DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tebo

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban APBD Pemkab Tebo TA 2015

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
b.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB.D\ Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BP'K) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; a. BUPATITEBO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENTANG PERTANGGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 05 TAHON 2016 BUPATITEBO PROVINS! JAMBI

Mengingat

8.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Da.erah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015 Nomor 4
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 12) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerinta.h, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 5.
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupat.en Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903}, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undarrg- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 933.668. 777.892,88
882.967 .881. 922,52
50.700.895. 970,36 Rp Rp Rp Realisasi Selisih lebih/ (kurang) b Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: ( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 50.700.895.970,36 dcngan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Pasal 3 Rp 84.502.695.549,36 Rp 4.602.182.300,00 Rp. 79.900.513.249,36 Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Surplus/ defisit c. Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
a.Pendapatan Rt> 882.967.881.922~52
b.Belanja Rp 921. 730.205.295,83 Surplus/ defisit (Rp. 38. 762.323.373,31) Pasal 2

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan capaian kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. c.Neraca
4. d.Laporan Operasional
5. e.Laporan Arus Kas
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan Pasal 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2015

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATITEBO

a.Saldo Anggaran Lebihawal Rp 84.502.695.549.,36
b.Penggunaan SAL sebagai Rp 84.502.695.549,36 Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Sub Total Rp 0,00
d.Sisa Lebih/kurang Rp 41.138.189.876,05 Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 4

(6} Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (697.074.515,36) dengan ri.nciansebagai berikut:

a.Anggaran Pembiayaan neto Setelah Perubahan Rp 79.203.438. 734,00
b.Realisasi Rp 79.900.513.249,36 Selisih lebih/(kurang) Rp (697.. 074.515,36) Rp 4.602.182.300,00 Rp. 697.074.515,(()0
b.Realisasi Selisih lebih/ (kurang)

(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.697.074.515 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Rp 5.299.256.815,00 Perubahan .RP 84.502.695.549,36 Rp 00,36
2. b.Realisasi Selisih lebih / (kurang)
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.00,36 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Rp 84.502.695.549,00 Perubahan Rp (79.203.438.734,00) Rp (38. 762.323.373,31) Rp (40.441.115.360,69} setelaha. Surflus/ defisit Perubahan
2. b.Realisasi Selisih lebih/ [kurang)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surflus/defisit sejumlah Rp (40.441.115.360,69) dengan rincian sebagai berikut :
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 91.142.011.331,05 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp l.012.872.216.626,88
2. b.Realisasi Rp 921. 730.205.295,83 Selisih lebih/(kurang) Rp 91.142.011.331,05 Saldo kas awal per 31 Rp 84.533. 700. 994,31 Januari Tahun 2015 Arus kas bersih dari Rp 206.983.039. 763,69 aktivitas operasi Arus kas bersih dari Rp (245. 7 45.363.137 ,00) aktivitas investasi Arus kas bersih dari Rp (4.602.182.300,00) aktivitas Pendanaan Arus kas bersih dari Rp ( 1.487 .681.852,00) aktivitas transitor Saldo kas akhir per 31 Desembcr Tahun 2015 Rp 41.503.539.183.,63 f. c. d. c. b. a. Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 7

Rp 105.698.650.552,44 Rp 969. 725.366.665,52 Rp 863.815.119.708,08 Rp 105.910.246.957,44 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a.Jumlah Pendapatan
b.Jumlah Behan
c.Jumlah Surplus/ defisit sebelum pos luar biasa
d.Surplus/ defisit - LO

Pasal 6

Rp 2.338.640.064.279,08 Rp 8.763.961.281,58 Rp 2.329.876.102.997,50

a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 5

e, Sub Total Rp 41.138.189.876,05

f.Koreksi Kesalahan Rp 0,00 Pembukuan Tahun Sebelumnya
g.Lain-lain Rp 0,00
h.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 41.138.189.876,05 Daftar piutang daerah; Daftar Jumlah Pegawai Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pcngelolaan keuangan negara; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan orgamsasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah d;an organisasi; Lampiran I.6 Lampiranl.5 Lampiran I .4 Lampiran 1.3 Lampiran I.2 Lampiran 1.1 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a.Lampiran I Laporan realisasi anggaran

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Rp. 66.101.500,00 Rp. (675.596.081.564,55) Rp. 2.329.876.102.997,50

a.Ekuitas awal
b.Surplus/ defisit (LO)
c.Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar
d.KoreksiPersediaan
e.Lain-lain
f.Ekuitas akhir Rp.2.899.707.432.509,61 Rp. 105.698.650.552,44 Rp. (675.529.980.064,55) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal l huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDsebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha mi.lik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2J terdiri dari :
a.Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan PerubahanEkuitas Laporan Arus Kas Laporan Operasional Neraca Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Daftar pmjaman daerah dan obligasi daerah; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; danDaftar realisasi penambahan pengurangan aset lainnya danDaftar realisasi penambahan pengurangan aset tetap daerah; Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran 1.11 Lampiran I.12

b.Lampiran II
c.Lampiran HI
e.Lampiran IV
f.Lampiran V
g.Lampiran VI
h.Lampiran VII Lampiran I.10 Lampiran 1.9 Lampiran I.8 Lampiran I.7 NO REG PERATlTRAN DAERAH KAHUPAT~N TEBO PROVINS1 JAMB! ( NOMOR TP_HL'N 2016 J 2016pada tanggal Drundangkan di Muara Tebo BO, Ditetapkan di Muara Tebo p O). - C9 - 2 0 16 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerar ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. t.,':l.sal 13

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
b.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB.D\ Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BP'K) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; a. BUPATITEBO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENTANG PERTANGGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 05 TAHON 2016 BUPATITEBO PROVINS! JAMBI

Mengingat

8.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Da.erah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015 Nomor 4
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 12) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerinta.h, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 5.
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupat.en Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903}, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undarrg- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 933.668. 777.892,88
882.967 .881. 922,52
50.700.895. 970,36 Rp Rp Rp Realisasi Selisih lebih/ (kurang) b Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: ( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 50.700.895.970,36 dcngan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Pasal 3 Rp 84.502.695.549,36 Rp 4.602.182.300,00 Rp. 79.900.513.249,36 Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Surplus/ defisit c. Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
a.Pendapatan Rt> 882.967.881.922~52
b.Belanja Rp 921. 730.205.295,83 Surplus/ defisit (Rp. 38. 762.323.373,31) Pasal 2

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan capaian kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. c.Neraca
4. d.Laporan Operasional
5. e.Laporan Arus Kas
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan Pasal 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2015

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATITEBO

a.Saldo Anggaran Lebihawal Rp 84.502.695.549.,36
b.Penggunaan SAL sebagai Rp 84.502.695.549,36 Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Sub Total Rp 0,00
d.Sisa Lebih/kurang Rp 41.138.189.876,05 Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 4

(6} Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (697.074.515,36) dengan ri.nciansebagai berikut:

a.Anggaran Pembiayaan neto Setelah Perubahan Rp 79.203.438. 734,00
b.Realisasi Rp 79.900.513.249,36 Selisih lebih/(kurang) Rp (697.. 074.515,36) Rp 4.602.182.300,00 Rp. 697.074.515,(()0
b.Realisasi Selisih lebih/ (kurang)

(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.697.074.515 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Rp 5.299.256.815,00 Perubahan .RP 84.502.695.549,36 Rp 00,36
2. b.Realisasi Selisih lebih / (kurang)
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.00,36 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Rp 84.502.695.549,00 Perubahan Rp (79.203.438.734,00) Rp (38. 762.323.373,31) Rp (40.441.115.360,69} setelaha. Surflus/ defisit Perubahan
2. b.Realisasi Selisih lebih/ [kurang)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surflus/defisit sejumlah Rp (40.441.115.360,69) dengan rincian sebagai berikut :
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 91.142.011.331,05 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp l.012.872.216.626,88
2. b.Realisasi Rp 921. 730.205.295,83 Selisih lebih/(kurang) Rp 91.142.011.331,05 Saldo kas awal per 31 Rp 84.533. 700. 994,31 Januari Tahun 2015 Arus kas bersih dari Rp 206.983.039. 763,69 aktivitas operasi Arus kas bersih dari Rp (245. 7 45.363.137 ,00) aktivitas investasi Arus kas bersih dari Rp (4.602.182.300,00) aktivitas Pendanaan Arus kas bersih dari Rp ( 1.487 .681.852,00) aktivitas transitor Saldo kas akhir per 31 Desembcr Tahun 2015 Rp 41.503.539.183.,63 f. c. d. c. b. a. Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 7

a.Jumlah Pendapatan
b.Jumlah Behan
c.Jumlah Surplus/ defisit sebelum pos luar biasa
d.Surplus/ defisit - LO

Pasal 6

Rp 2.338.640.064.279,08 Rp 8.763.961.281,58 Rp 2.329.876.102.997,50

a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 5

e, Sub Total Rp 41.138.189.876,05

f.Koreksi Kesalahan Rp 0,00 Pembukuan Tahun Sebelumnya
g.Lain-lain Rp 0,00
h.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 41.138.189.876,05 Daftar piutang daerah; Daftar Jumlah Pegawai Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pcngelolaan keuangan negara; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan orgamsasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah d;an organisasi; Lampiran I.6 Lampiranl.5 Lampiran I .4 Lampiran 1.3 Lampiran I.2 Lampiran 1.1 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a.Lampiran I Laporan realisasi anggaran

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Rp. 66.101.500,00 Rp. (675.596.081.564,55) Rp. 2.329.876.102.997,50

a.Ekuitas awal
b.Surplus/ defisit (LO)
c.Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar
d.KoreksiPersediaan
e.Lain-lain
f.Ekuitas akhir Rp.2.899.707.432.509,61 Rp. 105.698.650.552,44 Rp. (675.529.980.064,55) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal l huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDsebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha mi.lik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2J terdiri dari :
a.Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

b.Lampiran II
c.Lampiran HI
e.Lampiran IV
f.Lampiran V
g.Lampiran VI
h.Lampiran VII Lampiran I.10 Lampiran 1.9 Lampiran I.8 Lampiran I.7 NO REG PERATlTRAN DAERAH KAHUPAT~N TEBO PROVINS1 JAMB! ( NOMOR TP_HL'N 2016 J 2016pada tanggal Drundangkan di Muara Tebo BO, Ditetapkan di Muara Tebo p O). - C9 - 2 0 16 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerar ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. t.,':l.sal 13

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 5 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015