DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang meliputi Ketentuan Umum, Tujuan, Penyelenggaraan Pesantren, Fasilitasi Penyelnggaraan Pesantren, Tim Fasilitasi, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d alam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dala m Lingkungan Propinsi Djawa Bar a t (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia om o 2851 ); 3 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 3 t en tang Sistem Pen didikan Nasion al (Lembaran Negara Rep blik ndonesia Tabun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemba an Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Un dang Nomor 23 Tahun 2014 te ang Pemerintahan Da erah (Lembaran Negara epublik Indonesia Tabun 2 01 4 Nom or 2 4 4 , Tambahan Le baran Negara Republik In donesia Nomor 5 587) sebagai ana telah diubah b eberapa k ali, t erakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahu n 20 20 tentang Cipta Kerja (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nom r 245, Tambah a n Lemb a ran Negara Republik In donesia Nom or 6573 ; Undang-Undang Nom or 18 Tahun 20 19 tentan P santren (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2019 Nomor 19 1, Tambaban Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 640 6) ;
6.Peratu ran Pemerin tah Nomor 5 5 Tahu 20 7 te n tang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Repu blik Indon esia Tah u n 2007 Nomor 124, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or 4 769) ; 7 . P raturan Pemer intah Nom or 48 Tahu n 2008 ten tang Pendan aan Pendidikan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 4864);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 20 10 Nom or 112, 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206) ;
11.Peratu ran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 ten tang Fasilitasi Penyelenggaraan Pes tren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahu 2 21 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Ja a arat Nomor 245);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 ten t ang Tata Cara Pembentuk 1 roduk Hukum Daerah (Lem baran Daerah Kabu paten Tasi malaya Tahun 2016 Nom or 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Ta hun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pem erintah Kabupaten Ta sikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Ta h n 2016 Nomor 3 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PESANTREN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 FASILITASI Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 4
2.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangk at Daerah adalah unsur pemban tu Bupat i d alam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pondok pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseor angan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, danl atau masyaraka t yang menanamkan keimanan dan ketakwaan k ep ada Allah SWT. , menyemaikan akhlak mulia s erta mem egang teguh ajaran Islam rahmatan lil'a lam ' yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, k es ei angan, o erat, dan nilai luhur bangs a Indonesia lainnya melalui p en di <:an, akwah Islam, keteladanan, dan pem berdayaan masyarakat dalam k er gka N g a Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pe di ikan p esantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh p . 'antren dan b rada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan ku ikulum ses ai deng k ekhasan pesantren d engan berbasis kitab kun ing a ta dirasah isZamia h dengan pola pendidikan mu allimin.
7.Kita in g adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau ki ab k islaman ber aha sa lainnya yan g menj a di rujukan tradisi keilmuan Islam i Pesantren.
8.Dira a h s amia h dengan pola pendid ikan muallimin adalah kum pul kajian tent .. g i. muagama Islam yang ter struktur, sistematis, dan tero -ganisasi.
9.Kiai, A"engan a tau sebu tan ain yang selanju tnya disebut Kiai ad · seorang pen id ik yang m emiliki kompetensi ilmu a gama Is lam ya g berpera sebagai figur, t -a an, dan/ a tau penga s u h pesantren.
10.Sant i a d al pes e rt a d id ik yang menempuh p endid ikan dan agam I lam di pes a ntren.
11.Fasilita i enye1en ggaraan pesantren adalah bantu an yang diberikan kepada pesantre u ntu k m em enu hi kebu tuh an dan m eningkatkan kualitas sarana dan prasarana pesantren , agar dapat menjalank an fungsin ya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan p emberdayaan masyarakat.
12.Program Bantuan Santri adalah bantua n kepada santri di pesantren yang memenuhi kriteria danl a tau persyaratan yang ditetapkan oleh Pemeritah Daerah. BABII TUJUAN Pasal 2 Fasilitasi penyelenggaraan pesantren bertujuan untuk:

a.mendukung pesantren dalam upaya membentuk individu yang unggul di berbagai bidang k ehidupan dengan tetap berpedoman pada n ilai-nilai ajaran Islam rahmatan Zil'aZamin; dan 5
b.meningkatkan kualitas pesantren agar memiliki sumberdaya yang berilmu, berahlak mulia, terampil dan inovatif dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 3

(1)Pe yele ggaraan pesantren dilaksanakan secara mandiri un k ellJaga asan yang mencerminkan tradisi, cita-cita, ragam dan kar ter tren.
(2)K kh san dalam penyelenggaraan pesan tren sebagaimana dima u d pada ay ' t 1) diarahkan pada pengembangan:
1. a.kaj 'an;
2. b.keilmuan; dan
3. c.eahlian atau keterampilan. Pa s al4 Penyelengg raan pesantren paling sedik it memenuhi unsur:
4. a.Kiai;
5. b.sant i ang bermukim d i pes antren;
6. c.pon 0 a au asrama;
7. d.masjid ata mu sha lla d i pesantren ; dan
8. e.kajian 'tab u n ing atau d irasah isZamiah d engan pola pen d id ikan muallimin. Pas al 5
(1)Penyelenggaraan pesantren wajib m engembangkan n ilai Is am rahmatan liZ'alamin.
(2)Penyelenggaraan pesantren berpegang teguh kepad a Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tun ggal Ika.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh pesantren dalam menjalankan fungsi:
1. a.pendidikan;
2. b.dakwah; dan
3. c.pemberdayaan masyarakat. 6
(1)Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
(2)Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidika n masing-masing pesantren.
(3)Fungs· p en didikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d ituj u kan untuk mem b e tuk santri yang bertaqwa , berilmu, berahlak mulia ser a mampu eng adapi tantangan dan perkembangan zaman dalam rangka m ewu· dkan e . bangunan m anusia seutuhnya .
(1)Pesant

Pasal 7

menyelenggarakan fun gsi dakwah dalam mewujudk n Islam rah atan n' a amino

(2)Fungs i akwah oleh pesantren sebaga imana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.paya mengajak masyarakat m enuju jalan Allah SWT deng ara yang baik dan m enghindari kemungkaran;
2. b.engajar an pemahaman dan keteladanan p engamalan nilai keislaman endah hati, toleran, keseimbangan, m oderat, dan n ilai 1 h r bangsa In donesia berdasarkan Panca sila dan Un d ang-Undang D s Negara R pub ik ndonesia Tahu n 194 5 ; dan
3. c.m n yia pka n p endakwah Islam yang menjunj u ng tinggi nilai Iu ur bangsa Indon esia berdasarkan Panca siia dan Un d ang-Un dang Da sar Negara Repu lik Indonesia Tah un 1945.

Pasal 8

(1)Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat.
(2)Pesantren menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
(3)Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pe1atihan dan praktik kerja lapangan;
2. b.penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan masyarakat;
3. c.pendirian koperasi, lembaga keuangan dan Iembaga usaha mikro, kedl dan men engah; 7
4. d.pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; e . pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi dan kendali mutu;
5. f.pe1aksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
6. g.pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; danj atau h . pengembangan program lainnya. BABIV FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN Ba gian Kesa tu

Pasal 9

(1)P m e rintah Daerah dapat memberikan fasilitasi penyelenggaraan p esantren d e g mempertimbangkan tingkat pertumbuhan, perkembang dan ke a '"uan pesantren.
(2)Tin k t pert m buhan, perkembangan dan kemajuan pesantren s eb grumana dimak ud pada ayat (1) dinilai oleh Tim Fasilitasi. Ba gian Kedua Peren canaan Pas al 10
(1)Pern rintah Daerah meren canakan fasilitas i p enye1enggaraan esantren den a n mengacu pada Rencana Pem bangun an J angka Panjang Da erah dan Ren ana P bangun an J angka Men engah Daerah.
(2)Pelak an a n teknis perencanaan fas ilitasi penyelen ggaraa n pesantren sebag im ana dim aksu d pa d a ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Fa silitasi.
(1)Pemerintah Daerah dapat m emb erikan fasilitasi dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5 ayat (3).
(2)Fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam pelaksanaan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a . bantuan sarana prasarana;
1. b.program bantuan santri;
2. c.bantuan operasional pesantren; danjatau
3. d.bantuan program lainnya.
(3)Fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada aya t (1) dapat berupa:
1. a.kerja sarna pr ogram; 8
2. b.pendanaan;
3. c.pemberdayaan santri dan/atau alumni pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
4. d.penugasan alumni pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/ atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar; dan/ atau
5. e.kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan daerah dan tradisi pesantren.
(4)Fasilitasi p enyelenggaraan pesantren dalam pelaksanaan fungsi pemberd aya an masyarakat sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ) melalui:
1. a.bant an keuanga n ; b . b tuan sarana dan prasarana;
2. c.bantuan teknologi; antuan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan; dan/atau e . antuan lain yang tidak mengikat.
(5)F ilitasi pelaksanaan fungsi pesantren sebagaimana dimaks pada aya t (2), ayat (3) dan ayat (4) d isesuaikan dengan kemampuan euangan Daer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Keten tu eb·h lanjut mengen ai fasilitasi dalam pelak anaa fungsi pesantre sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan aya t (4) diatur dala m er u a Bupati. BABV TIM FASILITASI Pa sal 12
(1)Dala rangk a pelaksanaan fasilita si penyelenggaraan pesantren s ebagaimana dimak s dalam Pa sal 9 , Bu pati membentuk Tim Fasilitasi.
(2)Ketent an leb·h lanjut m engenai Tim Fasilita si sebagaimana d im aksud pada ayat (1) ia ur d en gan Peraturan Bu pati. BABVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.memberikan bantuan program dan/ atau pembiayaan;
2. b.mendukung kegiatan;
3. c.mendorong pengembangan mutu dan standar pesantren;
4. d.mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan pesantren; dan
5. e.memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi pesantren.
(3)Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan dan/at a u organisasi m asyaraka t. 9
1. a.masyarakat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.Pemerintah Desa; dan
4. d.sumber yang sah dan tid ak mengikat seSUal ket en tu an peraturan perun dang-undangan. Pas al 15
(1)e anaan fa silitasi penyelenggaraan pesantren yang bersu er dari asyarakat sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 14 huruf a pakan s m er utama pendanaan penyelen ggaraan pesantren.
(2)Pe gelolaan pendanaan penyelen ggaraan pesantren yang bers m er dari m r ya rakat seb agaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungja wab dan ke enangan pesantren serta dilakukan sesuai dengan mekani e yang dit t a an 0 eh pesantren. B AB VIII PEMBINAAN D A N PENGAWA SAN Pa s al 16
(1)Bup ~ ti atau p ejaba t yang ditu njuk m elakukan p embinaan dan e gawasan atas p laksanaan fa s ilita si penyelenggaraan pesantren yang pen anaannya bers m b er d ari Pemerintah Da erah.
(2)Pemb' a an dan pengawa san seba gaima n a d im aksu d pa da ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparans i dan prinsip akuntabilitas.
(3)Ketentua leb 'h lanj u t m en genai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksu d pa d a a yat (1 ) diatur dalam Peraturan Bupati. BABIX KETENTUAN PENUTUP Pas al 17 Peraturan Bu pati sebagai pe1aksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII

PENDANAAN Pasal 14 Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dapat bersumber dari:

Pasal 18

Peraturan Da erah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 10 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Diund ng an di Si gaparna LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYATAHUN 2021 NOMO 9 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR (9/25 1/ 202 1) I. UM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN alam penyelenggaraannya, pesantren melaksanakan fungsi en i ikan, u gsi dakwah dan fungsi pember dayaan masyarakat berasaskan Ke u anan ang Maha Esa, kebangsaan, k em andirian, keberdayaan, kema sla hatan, Itikult r al, profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan dan k epastian h ku . Pesantren diselenggarakan dengan tujuan membentuk individu yang :un di berba gai bidaug yang m emahami dan mengamalkan ni 'aJaran ag'm dan/ ata u menj a d i ahli ilmu a gama yang beriman, bertakwa , erakhlak m u lia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, d a moderat; me be tu pemahaman agama d a n keberagamaan yang m odera t an cinta tan . serta m embentuk perilaku yang mendorong t erciptanya k rukunan hid p beragama; dan m en ingkatkan kualitas h idup m asyarakat yan berdaya dal m memenu hi kebu tuhan pen didikan warga negara dan kes j ahteraan so sial masyarakat. Sejalan dengan fungsi dan tuj u an tersebut, p esantren telah tum u an berkem b a ng sejak lama d i t en gah masyarakat abupaten Tasi alaya bahkan t u rut serta d alam pergerakan dan perju gan meraih kem rdeka an. an'l ai saat ini kurang lebih terdapat 134 4 Pesantren tu mbuh dan berke ban g di Kabu pa ten Ta sikmalaya dengan kekhasa nnya serta memberikan k ontribusi dalam mewujudkan I slam yang ra hmatan li l'alamin. Dengan p o ensi besar terse bu t maka sebagai u paya u ntuk meningkatkan fungsi pesant en dalam pendidikan, dakwah dan pem berdayaan masyarakat, dipandang perlu didukung dengan fasilitasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan hukum yang k u at dan menyeluruh dalam penyelenggaraan pesantren sebagai upaya membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai kewenangan untuk memberikan fasilitasi dalam rangka pengembangan fungsi pesantren dalam pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kabupa ten Tasikmalaya yang dituangkan dalam Per a tu ran Daera h ini bertujuan untuk m endukun g pesantren dalam upaya memben tuk individu yang unggul d i berbagai bidang kehidupan dengan tetap berpedoman pada nilai-n ilai ajaran islam rahmatan 2 lil'alamin. Selain itu fasilitasi penyelenggaraan pesantren mendorong pesantren dalam upaya membentuk ahli dan generasi yang memiliki pemahaman luas mengenai ajaran agama islam, nilai keberagaman, cinta tanah air dan membentuk perilaku yang berjiwa moderat {tawasuthj, toleran {tasamuh/ dan seimbang {tawazunj yang akan mendorong terciptanya kerukunan hidup umat beragama. Selain kedua tujuan yang telah disebutkan, Fasilitasi penyelenggaraan pesantren juga diharapkan akan meningkatkan kualitas pesan en agar memiliki sumber d aya ya n g beri m u , berahlak mulia, fetampl1 .- -". iriOltatif dalam. tangka mencipfakati .kes.ejahter:aan masy-ar-.akaL Fa s ilita si penyelenggaraan pesantr en di Kabupaten Tasikmalaya dil u kan dengan melalui perencanaan yang terintegrasi d alam okumen ere canaan (RPJPD dan RPJMD) . Secara umum, bentuk fasi i as ' yang i ' rikan merupakan dukungan terhadap un sur pesantren melipu ti Kiai, satidz, santri yang bermukim di pesantren, pondok atau asrama, a sj id atau m s alla di pesantren dan kajian Kitab Kuning a tau dirasah islam ia dengan pol a endidikan muallimin, serta dukungan terhadap pe1aks a n a an fungsi pes antren dalam pendidikan, dakwah dan p emberdayaan masyarak t . Da men 'ngkatkan peran dan mutu pesantren , Pemerintah Daerah Kabu paten asikmalaya melakukan koordinasi dengan pesantren secara berke inambungan. Dengan a danya koordinasi ini, diharapkan akan men cip akan s 'nergitas yang terjalin secara u tu h antara Pem e i t Daerah net). pesantI:en-pesantI:en .di wilay.ah Kahupaten Tasikmalaya. Sebagai u paya melaksanakan asas keterbuk a an, dalam Pera r Daerah ini, d ia tur pula peran s erta m asyara kat dalam penyelenggaraan pesantren baik yang i akukan oleh perseorangan, kelompok, b a dan danj a rganisasi masya rakat . Dukungan dan peran serta m asyarakat dapat dilakukan salah satu ya m e1alu i pemb iayaan j pend a n aan yang meru pakan s m er utama dalam p nyelenggaraan pesantren, selain yang bersu m ber d a ri Pemerintah Daerah Ka bupaten , Pem erintah Des a dan sumber lain yang sah dan tidak mengika . S lain itu m asyarakat dapat berperan serta dalam mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan pesantren, mendoron g pengembangan mutu dan stan dar pesant ren, m en dorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan m oral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan pesantren dan memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi pesantr.en.. Se1ain itu sebagai wujud penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren guna memastikan bahwa fasilitasi penyelenggaraan pesantren dijalankan dengan baik berdasarkan prinsip transparan dan akuntabilitas. II. PASAL DEMI PASAL Pasall 'C'ukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasa13 Cukup Jelas 'Pasa1 4= Cukup Jelas Pasal 5 Cukup J e a s p as.at .6. C kup Jelas Pas al 7 Ayat (1) CukupJelas Ayat (2) Hurufa Cukup Jela s H u rufb Cukup Jelas H rufc 3 Pendakwah Islam dapa t juga disebut s eb agai dai a t a mubaUg.

Pasal 8

Cuku ' Je 's' Pas 9 Cukup J elas Pas 10 <8. kup· Jelas· Pasal 1 1 Cu p J e1as Pasal 1 2 Cukup J elas

Pasal 13

Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas p asat .l S Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasa118 Cukup Jelas TAM BAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR9

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…