DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini mengatur tentang ketentuan umum, pendirian badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, maksud dan tujuan dibentukya perda,kemudian megenai bentuk usaha,organisasi pengelolaan, hasil usaha, jenis usaha, mekanisme kerjasama, pertanggungjawaban,permbinaan, dan yang terakhir pembubaran badan usaha milik desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan untuk meningkatkan perekonomian serta pelayanan umum di desa, desa dapat mendirikan badan usaha yang disebut Badan Usaha Milik Desa yang pendiriannya didasari semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sekaligus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATITEMANGGUNG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PROVINS!JAWA TENGAH PERATURANDAERAHKABUPATENTEMANGGUNG NOMOR3 TAHUN2016 TENTANG BADANUSAHAMILIKDESA BUPATI TEMANGGUNG Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, keperitingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau tradisional yangdiakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabu paten Temanggung.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTEMANGGUNG dan BUPATITEMANGGUNG

6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); ( 1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.

(2)BUM Desa didirikan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat dan disepakati dalam musyawarah desa.
(3)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
1. a.pendirian BUM Desa sesuai kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.organisasi pengelola BUM Desa;
3. c.modal usaha BUM Desa;dan
4. d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(4)BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan mempertimbangkan:
1. a.inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGBADANUSAHA MILIK DESA

Pasal 2

8.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
10.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh dua Kepala Desa atau lebih yang melaksanakan . kerjasama desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
11.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset,jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
15.Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDesa Bersama adalah badan usaha yang dimiliki bersama oleh desa-desa yang sepakat melakukan kerjasama mendirikan BUMDesa Bersama.
16.Usaha Desa adalah jenis usaha berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat serta usaha lain sesuai potensi Desa.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD dan ART adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi organisasi. Tujuan pembentukan BUMDesa dan/ atauBUM Desa Bersama adalah :

a.meningkatkan perekonomian desa;
b.mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
c.memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa;
d.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

BAB II

PENDIRIANBUMDESADANBUM DESA BERSAMA

Pasal 6

Pendirian BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama dimaksudkansebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ a tau kerjasama an tar Desa.

Pasal 5

a.pemberdayaan;
b.partisipatif;
c.keberagaman;
d.demokrasi;dan
e.transparansi.

BAB III

MAKSUDDANTUJUAN Prinsip-prinsip dasar pendirian dan pengelolaan BUM Desa dan/ a tau BUM Desa Bersama .adalah:

Pasal 4

(1)Dalam rangka kerjasama antar desa dan pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.
(2)Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Antar Desa yang terdiri dari:
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.anggota BPD;
3. c.Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. d.lembaga desa lainnya; dan
5. e.tokohmasyarakat.
(3)Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa.
(4)Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa Bersama.
(5)BUM Desa Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

Pasal 3

c.keberadaan usaha ekonomi yang dikelola dimasyarakat;
d.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan;
e.kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa; dan
f.ketersediaan sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

(5)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(1)Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Organisasi pengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
(2)Organisasi pengelola BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) paling sedikit terdiri dari:
1. a.penasihat;
2. b.pelaksana operasional;dan
3. c.pengawas.

Pasal 8

(1)BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dapat terdiri dari l(satu) unit usaha atau lebih.
(2)Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum.
(3)Unit Usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan/ atauBUM Desa Bersama dan masyarakat.
(4)BUM Desa dan/atauBUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal sebagian besar dimiliki BUM Desa dan/ atauBUM Desa Bersama sesuai peraturan perundang-undangan tentang Peseroan Terbatas; dan
2. b.Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa dan/ atauBUM Desa Bersama sebesar minimal 60% (enam puluh persen) sesuai peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
(5)Dalam hal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama tidak mempunyai unit-unit usaha berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama didasarkan pada Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ten tang Pendirian BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 3 ayat (5).
(6)Unit usaha sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat berupa:
1. a.pengelolaan dana bergulir;
2. b.perdagangan;
3. c.industri kecil dan kerajinan rumah tangga;
4. d.jasa;dan
5. e.kegiatan perekonomian lainnya.

Pasal 7

e.mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat;
f.meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan/ a tau pendapatan asli desa; dan
g.mengembangkan rencana kerjasama usaha an tar desa dan/ a tau dengan pihak ketiga.

(1)Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
(2)Pengawas terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil ketua merangkap anggota;
3. c.Sekretaris merangkap anggota;dan
4. d.Anggota.
(3)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang- kurangnya satu tahun sekali.
(4)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
1. a.pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2);

BAB IV

BENTUKUSAHA

Pasal 12

(1)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3), pelaksana operasional dapat menunjuk pengurus sesuai kapasitas unit usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional unit usaha.
(2)Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan urusan tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…