Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 5 Tahun 2016
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Perda ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban APBD Pemkab Tebo TA 2015
Perda ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban APBD Pemkab Tebo TA 2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BP'K) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; a. BUPATITEBO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENTANG PERTANGGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 05 TAHON 2016 BUPATITEBO PROVINS! JAMBI
5.
933.668. 777.892,88
( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 50.700.895.970,36 dcngan rincian sebagai berikut:
Pasal 3 Rp 84.502.695.549,36 Rp 4.602.182.300,00 Rp. 79.900.513.249,36 Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Surplus/ defisit c. Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
Pasal 2
Pasal 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2015
Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATITEBO
(6} Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (697.074.515,36) dengan ri.nciansebagai berikut:
c. d. c. b. a. Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:
Rp 105.698.650.552,44 Rp 969. 725.366.665,52 Rp 863.815.119.708,08 Rp 105.910.246.957,44 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:
Rp 2.338.640.064.279,08 Rp 8.763.961.281,58 Rp 2.329.876.102.997,50
e, Sub Total Rp 41.138.189.876,05
Daftar Jumlah Pegawai Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pcngelolaan keuangan negara; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan orgamsasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah d;an organisasi; Lampiran I.6 Lampiranl.5 Lampiran I .4 Lampiran 1.3 Lampiran I.2 Lampiran 1.1 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Rp. 66.101.500,00 Rp. (675.596.081.564,55) Rp. 2.329.876.102.997,50
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDsebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2J terdiri dari :
Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan PerubahanEkuitas Laporan Arus Kas Laporan Operasional Neraca Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Daftar pmjaman daerah dan obligasi daerah; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; danDaftar realisasi penambahan pengurangan aset lainnya danDaftar realisasi penambahan pengurangan aset tetap daerah; Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran 1.11 Lampiran I.12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. t.,':l.sal 13
Membuka PDF…