DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA LUBUK MANDARSAH ULU DI WILAYAH KECAMATAN TENGAH ILIR DALAM KABUPATEN TEBO.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan, memacu perkembangan dan kemajuan Kabupaten Tebo pada umumnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat diperlukan peningkatan penyeleng-garaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas clan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasya-rakatan di Kabupaten Tebo, perlu dilakukan pembentukan desa baru; BUPATI TEBO, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang BUPATI TEBO PROVINS! JAMBI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENT ANG PEMBENTUKAN DESA LUBUK MANDARSAH ULU DI WILAYAH KECAMATAN TENGAH ILIR DALAM KABUPATEN TEBO Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 12 Tahun 2011 ten tang3. Undang-Undang Nomor

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

c.bahwa Pembentukan desa baru sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas telah memenuhi persayaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Penataan Desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir; Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

(5495); Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155;
11.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Bupati adalah Bupati Tebo.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA LUBUK MANDARSAHULU DI WILAYAHKECAMATANTENGAH ILIR DALAMKABUPATENTEBO. Menetapkan BUPATITEBO MEMUTUSKAN: dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTEBO Dengan Persetujuan Bersama

6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusya-waratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Pasal 5

(1)Desa Lubuk Mandarsah Ulu mempunyai wilayah seluas 5.770 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh) Hektar.
(2)Desa Lubuk Mandarsah Ulu berasal dari sebagian wilayah Desa Lubuk Mandarsah yang cakupan wilayah terdiri atas :
1. a.Dusun Tanjung Beringin ;
2. b.Dusun Sumber Arum ; dan
3. c.Dusun Malako.

Pasal 4

Jumlah penduduk Desa Lubuk Mandarsah Ulu sebanyak 6.073 (enam ribu tujuh puluh tiga) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.443 (seribu empat ratus empat puluh tiga).

(1)Desa Lubuk Mandarsah Ulu merupakan pemekaran dari Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir.
(2)Kode desa Desa Lubuk Mandarsah adalah 15.09.09.2005.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lubuk Mandarsah Ulu di Wilayah Kecamatan Tengah Ilir dalam Kabupaten Tebo.

BAB II

PEMBENTUKAN,CAKUPANWILAYAH, DANBATASWILAYAH Dengan terbentuknya Desa Lubuk Mandarsah Ulu berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Desa Lubuk Mandarsah Ulu memiliki kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pasal 7

BABII KEWENANGANDESA

(3)Penegasan batas wilayah Desa Lubuk Mandarsah Ulu secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) tahun sejak diresmikannya Desa Lubuk Mandarsah Ulu. mi.
(1)Desa Lubuk Mandarsah Ulu mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paur dan Desa Bukit Bakar Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir; dan
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Taman Nasional Bukit 30.
(2)Batas wilayah Desa Lubuk Mandarsah Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Pasal 6

(3)Dengan terbentuknya Desa Lubuk Mandarsah Ulu, luas dan cakupan wilayah Desa Lubuk Mandarsah dikurangi dengan luas dan cakupan wilayah Desa Lubuk Mandarsah Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2).
(1)Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lubuk Mandarsah Ulu, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa Lubuk Mandarsah Ulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Bagian Kedua Pemerin tah Desa Peresmian Desa Lubuk Mandarsah Ulu dan pelantikan penjabat Kepala Desa Lubuk Mandarsah Ulu dilakukan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 9

a.kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b.kewenangan lokal berskala Desa;
c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMERINTAHAN DESA Kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

Pasal 8

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

(1)Untuk rnenyelenggarakan pernerintahan di Desa Lubuk Mandarsah Ulu, dibentuk perangkat desa yang rneliputi sekretariat desa, pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan dan unsur perangkat desa yang lain dengan rnernpertirnbangkan kebutuhan dan kernampuan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Perangkat desa sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) telah dibentuk oleh penjabat kepala desa paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017