DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal yaitu sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah; 2. Ketentuan Pasal 8 diubah; 3. Pasal 11 dihapus; 4. Pasal 13 dihapus;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dala.m rangka penyesuaian perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan maka beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Tegal perlu diubah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal; Menimbang: BUPATI TEGAL, DENOAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEGAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR ] TAHUN 2019 PROVINS! JAWA TENGAH BUPATI TEGAL Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAHKABUPATENTEGAL. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTEGAL dan BUPATITEGAL Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRDKabupaten Tegal merupakan Sekretariat DPRDTipe A;
c.lnspektorat Kabupaten Tegal merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Tegal, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,Tata Ruangdan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidangpenataan ruang, serta bidangpertanahan;
5. 5.Satpol PP Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Sub Urusan Palisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perernpuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;
15. 1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 110) diubah sebagai berikut:
16. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
17. 15.Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang pariwisata;
18. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
19. 17.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan;
20. 18.Dinas Kelautan, Perikanan dan Petemakan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dan bidang petemakan;
21. 19.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
e.Badan Daerah Kabupaten Tegal terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
f.Kecamatan, terdiri atas :
1. 1.Kecamatan Margasari dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Bumijawa dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Bojong dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Balapulang dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Pagerbarang dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Lebaksiu dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Jatinegara dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Kedungbanteng dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Pangkah dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Slawi dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Dukuhwaru dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Adiwema dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Dukuhturi dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Talang dengan Tipe A;
15. 15.Kecamatan Tarub dengan Tipe A;
16. 16.Kecamatan Kramat dengan Tipe A;
17. 17.Kecamatan Suradadi dengan Tipe A;
18. 18.Kecamatan Warureja dengan Tipe A;
g.Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf f angka 10 dan angka 16 dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.
h.Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organsiasi, tugas dan fungsi serta tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati. NOMOR REGISTER PERATURANDAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINS! JAWATENGAH: (7-351 /2019} LEMBARANDAERAHKABUPATENTEGALTAHUN2019 NOMOR ] WIDODOJOKO MULYONO Diundangkan di Slawi pada tanggal 4\ Oe.>eM~r 2019 SEKRETARIS DAERAHKABUPATENTEGAL, ____JI Ditetapkan di Slawi pada tanggal 't Oe~~'ce.r 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal. Pasal II Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
1. 3.Pasal 11 dihapus
2. 4.Pasal 13 dihapus

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Ru.mah Sa.kit Umum Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta UPTD di bidang kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara prof esional.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Sadan Layanan Umum Daerah.
(3)UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan ta.ta kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Urnurn Daerah dan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati. TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENTEGAL NOMOR \~\ , II. PASALDEMI PASAL Pasal II Cukup jelas Pasal II Cukupjelas Mendasari perubahan kondisi demografi di Lingkungan Kabupaten Tegal dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat Kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang perlu disesuaikan. Maka agar penyesuaian kelembagaan perangkat daerah dan pelayanan tetap berjalan optimal, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. I. UMUM PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENTEGAL NOMOR 12 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAHKABUPATENTEGAL TENTANG PENJELASAN ATAS RANCANGANPERATURANDAERAHKABUPATENTEGAL NOMOR 1 TAHUN2019

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2020