DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Nomor: 54
Tahun: 1999
Ditetapkan: 4 Oktober 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung, dipandang perlu membentuk Kabupaten Sarolangun sebagai pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Tebo sebagai pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi sebagai pemekaran dari Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung;
c.bahwa pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
d.bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus ditetapkan dengan undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
4.Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
5.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
6.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b.Kabupaten Batang Hari adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Tengah;
c.Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sarolangan Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
d.Propinsi Jambi adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai undang-undang;

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam wilayah Propinsi Jambi.

Pasal 3

Kabupaten Sarolangun berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko yang terdiri atas wilayah:

a.Kecamatan Sarolangun;
b.Kecamatan Pelawan Singkut;
c.Kecamatan Limun;
d.Kecamatan Batang Asai;
e.Kecamatan Pauh; dan
f.Kecamatan Mandiangin.

Pasal 4

Kabupaten Tebo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bungo Tebo yang terdiri atas wilayah:

a.Kecamatan Tebo Ilir;
b.Kecamatan Tebo Tengah;
c.Kecamatan Tebo Ulu; dan
d.Kecamatan Rimbo Bujang.

Pasal 5

Kabupaten Muaro Jambi berasal dari sebagian Kabupaten Batang Hari yang terdiri atas wilayah :

a.Kecamatan Jambi Luar Kota;
b.Kecamatan Sakernan;
c.Kecamatan Kumpeh Ulu;
d.Kecamatan Maro Sebo;
e.Kecamatan Kumpeh; dan
f.Kecamatan Mestong.

Pasal 6

Kabupaten Tanjung Jabung Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung yang terdiri atas wilayah:

a.Kecamatan Muaro Saba;
b.Kecamatan Dendang;
c.Kecamatan Mendahara;
d.Kecamatan Rantau Rasau;
e.Kecamatan Nipah Panjang; dan
f.Kecamatan Sadu;

Pasal 7

(1)Dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sarolangun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dengan dibentuknya Kabupaten Tebo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bungo Tebo dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tebo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Dengan dibentuknya Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Batang Hari dikurangi dengan wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(4)Dengan dibentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Tanjung Jabung dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Bangko diubah namanya menjadi Kabupaten Merangin.
(2)Dengan dibentuknya Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo Tebo diubah namanya menjadi Kabupaten Bungo.
(3)Dengan dibentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung diubah namanya menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 9

(1)Kabupaten Sarolangun mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara dengan Kecamatan Marosebo Ulu dan Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
2. b.sebelah timur dengan Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
3. c.sebelah selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan; dan
4. d.sebelah barat dengan Kecamatan Jangkat, Kecamatan Muarosiau, Kecamatan Pamenang, dan Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin.
(2)Kabupaten Tebo mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara dengan Propinsi Riau;
2. b.sebelah Timur dengan Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
3. c.sebelah selatan dengan Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dan Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari; dan
4. d.sebelah barat dengan Kecamatan Pelepat, Kecamatan Jujuhan, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kecamatan Muaro Bungo, Kabupaten Bungo.
(3)Kabupaten Muaro Jambi mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara dengan Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. b.sebelah Timur dengan Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. c.sebelah selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan; dan
4. d.sebelah barat dengan Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
(4)Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara dengan Laut Cina Selatan;
2. b.sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan;
3. c.sebelah selatan dengan Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan Propinsi Sumatera Selatan; dan
4. d.sebelah barat dengan Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi.
(5)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(6)Penentuan batas wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (27)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2002

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 23 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (27)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2002

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2017