Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2019
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Perda ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018
Perda ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018
BUPATITEBO DENG.ANRAHMAT TUB.AN YANG MAHA ESA ffNTil'G PERTANGGGUifGJAWABAN PELAKSANAAN OGG.ARAN PENDAPATD DAN BELA.NJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PERATURAN DAER.AH KABUPATEN TEBO NOMOR 0! TAHUN 2019 BUPATITEBO PROVIN I JAMBI Mengingat Menimbang
(5.122.865.215, 10)Rp 1.094. 773.542.128, 73 l .099.896.407.343,83 Rp RpRealisasi Selisih lebih/(kurang) b Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 se bagai beriku t :
Pasal 3 18.211.746.708,92Rp 48.168.034.215,92
Pasal 2
{1} Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan memuat :
Pasal 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Meneta.pkan
MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATITEBO
Rp 18.143.493.711,92 Rp 18.211.746.708,92 Rp (68.252.997,00) Realisasi Selisih lebih / (kurang) b.
Rp 1.120.395.290.931,00 Rp 982.809.394.107,00 Rp 137.585.896.824,00 Rp (972.937.345,00) Rp 136.840.064.479,00
Rp 2.238.942. 761.961,95 Rp 29.823.809.507,69 Rp 2.209.118.952.454,26 Rp 2.238.942.761.961,95
Rp 0,00 Rp 71.825.239.445,89
· Daftar Jumlah Pegawai Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Laporan realisasi anggaran Lampiran I.6 Lampiran l .5 Lampiran I.4 Lampiran I.3 Lampiran I.2 Lampiran 1.1
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Rp (51.132.147.054,48) Rp 2.209.118.952.454,26 0,00 0,00 Rp Rp Rp 2.123.411.035.029,74 Rp 136.840.064.479,00 Rp (51.132.147.054,48)
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha rnilik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran Laporan Keuangan.
Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas Laporan Operasional Neraca Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Daftar Kewajiban Jangka Panjang Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Daftar dana cadangan daerah; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sam pai akhir tab un dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; danDaftar realisasi penambahan pengurangan aset lainnya danDaftar realisasi penambahan pengurangan aset tetap daerah; Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah;
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Membuka PDF…