DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan angka 9 pada Pasal 1, perubahan Pasal 6, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat diberbagai sektor berdasarkan Pancaila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan terhadap masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah serta mengembangkan sumber pedapatan asli daerah salah satunya dengan melakukan penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Menimbang BUPATI TEGAL, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAANMODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWATENGAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2021 BUPATITEGAL PRIVINSI JAWA TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTEGAL dan BUPATITEGAL

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d.bahwa penyertaan modal yang diberikan Permerintah Daerah Kabupaten Tegal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, belum terselesaikan sehingga perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu penyertaan modal;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; Mengingat
1. 1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 9, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/ atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/ a tau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank BPD Jateng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Lembaga tertingi dalam Bank Jateng yang menentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.
8.Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan prosentase modal disetor. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 127) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PERUBAHANATAS PERATURANDAERAHNOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANKPEMBANGUNANDAERAHJAWA TENGAH. Menetapkan

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian deviden dari PT Bank BPD Jateng setiap tahun dalam bentuk tunai sebesar angka persentase yang telah ditetapkan dan dihitung berdasarkan jumlah nominal modal disetor kepada PT Bank BPD Jateng.
(2)Deviden yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan komponen pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS PT Bank BPD Jateng.
(4)PT Bank BPD Jateng berhak menerima penyertaan modal daerah sesuai RUPS atau penambahan modal disetor Pemerintah Daerah.
(5)Pemerintah Daerah dan PT Bank BPD Jateng harus melaksanakan keputusan RUPS dalam hal modal disetor.

3.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Jumlah penyertaan modal daerah kepada PT Bank BPD Jateng sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp74.283.000.000,- (tujuh puluh empat milyar dua ratus delapan puluh tigajuta rupiah).
(2)Modal disetor kepada PT Bank BPD Jateng sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp54.748.000.000,00 (lima puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh delapanjuta rupiah).
(3)Pemenuhan penyetoran modal disetor sebesar Rp 19.535.000.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) akan dipenuhi paling lama 5 (lima) tahun. ( 4) Penganggaran pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

9.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya serta telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasall Angka 1

Pasal 1

Cuku p J elas. Angka 2

Pasal 6

Cukup Jelas. Angka 3 Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah daerah kabupaten Tegal telah memberikan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Penyertaan modal yang diharapkan telah selesai pada Tahun 2020 belum dapat terpenuhi, sehingga perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu pemenuhan penyertaan modal. Maka agar pemenuhan penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. I. UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAANMODAL PEMERINTAH KABUPATENTEGAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNANDAERAH JAWA TENGAH PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENTEGAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 149 Pasal II Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas. perekonomian daerah dan pelayanan terhadap masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah serta mengembangkan sumber pedapatan asli daerah salah satunya dengan melakukan penyertaan modal;

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Menimbang a. bahwa otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat diberbagai sektor berdasarkan Pancaila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan BUPATI TEGAL, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWATENGAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2021 BUPATI TEGAL PRIVINSI JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTEGAL dan BUPATITEGAL
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d.bahwa penyertaan modal yang diberikan Permerintah Daerah Kabupaten Tegal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, belum terselesaikan sehingga perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu penyertaan modal;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; Mengingat
1. 1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 9, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank BPD Jateng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Lembaga tertingi dalam Bank Jateng yang menentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.
8.Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan prosentase modal disetor. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 127) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANKPEMBANGUNANDAERAHJAWA TENGAH. Menetapkan

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian deviden dari PT Bank BPD Jateng setiap tahun dalam bentuk tunai sebesar angka persentase yang telah ditetapkan dan dihitung berdasarkan jumlah nominal modal disetor kepada PT Bank BPD Jateng.
(2)Deviden yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan komponen pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS PT Bank BPD J ateng.
(4)PT Bank BPD Jateng berhak menerima penyertaan modal daerah sesuai RUPS atau penambahan modal disetor Pemerintah Daerah.
(5)Pemerintah Daerah dan PT Bank BPD Jateng harus melaksanakan keputusan RUPS dalam hal modal disetor.

3.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Jumlah penyertaan modal daerah kepada PT Bank BPD Jateng sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp74.283.000.000,- (tujuh puluh empat milyar dua ratus delapan puluh tigajuta rupiah).
(2)Modal disetor kepada PT Bank BPD Jateng sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp54.748.000.000,00 (lima puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).
(3)Pemenuhan penyetoran modal disetor sebesar Rp19.535.000.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) akan dipenuhi paling lama 5 (lima) tahun.
(4)Penganggaran pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

9.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya serta telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasall Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas. Angka 2 Pasal 6 Cukup Jelas. Angka 3 Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah daerah kabupaten Tegal telah memberikan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Penyertaan modal yang diharapkan telah selesai pada Tahun 2020 belum dapat terpenuhi, sehingga perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu pemenuhan penyertaan modal. Maka agar pemenuhan penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. I. UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAANMODAL PEMERINTAH KABUPATENTEGAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNANDAERAH JAWA TENGAH PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENTEGAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 149 Pasal II Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 1

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 1

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019