DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tebo

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
b.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; BUPATITEBO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PERTANGGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 8 TAHUN 2018 BUPATITEBO PROVINSI JAMBI Mengingat Menimbang

Mengingat

8.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 4) \. /
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 201 7 Nomor 9)
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 45.685.650.900,95 \o/ Rp 1.060.502. 746.429,87 1.014.817.095.528,92 Rp RpRealisasi Selisih lebih / (kurang) b Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 se bagai beriku t : ( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 45.685.650.900,95 dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran Pendapatan setelah Peru bahan Pasal 3 48.168.034.215,92Rp 8.261.120.077,38 7 .258.415.260,00 Rp Rp
c.Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Surplus/ defisit Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
a.Pendapatan Rp 1.014.817.095.528,92
b.Belanja Rp 967.651.766.130,38 Surplus/defisit Rp 47.165.329.398,54 Pasal 2

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan capaian kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan Pasal 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2017

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATITEBO

a.Saldo Anggaran Lebih awal Rp 8.261.120.077 ,38
b.Penggunaan SAL sebagai Rp 8.261.120.077,38 Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Sub Total Rp 0,00
d.Sisa Lebih/kurang Rp 48.168.034.215,92 Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
e.Sub Total Rp 48.168.034.215,92
f.Koreksi Kesalahan Rp (O~) Pembukuan Tahun Sebelumnya / Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

Pasal 4

(938.982.398, 76)Rp (64. 722.418,62) 1.002.704.817,38 Rp RpRealisasi Selisih lebih / (kurang) b.

(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (938.982.398,76) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pembiayaan neto Setelah Peru bahan Rp 7.258.415.260,00 Rp 1.067.427.236,00 b. Rp 8.325.842.496,00 Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Realisasi Selisih lebih/ (kurang) a.
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 1.067.427.236,00 dengan rincian sebagai berikut: Rp 8.261.120.077 ,38 Rp 0,00
1. b.Realisasi Selisih lebih / (kurang)
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Rp 8.261.120.077,38 Perubahan Rp (47.100.606.979,92) Rp 64.722.418,62 Rp 47.165.329.398,54setelaha. Surflus/ defisit Perubahan
2. b.Realisasi Selisih lebih / (kurang)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp (47.100.606.979,92) dengan rincian sebagai berikut:
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 92.654.399.964,87 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp 898.289.229.721,17
2. b.Realisasi Rp 805.634.829.756,30 Selisih lebih/(kurang) Rp 92.654.399.964,87 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:
3. a.Saldo kas awal per 3 l_Januari Rp 8.571.502.243,88 Tahun 2017
4. b.Arus kas bersih dari aktivasi Rp 280.853.388.637 ,87 operasi
5. c.Arus Kas bersih dari aktivasi Rp (233.688.059.239,33) investasi
6. d.Arus Kas bersih dari aktivitas Rp (7.258.415.260,00) Pendanaan
7. e.Arus Kas bersih dari aktivitas RQ 1.064. 788.672, 75 transitor
8. f.Kenaikan Kas (b+c+d+e) Rp 40.971.702.811,29
9. g.Saldo Awal Kas di BUD Rp 5.809.851.204,30
10. h.Saldo Akhir Kas di BUD Rp 45.212.041.256,01
  1. 1.Saldo akhir kas di bendahara Rp 1.376.807. 963,33 Pengeluaran J. Saldo Akhir kas Lainnya di Rp 205.013.214,00 Bendahara Pengeluaran
11. k.Saldo Akhir Kas di Bendahara Rp 13.017.236,00 Penerimaan
  1. 1.Saldo Akhir Kas di BLUD Rp 1.569.512.759,58
12. m.Saldo kas akhir per 31 Rp 48.376.392.428,92 Desember 201 7(f+g+h +i+j+ k+1) ~ /

Pasal 7

Rp (2.085.081.500,00) Rp 88.461.980.502,96 Rp 1.029.487.734.112,40 Rp 938.940.672.109,44 Rp 90.547.062.002,96

a.Jumlah Pendapatan
b.J umlah Beban
c.Jumlah Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
d.Pos Luar Biasa
e.Surplus/ defisit LO Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

Pasal 6

Rp 2.172.697.874.768,34 Rp 49.286.839.738,60 Rp 2.123.411.035.029,74 Rp 2.172.697.874.768,34

a.J umlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana
d.Jumlah Ekuitas dan kewajiban Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

Pasal 5

Rp 0,00 Rp 48.168.034.215,92

g.Lain-lain
h.Saldo Anggaran Lebih Akhir (e + f + g) Daftar Jumlah Pegawai Daftar piutang daerah; ~ ~ Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemeriritahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Ringkasan laporan realisasi anggaran men uru t urusan pemerin tahan daerah dan organisasi; Laporan realisasi anggaran Lam piran I. 6 Lampiranl.5 Lampiran I.4 Lampiran I.3 Lampiran I.2 Lampiran I.l
a.Lampiran I Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Rp (124.953.626.305, 11) Rp 2.123.411.035.029,74 Rp 00,00 Rp 9.890.280.004,33 Rp 2.150.012.400.827,56 Rp 88.461.980.502,96 Rp (l 15.063.346.300,78)

f.Lain - lain
g.Ekuitas akhir
a.Ekuitas awal
b.Surplus/ defisit (LO)
c.Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar
d.Koreksi Persediaan
e.Selisih Revaluasi Aset Tetap Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 201 7 sebagai berikut:

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. ~ -:

Pasal 12

b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
a.Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan PerubahanEkuitas Laporan Arus Kas Laporan Operasional Neraca Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; danDaftar realisasi penambahan pengurangan aset lainnya danDaftar realisasi penambahan pengurangan aset tetap daerah; Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah;

b.Lampiran II
c.Lampiran III
e.Lampiran IV
f.Lampiran V
g.Lampiran VI
h.Lampiran VII Lam piran I. 12 Lampiran 1.11 Lampiran I.10 Lampiran I. 9 Lampiran I.8 Lampiran I. 7 .. t='t-\RAF HIRARKI I (EPALA 11... StKRETARIS r 1 KABID KASUBBAG/ I!, ~.t-s:es,o -·--- \Cr'SEPTOR ~ -- I I- I NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO PROVINS! JAMBI ( NOMOR f3 TAHUN 2018) LEMBARANDAERAH KABUPATEN TEBO TAHON 2018 NOMOR 8 Diundangkan di Muara Tebo Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 10 -8 - 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015