DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyarnpaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan dilampiri Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling larnbat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
1. b.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 9);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATI TEBO MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut : a. b. Pendapatan Daerah Belanja Daerah Surplus/ defisit Rp 1.254.676.201.969,41 Rp 1.246.736.394.004,38 Rp 7.939.807.965,03 C. Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan Rp 80.810.717.250,00 - Pengeluaran Pembiayaan Rp19.992.228.216,00 Surplus/ defisit Rp 60.818.489.034,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 se bagai beriku t : (a) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp46.417.581.277,59 dengan rincian sebagai berikut: 1. 2. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Realisasi Selisih le bih / (kurang) Rp 1.301.093.783.247,00 Rp 1.254.676.201. 969,41 Rp 46.417.581.277,59

1.Anggaran Belanja Perubahan
2.Realisasi Selisih le bih / (kurang) setelah Rp Rp Rp l .361.912.272.280,00 1.246.736.394.004,38 115.175.878.275,62 (c) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah (Rp68.758.296.998,03) dengan rincian sebagai berikut:
1.Surflus / defisi t setelah Perubahan
2.Realisasi Selisih lebih/ (kurang) (Rp Rp (Rp 60.818.489.033,00) 7.939.807.965,03
68.758.296. 998,03) (d) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp 1,00) dengan rincian sebagai berikut:
1.Anggaran Penerimaan setelah Pembiayaan
2.Realisasi Selisih lebih/ (kurang) Rp Rp (Rp 80.810.717.249,00 80.810.717.250,00 1,00) (e) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1.Anggaran Pengeluaran Rp Pembiayaan Setelah Perubahan
2.Realisasi Rp19.992.228.216,00 Selisih le bih / (kurang) Rp O, 00 (f) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rpl,00) dengan rincian sebagai berikut: 19.992.228.216,00
1.Anggaran Pembiayaan neto Setelah Perubahan
2.Realisasi Selisih lebih/ (kurang) Rp Rp (Rp 60.818.489.033,00 60.818.489.034,00 1,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih awal Rp
b.Penggunaan SAL sebagai Rp Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Sub Total Rp
d.Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Rp Anggaran (SiLPA/ SiKPA 80.810.717.250,00 80.810.717.250,00 0,00 68.758.296.999,03
e.Sub Totai Rp 68.758.296.999,03
f.Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp 0,00 Tahun Sebelumnya
g.Lain-lain Rp 0,00
h.Sal do Anggaran Le bih Akhir Rp 68. 758.296. 999,03 (e + f + g)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana
d.Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp 3.029.596.217.355,43 Rp 145.299.264.695,99 Rp 2.884.296.952.659,44 Rp 3.029.596.217.355,43

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Jumlah Pendapatan Rp 1.339.648.269.639, 19
b.Jumlah Beban Rp 1.290.073.157 .871,66 C. Jumlah Surplus/defisit sebelum Rp 29.944.247.530,95 pos luar biasa
d.Pos Luar Biasa (Rp 509.619.684,00)
e.Surplus/ defisit LO Rp 29 .434.627 .846, 95

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut: ---------.

a.Saldo kas awal per 31_Januari Rp 80.913.424.230,00 Tahun 2024
b.Arus kas bersih dari aktivitas Rp 31.663.281.439 ,08 operas1 C. Arus Kas bersih dari aktivitas (Rp 223.723.473.474,05) investasi
d.Arus Kas bersih dari aktivitas (Rp 19.992.228.216,00) Pendanaan
e.Arus Kas bersih dari aktivitas (Rp 100.630.577,40) transitor
f.Kenaikan Kas (b+c+d+e) (Rp 12.153.050.828,37)
g.Saldo Awal Kas di BUD Rp 80.913.424.230,00
h.Saldo Akhir Kas di BUD Rp 7.242.991.029,99
1. 1.Saldo akhir kas di bendahara Rp 596.000.000,00 Pengeluaran J. Saldo Akhir kas Lainnya di Rp 2.115.811.514,60 Bendahara Pengeluaran
k.Saldo Akhir Kas di Bendahara Rp 0,00 Penerimaan
1. 1.Saldo Akhir Kas di BLUD Rp 18.757.890.418,95
m.Saldo Akhir Kas BOS Rp 47.680.438,09
n.Saldo kas akhir per 31 Desember Rp 68.760.373.401,63 2024(h+i+j+k+1+m)

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 2.754.315.011.129,74
b.Surplus/ defisit (LO) Rp 29.434.627.846,95 C. Dampak Kumulatif perubahan Rp 100.54 7 .313.682, 75 ke bij akan / kesalahan mendasar
d.Koreksi Persediaan Rp 0,00
e.Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0,00
f.Lain - lain Rp 100.54 7.313.682, 75
g.Ekuitas akhir Rp 2.884.296.952.659,44

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lam piran I Lam piran 1. 1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lam piran 1. 4 Laporan realisasi anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lam piran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lam piran XI
12.Lam piran XII
13.Lampiran XIII
14.Lampiran XIV
15.Lampiran XV
16.Lampiran XVI
17.Lampiran XVII
18.Lam piran XVIII
19.Lampiran XIX
20.Lampiran XX Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Neraca Laporan Operasional Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Catatan Atas Laporan Keuangan Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Daftar Dana Cadangan Daerah Daftar Kewajiban Jangka Pendek Daftar Kewajiban Jangka Panjang Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan akhir tahun dan dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Berikutnya Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022