DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 115

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tebo

regulasi_utama

Ringkasan

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perlindungan dari bahaya kebakaran merupakan hak setiap orang yang harus diberikan dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia;
b.bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya ke bakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewenangan pemerintah daerah namun peran serta masyarakat juga sangat diperlukan baik secara preventif maupun represif;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, salah satu sub urusan dibidang ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran, yang penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Menimbang PERATURANDAERAH KABUPATENTEBO NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHANDAN PENANGGULANGANBAHAYAKEBAKARAN DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITEBO, BUPATITEBO PROVINS! JAMBI

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Mengingat

10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ten tang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601); Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANBAHAYAKEBAKARAN. MEMUTUSKAN: BUPATI TEBO Dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTEBO Dengan Persetujuan Bersama
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2).
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); dan Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tebo.
4.Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Instansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat IPK adalah satuan/unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
6.Kebakaran adalah peristiwa timbulnya api dan/atau asap yang tidak terkontrol/terkendali yang dapat mengakibatkan terbakarnya sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan/ atau harta benda.
7.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8.Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
9.Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya Kebakaran.
10.Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan Kebakaran.
11.Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan Bahaya Kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktifi tas.
20.Sistem Pipa Tegak adalah suatu susunan dari permpaan, katup, sambungan slang, dan kesatuan peralatan dalam bangunan, dengan sambungan slang dipasangkan sedemikian rupa sehingga air dapat dipancarkan a tau disemprotkan melalui slang dan nozzle, untuk
12.Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang mengangkut, membawa, dan/ a tau menyimpan bahan berbahaya.
13.Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengelolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan, dan lingkungan.
14.Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
15.Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
16.Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan. 1 7. Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti pemercik, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti Alat Pemadam Api Ringan dan pemadam khusus.
18.Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat pemadam api yang bisa diangkut, diangkat, dan dioperasikan oleh l(satu) orang.
19.Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencangkup alarm kebakaran manual dan/ atau alarm kebakaran otomatis. Pemadam Kebakaran untuk mengalirkan air bertekanan dari sumber air saat terjadi musibah kebakaran di suatu tempat, sumber air ini bisa berasal dari mobil pemadam kebakaran atau hydrant pillar pada jaringan instalasi hidran di sebuah gedung.
22.Hydrant adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
23.Sistem Pemadam Khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis kimia kering a tau jenis lainnya.
24.Lift adalah alat untuk mengangkat, yang digerakkan dengan tiang listrik, dapat naik turun, untuk mengangkat orang atau barang terutama dipakai pada Bangunan Gedung bertingkat.
25.Jalur Evakuasi adalah jalur khusus yang menghubungkan semua area ke titik kumpul (area aman).
26.Tangga kebakaran adalah tangga yang direncanakan khusus untuk penyelamatan bila terjadi kebakaran.
27.Jalur Landai atau Ramp adalah bidang miring yang di pasang sebagai pengganti tangga yang memungkinkan pengguna kursi roda, serta orang yang mendorong kereta bayi, kereta, atau benda beroda lain, jadi lebih mudah untuk terakses kedalam sebuah bangunan.
28.Daerah Bahaya Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api Kebakaran terakhir.
29.Barisan relawan kebakaran selanjutnya disingkat BALAKARadalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Kabupaten yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan suka rela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
30.Pemeriksaan adalah kegiataan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitasi (mekanikal dan elektrikal}, prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang Petugasdigunakanyangalat21. Slang Kebakaran adalah

BAB I

KETENTUANUMUM keperluan memadamkan api, untuk mengamankan bangunan dan isinya, serta sebagai tambahan pengamanan penghuni.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran; untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
  1. 31.Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah satuan orgarusasi yang dibentuk oleh pemilik/pengelola bangunan gedung sebagai wujud tanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
  2. 32.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
  3. 33.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sis tern Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
  4. 34.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
  5. 35.Pos Pelayanan Pemadam adalah posko atau tempat yang berada pada setiap kecamatan dimana terdapat sarana dan prasana pemadaman kebakaran, alat pemadam kebakaran, dan petugas pemadam kebakaran guna mengatasi jika terjadi Kebakaran di wilayahnya.
  6. 36.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
  7. 37.Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.

Pasal 5

(1)RISPK meliputi ketentuan mengenai:
1. a.rencana sitem pencegahan kebakaran; dan
2. b.rencana sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 4

(1)RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun untuk menindaklanjuti Rencana Tata Ruang Wilayah pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
(2)RISPK disusun berdasarkan analisis resiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan kabupaten serta rencana prasarana dan sarana kabupaten lainnya.
(3)RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
(4)RISPK disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kabupaten/kota lainnya, sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 3

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK.

b.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
c.mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
d.mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif dan ramah lingkungan;
e.memberikan prioritas terhadap penyelamatan JIWa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.

BAB II

RENCANAINDUKSISTEM PROTEKSIKEBAKARAN

Pasal 7

( 1) RSPK harus memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di daerah.

(2)Penyusunan RSPK sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.Kriteria RSPK;
(2)Penyusunan RSCK sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.Kriteria RSCK;
2. b.Lingkup kegiatan RSCK;
3. c.Identifikasi resiko kebakaran;
4. d.Analisis permasalahan; dan
5. e.Rekomendasi pencegahan kebakaran.

Pasal 6

(2)RISPK mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan tstakehotden, yang meliputi layanan:
1. a.pencegahan ke bakaran;
2. b.pemberdayaan peran masyarakat;
3. c.pemadaman kebakaran; dan
4. d.penyelamatan jiwa dan harta benda.
(3)Penyusunan RISPK sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.kriteria penyusunan RISPK;
2. b.penetapan sasaran;
3. c.identifikasi masalah;
4. d.kedudukan dokumen RISPK; dan
5. e.keluaran dokumen RISPK.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian teknis mengenai RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf I Bangunan Gedung

Pasal 9

(1)Potensi bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung didasarkan pada:
1. a.Ketinggian bangunan gedung;
2. b.Fungsi bangunan gedung;
3. c.Luas bangunan gedung; dan
4. d.Isi bangunan gedung.
(2)Klasifikasi potensi bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, terdiri dari:
1. a.bahaya kebakaran ringan;
2. b.bahaya kebakaran sedang; dan
3. c.bahaya kebakaran berat.

Pasal 8

Objek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, meliputi:

a.Bangunan Gedung;
b.Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman;
c.Kendaraan Khusus; dan
d.Bahan Berbahaya.
b.Lingkup kegiatan RSPK;
c.Identifikasi resiko kebakaran;
d.Analisis permasalahan; dan
e.Rekomendasi penanggulangan kebakaran.

(1)Bahan berbahaya terdiri atas:
1. a.bahan berbahaya mudah meledak;
2. b.bahan gas bertekanan;
3. c.bahan cair mudah menyala;
4. d.bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
5. e.bahan oksidator, peroksida organik;
6. f.bahan beracun;

Isi peraturan

Teks115PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perlindungan dari bahaya kebakaran merupakan hak setiap orang yang harus diberikan dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia;
b.bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya ke bakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewenangan pemerintah daerah namun peran serta masyarakat juga sangat diperlukan baik secara preventif maupun represif;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, salah satu sub urusan dibidang ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran, yang penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Menimbang PERATURANDAERAH KABUPATENTEBO NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHANDAN PENANGGULANGANBAHAYAKEBAKARAN DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITEBO, BUPATITEBO PROVINS! JAMBI

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Mengingat

10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ten tang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601); Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANBAHAYAKEBAKARAN. MEMUTUSKAN: BUPATI TEBO Dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTEBO Dengan Persetujuan Bersama
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2).
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); dan Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tebo.
4.Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Instansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat IPK adalah satuan/unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
6.Kebakaran adalah peristiwa timbulnya api dan/atau asap yang tidak terkontrol/terkendali yang dapat mengakibatkan terbakarnya sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan/ atau harta benda.
7.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8.Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
9.Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya Kebakaran.
10.Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan Kebakaran.
11.Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan Bahaya Kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktifi tas.
20.Sistem Pipa Tegak adalah suatu susunan dari permpaan, katup, sambungan slang, dan kesatuan peralatan dalam bangunan, dengan sambungan slang dipasangkan sedemikian rupa sehingga air dapat dipancarkan a tau disemprotkan melalui slang dan nozzle, untuk
12.Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang mengangkut, membawa, dan/ a tau menyimpan bahan berbahaya.
13.Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengelolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan, dan lingkungan.
14.Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
15.Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
16.Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan. 1 7. Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti pemercik, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti Alat Pemadam Api Ringan dan pemadam khusus.
18.Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat pemadam api yang bisa diangkut, diangkat, dan dioperasikan oleh l(satu) orang.
19.Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencangkup alarm kebakaran manual dan/ atau alarm kebakaran otomatis. Pemadam Kebakaran untuk mengalirkan air bertekanan dari sumber air saat terjadi musibah kebakaran di suatu tempat, sumber air ini bisa berasal dari mobil pemadam kebakaran atau hydrant pillar pada jaringan instalasi hidran di sebuah gedung.
22.Hydrant adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
23.Sistem Pemadam Khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis kimia kering a tau jenis lainnya.
24.Lift adalah alat untuk mengangkat, yang digerakkan dengan tiang listrik, dapat naik turun, untuk mengangkat orang atau barang terutama dipakai pada Bangunan Gedung bertingkat.
25.Jalur Evakuasi adalah jalur khusus yang menghubungkan semua area ke titik kumpul (area aman).
26.Tangga kebakaran adalah tangga yang direncanakan khusus untuk penyelamatan bila terjadi kebakaran.
27.Jalur Landai atau Ramp adalah bidang miring yang di pasang sebagai pengganti tangga yang memungkinkan pengguna kursi roda, serta orang yang mendorong kereta bayi, kereta, atau benda beroda lain, jadi lebih mudah untuk terakses kedalam sebuah bangunan.
28.Daerah Bahaya Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api Kebakaran terakhir.
29.Barisan relawan kebakaran selanjutnya disingkat BALAKARadalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Kabupaten yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan suka rela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
30.Pemeriksaan adalah kegiataan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitasi (mekanikal dan elektrikal}, prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang Petugasdigunakanyangalat21. Slang Kebakaran adalah

BAB I

KETENTUANUMUM keperluan memadamkan api, untuk mengamankan bangunan dan isinya, serta sebagai tambahan pengamanan penghuni.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran; untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
  1. 31.Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah satuan orgarusasi yang dibentuk oleh pemilik/pengelola bangunan gedung sebagai wujud tanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
  2. 32.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
  3. 33.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sis tern Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
  4. 34.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
  5. 35.Pos Pelayanan Pemadam adalah posko atau tempat yang berada pada setiap kecamatan dimana terdapat sarana dan prasana pemadaman kebakaran, alat pemadam kebakaran, dan petugas pemadam kebakaran guna mengatasi jika terjadi Kebakaran di wilayahnya.
  6. 36.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
  7. 37.Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.

Pasal 5

(1)RISPK meliputi ketentuan mengenai:
1. a.rencana sitem pencegahan kebakaran; dan
2. b.rencana sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 4

(1)RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun untuk menindaklanjuti Rencana Tata Ruang Wilayah pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
(2)RISPK disusun berdasarkan analisis resiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan kabupaten serta rencana prasarana dan sarana kabupaten lainnya.
(3)RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
(4)RISPK disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kabupaten/kota lainnya, sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 3

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK.

b.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
c.mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
d.mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif dan ramah lingkungan;
e.memberikan prioritas terhadap penyelamatan JIWa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.

BAB II

RENCANAINDUKSISTEM PROTEKSIKEBAKARAN

Pasal 7

( 1) RSPK harus memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di daerah.

(2)Penyusunan RSPK sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.Kriteria RSPK;
(2)Penyusunan RSCK sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.Kriteria RSCK;
2. b.Lingkup kegiatan RSCK;
3. c.Identifikasi resiko kebakaran;
4. d.Analisis permasalahan; dan
5. e.Rekomendasi pencegahan kebakaran.

Pasal 6

(2)RISPK mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan tstakehotden, yang meliputi layanan:
1. a.pencegahan ke bakaran;
2. b.pemberdayaan peran masyarakat;
3. c.pemadaman kebakaran; dan
4. d.penyelamatan jiwa dan harta benda.
(3)Penyusunan RISPK sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.kriteria penyusunan RISPK;
2. b.penetapan sasaran;
3. c.identifikasi masalah;
4. d.kedudukan dokumen RISPK; dan
5. e.keluaran dokumen RISPK.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian teknis mengenai RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf I Bangunan Gedung

Pasal 9

(1)Potensi bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung didasarkan pada:
1. a.Ketinggian bangunan gedung;
2. b.Fungsi bangunan gedung;
3. c.Luas bangunan gedung; dan
4. d.Isi bangunan gedung.
(2)Klasifikasi potensi bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, terdiri dari:
1. a.bahaya kebakaran ringan;
2. b.bahaya kebakaran sedang; dan
3. c.bahaya kebakaran berat.

Pasal 8

Objek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, meliputi:

a.Bangunan Gedung;
b.Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman;
c.Kendaraan Khusus; dan
d.Bahan Berbahaya.
b.Lingkup kegiatan RSPK;
c.Identifikasi resiko kebakaran;
d.Analisis permasalahan; dan
e.Rekomendasi penanggulangan kebakaran.

(1)Bahan berbahaya terdiri atas:
1. a.bahan berbahaya mudah meledak;
2. b.bahan gas bertekanan;
3. c.bahan cair mudah menyala;
4. d.bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
5. e.bahan oksidator, peroksida organik;
6. f.bahan beracun;

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011