DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tegal yang meliputi: Prinsip, Maksud, Tujuan dan Sasaran; Ruang Lingkup; Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Manajemen SPBE; Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; Penyelenggara SPBE; Percepatan SPBE Daerah; Kerjasama atau Kemitraan; Pemantauan dan Evaluasi SPBE; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan Larnpiran Huruf P Pembagian Urusan Bidang Komunikasi dan lnformatika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengelolaan e-Gouemmeni di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
b.bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Tegal;
c.bahwa untuk memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Tegal, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraannya;
d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tegal. BUPATI TEGAL, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PENYELENGGARAANSISTEM PEMERINTAHANBERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATENTEGAL TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATENTEGAL NOMOR 2 TAHUN 2020 BUPATITEGAL PROVINS! JAWA TENGAH

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengingat PERATURANDAERAHTENTANGPENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHANBERBASIS ELEKTRONIKDI KABUPATENTEGAL Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTEGAL dan BUPATITEGAL Dengan Persetujuan Bersama
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
10.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Tegal.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8.Tata Ketola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11.Rencana Induk SPBE Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE untukjangka waktu 5 (lima) tahun.
12.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13.Arsitektur SPBE Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15.Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.

Pasal 1

16.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-rnasing.
17.Infrastrutur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
18.Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah lnfrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
19.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanandan pengolahan data, dan pemulihan data.
20.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yangmenghubungkan antar simpul jaringan dalam suatuorganisasi.
21.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkatintegrasi/penghubung untuk melakukan pertukaranLayanan SPBE.
22.Aplikasi SPBE adalah satu a tau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
23.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai olehinstansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
24.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentuuntuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
25.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
26.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/ atau standar yang telah ditetapkan.
27.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
28.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
29.Informasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai,makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai denganperkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. BABII PRINSIP,MAKSUD,TUJUANDANSASARAN
30.lnformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesua dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
31.Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur informasi yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim dan/ a tau menyebarkan informasi.
32.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik.
33.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic maiQ, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
34.Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.
35.Penyelenggara SPBE adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan SPBE di Daerah.
36.Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ a tau menyebarkan informasi serta komunikasi.
37.Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
38.Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
39.Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
40.Nama domain adalah Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/ atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet. Tujuan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Tegal adalah:

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Tegal mempunyai maksud:

a.memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Tegal, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
b.terwujudnya SPBE yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Pasal 3

( 1) Penyelenggaraan SPBE di Kabu paten Tegal dilaksanakan dengan prinsip:

a.Efektivitas;
b.Keterpaduan;
c.Kesinambungan;
d.Efisiensi;
e.Akuntabilitas;
f.lnteroperabilitas; dan
g.Keamanan.

(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
(7)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruh h merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 2

(1)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(2)Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah;
2. b.Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
3. c.Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
4. d.rencana dan anggaran SPBE;
5. e.Proses Bisnis;
6. f.data dan informasi;
7. g.Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
8. h.Aplikasi SPBE;
  1. 1.Keamanan SPBE; dan J. Layanan SPBE.

Pasal 7

BABIV TATAKELOLASISTEMPEMERINTAHANBERBASISELEKTRONIK Umum Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Tata Kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d.penyelenggara SPBE;
e.percepatan SPDE Daerah; dan
f.pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 6

a.terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
b.terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
c.terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
d.meningkatnya kapasitas SOM SPBE.

BAB III

RUANGLINGKUP Sasaran penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Tegal adalah:

Pasal 5

a.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel;
b.meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
c.mewujudkan SPBE yang terpadu;

(1)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.
(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur.
(3)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

Pasal 9

(1)Rencana lnduk SPBE Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
(2)Rencana induk SPBE Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
2. b.arah kebijakan SPBE;
3. c.strategi SPBE; dan
4. d.peta rencana strategis SPBE.
(3)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Grand Design Reformasi Birokrasi.
(4)Penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunanan Daerah.
(5)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu setiap 5 (lima)tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan/ atau
2. b.perubahan kebijakan strategis Daerah.
(6)Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah

(1)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(4)Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, untuk menyelaraskan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan arsitektur SPBE Nasional.
(5)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(6)Reviu arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(7)Reviu arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

RUANGLINGKUP Sasaran penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Tegal adalah:

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

RUANGLINGKUP Sasaran penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Tegal adalah:

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015