untuk menampung sarana pengolahan lumpur tinja, termasuk kegiatan penunjangnya.
91.Sub zona Instalasi Pengolahan Air selanjutnya disebut sub zona IPA adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona peruntukan khusus dengan fungsi utama untuk menampung sarana pengolahan air baku untuk penyediaan air minum, termasuk kegiatan penunjangnya.
92.Zona Ruang Terbuka Non Hijau selanjutnya disebut sub zona RTNH adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya bagi ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori (cadas, pasir, kapur, dan lain sebagainya).
93.Sub zona lapangan olahraga (outdoor) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona RTNH dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya kegiatan olehraga.
94.Sub zona lahan parkir umum adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona RTNH dengan fungsi utama tempat meletakan kendaraan bermotor, seperti mobil atau motor, serta kendaraan lainnya seperti sepeda.
95.Sub zona plasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona RTNH dengan fungsi utama tempat berkumpulna massa dengan berbagai jenis kegiatan seperti sosialisasi, duduk-duduk, aktivitas massa dan lain- lain.
96.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
97.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 15

Pasal 2

(1)Lingkup wilayah perencanaan RDTR Perkotaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan aspek administratif dan fungsional dengan luas kurang lebih 4.138,74 hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi. Batas-batas Perkotaan Singaparna, meliputi:
1. a.Sebelah Utara : Kecamatan Leuwisari dan Kecamatan Padakembang
2. b.Sebelah Timur : Kota Tasikmalaya
3. c.Sebelah Barat : Kecamatan Cigalontang dan Kecamatan Salawu
4. d.Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjungjaya.
(2)Perkotaan Singaparna, terdiri dari:
1. a.Kecamatan Singaparna, yang meliputi Desa Sukaasih, Cikunten, Sukaherang, Singasari, Singaparna, Sukamulya, Cipakat, Cintaraja, Cikunir dan Desa Cikadongdong;
2. b.Kecamatan Mangunreja, yang meliputi Desa Mangunreja dan Desa Margajaya;
3. c.Kecamatan Sariwangi, yang meliputi Desa Selawangi;
4. d.Kecamatan Leuwisari, yang meliputi Desa Arjasari;
5. e.Kecamatan Padakembang, yang meliputi Desa Cilampung Hilir; dan
6. f.Kecamatan Sukarame, yang meliputi Desa Sukarame.
(3)Perkotaan Singaparna terbagi kedalam 5 (Lima) Sub Bagian Wilayah Perkotaan (BWP), yaitu :
1. a.Sub BWP SPA - 1, yang meliputi blok:
  1. 1.SPA-1.a yang mencakup sebagian Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi dan sebagian Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari dengan luas kurang lebih 252,79 hektar;
  2. 2.SPA-1.b yang mencakup sebagian Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi, Sebagian Desa Arjasari kecamatan Leuwisari, Desa Sukaherang Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 128,84 hektar;
  3. 3.SPA-1.c yang mencakup sebagian Desa Sukaherang Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 192,56 hektar; dan
  4. 4.SPA-1.d yang mencakup sebagian Desa Cikunten dan sebagian Desa Singasari Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 172,70 hektar.
2. b.Sub BWP SPA - 2, yang meliputi blok:
  1. 1.SPA – 2.a yang mencakup sebagian Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari, sebagian Desa Singaparna Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 223,07 hektar;
  2. 2.SPA – 2.b yang mencakup sebagian Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari, sebagian Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang, sebagian Desa Cipakat, Desa Singaparna, Desa Singasari, dan Desa 16 Sukamulya Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 268,38 hektar; dan
  3. 3.SPA – 2.c yang mencakup sebagaian Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang, sebagian Desa Cipakat Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 240,80 hektar.
3. c.Sub BWP SPA - 3, yang meliputi blok:
  1. 1.SPA – 3.a yang mencakup sebagian Desa Mangunreja dan Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja, sebagian Desa Cipakat, Desa Singasari, Desa Singaparna, Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, dan sebagian Desa Sukarame kecamatan Sukarame dengan luas kurang lebih 442,24 hektar;
  2. 2.SPA – 3.b yang mencakup sebagian Desa Margajaya dan Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja dengan luas kurang lebih 357,00 hektar; dan
  3. 3.SPA – 3.c yang mencakup sebagian Desa Mangunreja dan Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja dengan luas kurang lebih 416,44 hektar.
4. d.Sub BWP SPA – 4, yang meliputi blok:
  1. 1.SPA – 4.a yang mencakup sebagian Desa Sukarame Kecamatan Sukarame dengan luas kurang lebih 359,75 hektar;
  2. 2.SPA – 4.b yang mencakup sebagian Desa Cikunir, Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna, dengan luas kurang lebih 179,87 hektar; dan
  3. 3.SPA – 4.c yang mencakup sebagian Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 180,13 hektar.
5. e.Sub BWP SPA-5, yang meliputi blok:
  1. 1.SPA _ 5.a yang mencakup sebagian Cilampunghilir Kecamatan Padakembang, sebagian Desa Cintaraja, Desa Cipakat Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 120,34 hektar;
  2. 2.SPA – 5.b yang mencakup sebagian Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang, sebagian Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 121,28 hektar;
  3. 3.SPA – 5.c yang mencakup sebagian Desa Cikunir dan sebagian Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 253,86 hektar;
  4. 4.SPA – 5.d yang mencakup sebagian Desa Cikunir Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 114,37 hektar; dan
  5. 5.SPA – 5.e yang mencakup sebagian Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna dengan luas kurang lebih 114,33 hektar.
(4)Pembagian Sub BWP dan Blok Perkotaan Singaparna sebagaimana dimaksud ayat (3), disajikan dalam Gambar 1 Peta Pembagian Sub BWP dan Blok Perkotaan Singaparna dengan tingkat ketelitian 1:5.000 pada Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 17

BAB II

TUJUAN PENATAAN PERKOTAAN SINGAPARNA, PRINSIP-PRINSIP PENATAAN RUANG DAN ARAHAN FUNGSI SUB BWP

Pasal 3

Tujuan Penataan Perkotaan Singaparna untuk ”Mewujudkan Perkotaan Singaparna Sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten dan Kawasan Agropolitan, yang berkelanjutan”.

Pasal 4

(1)Tersedianya aksesibilitas internal dan eksternal yang baik dalam rangka mewujudkan perkotaan singaparna sebagai kawasan pusat pemerintahan dan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.
(2)Tersedianya ruang bagi perwujudan pusat pemerintahan, pengembangan ekonomi, pendidikan serta agrisbisnis.
(3)Tersedianya jaringan prasarana dan sarana yang memadai.
(4)Tersedianya ruang – ruang dengan fungsi ekologis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Tersedianya peraturan zonasi yang operasional dan sesuai dengan karakteristik dari Perkotaan Singaparna.

Pasal 5

(1)Sub BWP SPA - 1 diarahkan mengemban fungsi utama Pertanian.
(2)Sub BWP SPA - 2 diarahkan mengemban fungsi utama Perdagangan dan Jasa serta Pendidikan.
(3)Sub BWP SPA - 3 diarahkan mengemban fungsi utama Pemerintahan.
(4)Sub BWP SPA - 4 diarahkan mengemban fungsi utama Pertanian.
(5)Sub BWP SPA - 5 diarahkan mengemban fungsi utama Perumahan.

BAB III

RENCANA POLA RUANG

Pasal 6

(1)Rencana pola ruang, meliputi:
1. a.Zona lindung; dan
2. b.Zona budidaya. 18
(2)Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Perkotaan Singaparna wajib memperhatikan pembagian zona lindung dan zona budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1), disajikan dalam Gambar 1 sampai dengan Gambar 18 Peta Rencana Pola Ruang Perkotaan Singaparna skala 1:5.000 pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi zona:

a.perlindungan setempat; dan
b.ruang terbuka hijau.

Pasal 8

(1)Zona perlindungan setempat (PS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berupa sub zona sempadan irigasi.
(2)Sub zona sempadan irigasi (PS-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan luas kurang lebih 20,26 hektar terdapat di blok:
1. a.SPA-1.a;
2. b.SPA-1.d;
3. c.SPA-2.a;
4. d.SPA-2.b;
5. e.SPA-2.c;
6. f.SPA-3.a;
7. g.SPA-3.b;
8. h.SPA-3.c;
9. i.SPA-4.a;
10. j.SPA-4.b;
11. k.SPA-4.c;
12. l.SPA-5.a;
13. m.SPA-5.c; dan
14. n.SPA-5.e.

Pasal 9

(1)Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi sub zona: 19
1. a.taman lingkungan;
2. b.taman desa;
3. c.taman kecamatan;
4. d.taman kota;
5. e.hutan kota;
6. f.jalur hijau jalan;
7. g.pemakaman; dan
8. h.RTH sempadan sungai.
(2)Rencana penyedian ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah Perkotaan Singaparna.
(3)Sub zona taman lingkungan (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas kurang lebih 25,67 hektar terdapat di blok:
1. a.SPA-1.c;
2. b.SPA-1.d;
3. c.SPA-2.a;
4. d.SPA-2.b;
5. e.SPA-2.c;
6. f.SPA-3.a;
7. g.SPA-3.b;
8. h.SPA-4.a;
9. i.SPA-4.b;
10. j.SPA-5.a;
11. k.SPA-5.b;
12. l.SPA-5.d; dan
13. m.SPA-5.e.
(4)Sub zona taman desa (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas kurang lebih 11,69 hektar, terdapat di blok:
1. a.SPA-1.a;
2. b.SPA-1.c;
3. c.SPA-2.a;
4. d.SPA-2.b;
5. e.SPA-2.c;
6. f.SPA-3.a;
7. g.SPA-4.b;
8. h.SPA-4.c;
9. i.SPA-5.a;
10. j.SPA-5.c;
11. k.SPA-5.d; dan
12. l.SPA-5.e.
(5)Sub zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas kurang lebih 6,60 hektar, terdapat di blok:
1. a.SPA-1.a;
2. b.SPA-1.c; 20
3. c.SPA-2.a;
4. d.SPA-2.b;
5. e.SPA-3.a;
6. f.SPA-3.c; dan
7. g.SPA-5.b.
(6)Sub zona taman kota (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dengan luas kurang lebih 78,62 hektar, terdapat di blok:
1. a.SPA-1.a;
2. b.SPA-1.b;
3. c.SPA-1.c;
4. d.SPA-1.d;
5. e.SPA-2.a;
6. f.SPA-2.b;
7. g.SPA-2.c;
8. h.SPA-3.a;
9. i.SPA-3.b;
10. j.SPA-4.a;
11. k.SPA-4.b; dan
12. l.SPA-5.d.
(7)Sub zona hutan kota (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dengan luas kurang lebih 534,62 hektar, terdapat di blok:
1. a.SPA-1.a;
2. b.SPA-1.b;
3. c.SPA-1.c;
4. d.SPA-1.d;
5. e.SPA-2.a;
6. f.SPA-2.b;
7. g.SPA-2.c;
8. h.SPA-3.a;
9. i.SPA-3.b;
10. j.SPA-3.c;
11. k.SPA-4.a;
12. l.SPA-4.b;
13. m.SPA-4.c;
14. n.SPA-5.a;
15. o.SPA-5.b;
16. p.SPA-5.c;
17. q.SPA-5.d; dan
18. r.SPA-5.e.
(8)Sub zona jalur hijau jalan (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan dengan luas kurang lebih 31,43 hektar, terdapat di blok:
1. a.SPA-1.a;
2. b.SPA-1.b;
3. c.SPA-1.c; 21
4. d.SPA-1.d;
5. e.SPA-2.a;
6. f.SPA-2.b;
7. g.SPA-2.c;
8. h.SPA-3.a;
9. i.SPA-3.b;
10. j.SPA-3.c;
11. k.SPA-4.a;
12. l.SPA-4.b;
13. m.SPA-4.c;
14. n.SPA-5.a;
15. o.SPA-5.b;
16. p.SPA-5.c;
17. q.SPA-5.d; dan
18. r.SPA-5.e.
(9)Sub zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan dengan luas kurang lebih 21,53 hektar, terdapat di blok:
1. a.SPA-2.a;
2. b.SPA-2.b;
3. c.SPA-3.a;
4. d.SPA-3.b; dan
5. e.SPA-4.a.
(10)Sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
1. a.Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dengan luas kurang lebih 110,34 hektar, terdapat di blok:
  1. 1.SPA-1.a;
  2. 2.SPA-1.b;
  3. 3.SPA-1.c;
  4. 4.SPA-1.d;
  5. 5.SPA-2.a;
  6. 6.SPA-2.b;
  7. 7.SPA-2.c;
  8. 8.SPA-3.a;
  9. 9.SPA-3.b;
  10. 10.SPA-4.a;
  11. 11.SPA-4.b;
  12. 12.SPA-4.c;
  13. 13.SPA-5.a;
  14. 14.SPA-5.b;
  15. 15.SPA-5.c;
  16. 16.SPA-5.d; dan 22
  17. 17.SPA-5.e.
2. b.Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dengan luas kurang lebih 48,17 hektar, terdapat di blok:
  1. 1.SPA-1.d;
  2. 2.SPA-2.c;
  3. 3.SPA-3.a;
  4. 4.SPA-3.b;
  5. 5.SPA-3.c;
  6. 6.SPA-4.a;
  7. 7.SPA-5.a;
  8. 8.SPA-5.b;
  9. 9.SPA-5.c; dan
  10. 10.SPA-5.d.

Pasal 10

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi zona:

a.perumahan;
b.perdagangan dan jasa;
c.perkantoran;
d.sarana pelayanan umum;
e.industri;
f.peruntukan khusus;
g.pertanian;
h.pariwisata; dan
i.ruang terbuka non hijau.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TUJUAN PENATAAN PERKOTAAN SINGAPARNA, PRINSIP-PRINSIP PENATAAN RUANG DAN ARAHAN FUNGSI SUB BWP

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

RENCANA POLA RUANG

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TUJUAN PENATAAN PERKOTAAN SINGAPARNA, PRINSIP-PRINSIP PENATAAN RUANG DAN ARAHAN FUNGSI SUB BWP

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

RENCANA POLA RUANG

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012