DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, termasuk pembentukan UPT, dan pengisian jabatan perangkat daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. BUPATI TEBO, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURANDAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR S TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH BUPATITEBO PROVINS! JAMBI Mengingat ~ Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
2.Perrrerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Tebo; 4, Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara negara;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Te'; MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO clan BUPATITEBO Dengan Persetujuan Bersama
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887}.
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; 2 Menetapkan dan tugas pembantuan ~olebdaerahmenjadi kewenangan Perangkat Daerah;

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPERANGKATDAERAH.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaterr Tebo merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tebo serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilam Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang
1. 8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;
2. 9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;
3. 10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tebo;
4. 11.Inspektur adalah Irrspektur Kabupaten Tebo;
5. 12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tebo;
6. 13.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Tebo;
7. 14.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tebo;
8. 15.Kepala Badan adalah, Kepala Badan Daerah Kabupaten Tebo;
9. 16.Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tebo; 1 7. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat;
10. 18.Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tebo;
11. 19.Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan;
12. 20.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat dengan UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah Irrduknya; 3 ./
13. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
14. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
15. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
16. 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan. bidang sosial dan u.rusari pemerintahan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
17. 5.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan holtikultura dan urusan pemerintahan bidang pangan;
18. 6.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
19. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 8.. Dinas Perkebunan, Peterna.kan dan Perikanari dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
20. 9.Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman dan bidang pertanahan;
21. 10.Satuan Palisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlinduJigan masyarakat sub Polisi Pamong Praja; {)
d.Dinas Daerah Kabupaten Tebo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten terdiri dari: 4 ~gsi penunjang keuangan; dan
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan
e.Badan Daerah Kabupaten Tebo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tebo terdiri dari: Tipe C bidang
1. 11.Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. 13.Dinas Pengendaiian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelerrggarakarr trrusarr pemerirrtaharr bidan:g komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
5. 15.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan , urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang energi dan sumber daya mineral;
6. 16.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; 1 7. Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
7. 18.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
8. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan perpustakaan dan bidang kearsipan; 5
g.fleksibilitas. Dalam menetapkan besaran dan susunan orgarusasr perangkat daerah, Bupati harus memperhatikan asas:
a.intensitas urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan

BAB II

PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

a.Kecamatan Tebo Tengah dengan Tipe A;
b.Kecamatan Tebo Ilir dengan Tipe A;
c.Kecamatan Tebo Ulu dengan Tipe A;
d.Kecamatan Rimbo Bujang dengan Tipe A;
e.Kecamatarr Sumay derrgarr Tipe A;
f.Kecamatan VII Koto dengan Tipe A;
g.Kecamatan Rimbo Ulu dengan Tipe A;
h.Kecamatan Rimbo Ilir dengan Tipe A;
1. 1.Kecamatan Tengah Ilir dengan Tipe A~ J. Kecamatan Serai Serum pun dengan Tipe A;
k.Kecamatan VII Koto llir dengan Tipe A;
1. 1.Kecamatan Muara Tahir dengan Tipe A.
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 6 secara administratif dikoordinasikan oleh SeTsBupati dan Daerah.

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) stafahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)· Staf ahli Bupati berada di bawah dan bertangung jawab kepada

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTyang baru.

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Tebo di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tebo sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Tebo di bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten Tebo.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT}.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda 1n1 diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan men,nai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan. O

BAB III

PEMBENTUKANUPT 7

Pasal 12

BABV KETENTUANPERALIHAN (2} Pengisian perangkat daerah di laksanakan sesuai dengan peraturan per undang-undangan.

c.sosial kultural;
b.manajerial; dan
a.teknis; ( 1) Perangkat daerah diisi oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi:

Pasal 11

PENGISIANJABATANPERANGKATDAERAH

(4)Staf ahli Bupati bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(5)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Bupati di bentuk satu sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/ tata usaha. 8

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 5 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 5 Tahun 2017