DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA MEKAR SARI, DESA WANA ARUM, DESA WANA MULYA, DESA DAMAI MAKMUR, DESA SUKA JAYA DAN DESA SIDO MULYO DI WILAYAH KECAMATAN RIMBO ULU DALAM KABUPATEN TEBO

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatk:an kemampuan, memacu perkembangan dan kemajuan Kabupaten Tebo pada umumnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat diperlukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; Menimbang BUPATI TEBO, PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENT ANG PEMBENTUKAN DESA MEKAR SARI, DESA WANA ARUM, DESA WANA MULYA, DESA DAMA! MAKMUR, DESA SUKA JAYA DAN DESA SIDO MULYO DI WILAYAH KECAMATAN RIMBO ULU DALAM KABUPATEN TEBO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO PROVINS! JAMBI

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya Dan Desa Sido Mulyo di wilayah Kecamatan Rimbo Ulu dalam Kabupaten Tebo;

c.bahwa Pembentukan beberapa desa baru sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah memenuhi persayaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa; Mengingat
1. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
2. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

(5495);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155;
11.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5); Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Bupati adalah Bupati Tebo.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA MEKAR SARI, DESA WANA ARUM, DESA WANA MULYA, DESA DAMAI MAKMUR, DESA SUKA JAYA DAN DESA SIDO MULYO DI WILAYAH KECAMATAN RIMBO ULU DALAM KABUPATEN TEBO. Menetapkan BUPATI TEBO MEMUTUSKAN : dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO Dengan Persetujuan Bersama

6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusya-waratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerin tah dan Pemerintah Daerah.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. ( 1) Desa Damai Makmur merupakan pemekaran dari Desa Sukadamai Kecamatan Rimba Ulu.

(2)Kade desa Desa Sukadamai adalah 15.09.07.2001.

Pasal 6

(1)Desa Wana Mulya merupakan pemekaran dari Desa Wanareja Kecamatan Rimba Ulu.
(2)Kade desa Desa Wanareja adalah 15.09.07.2002.

Pasal 5

(1)Desa Wana Arum merupakan pemekaran dari Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu.
(2)Kade desa Desa Wanareja adalah 15.09.07.2002. ( 1) Desa Mekar Sari merupakan pemekaran dari Desa Sumbersari Kecamatan Rimba Ulu.
(2)Kode desa Desa Sumbersari adalah 15.09.07.2003.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo di Wilayah Kecamatan Rimbo Ulu dalam Kabupaten Tebo.

Pasal 2

(1)Jumlah penduduk Desa Mekar Sari sebanyak 2.672 (dua ribu enam ratus tujuh puluh dua) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 802 (delapan ratus dua).
(2)Jumlah penduduk Desa Wana Arum sebanyak 3.187 (tiga ribu seratus delapan puluh tujuh) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh).
(3)Jumlah penduduk Desa Wana Mulya sebanyak 2. 768 (dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 842 (delapan ratus empat puluh dua).
(4)Jumlah penduduk Desa Damai Makmur sebanyak 3.995 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.165 (seribu seratus enam puluh lima).
(5)Jumlah penduduk Desa Suka Jaya sebanyak 3.103 (tiga ribu seratus tiga) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh).
(6)Jumlah penduduk Desa Sida Mulyo sebanyak 3.220 (tiga ribu dua ratus dua puluh) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 926 (sembilan ratus dua puluh enam).

BAB II

PEMBENTUKAN,CAKUPANWILAYAH,DANBATASWILAYAH

Pasal 9

(1)Desa Sida Mulyo merupakan pemekaran dari Desa Sida Rukun Kecamatan Rimbo Ulu.
(2)Kade desa Desa Sida Rukun adalah 15.09.07.2004.

Pasal 8

(1)Desa Suka Jaya merupakan pemekaran dari Desa Sukamaju Kecamatan Rimba Ulu.
(2)Kade desa Desa Sukamaju adalah 15.09.07.2006.

Pasal 7

(1)Desa Wana Mulya mempunyai wilayah seluas 1.597 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh) Hektar.
(2)Desa Wana Mulya berasal dari sebagian wilayah Desa Wana Reja yang cakupan wilayah terdiri atas :
1. a.Dusun Sidorejo ; dan
2. b.Dusun Margo Mulyo.

Pasal 11

(1)Desa Wana Arum mempunyai wilayah seluas 2.290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) Hektar.
(2)Desa Wana Arum berasal dari sebagian wilayah Desa Wana Reja yang cakupan wilayah terdiri atas :
1. a.Dusun Pandan Arum; dan
2. b.Dusun Pandan Wangi.
(1)Desa Mekar Sari mempunyai wilayah seluas 2.700 (dua ribu tujuh ratus) Hektar.
(2)Desa Mekar Sari berasal dari sebagian wilayah Desa Sumber Sari yang cakupan wilayah terdiri atas :
1. a.Dusun Wonosari
2. b.Dusun Wonodadi; dan
3. c.Dusun Tegal Rejo.
(3)Dengan terbentuknya Desa Mekar Sari, luas dan cakupan wilayah Desa Sumber Sari dikurangi dengan luas dan cakupan wilayah Desa Mekar Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019