DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini memberikan landasan hukum dalam perlindungan, pengendalian dan pelestarian satwa yang sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sebagi upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam hayati (satwa) merupakan potesi Daerah yang harus dilindungi dan dilestarikan untuk menghindari bahaya kepunahan dan/atau penurunan pertumbuhan populasinya, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya sumber daya alam hewani (satwa) dari kepunahan, perlu dilakukan perlindungan, pengendalian serta pengaturan tentang pemanfaatannya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Satwa. BUPATITEMANGGUNG, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PELESTARIANSATWA _ BUPATI TEMANGGUNG PROVINS!JAWA TENGAH PERATURANDAERAH KABUPATENTEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG . '. Mengingat G Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 1

MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG

12.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 33). ten tang ten tang Negara
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544); ,
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan PERATURANDAERAHTENTANG PELESTARIAN SATWA.

Pasal 2

Pelestarian Satwa diselenggarakan berdasarkan azas:

a.manfaat;
b.keberlanjutan dan konsisten;
c.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
1. 5.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati di bidang perlindungan, pengendalian dan pelestarian satwa.
2. 6.Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara.
3. 7.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hid up yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk stabilitas, keseimbangan serta produktifitas lingkungan hidup.
4. 8.Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
5. 9.Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam , hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara -bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan - meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. 10.Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan saling mempengaruhi.
6. 11.Habitat adalah lingkungan tern pat tumbuhan dan satwa dapat hid up dan berkembang secara alami. 12.Populasi adalah sekelompok mahluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang hampir sama. 13.Perlindungan satwa adalah kegiatan untuk menjaga kelestarian satwa. 14.Pengendalian satwa adalah segala usaha atau kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pemanfaatan satwa yang dilindungi untuk menjamin pemanfaatan, ciri khas dan kebutuhan secara lestari. 15.Pelestarian adalah upaya menjaga kelangsungan hidup satwa melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan dan penangkaran. 16.Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya. 17.Pemanfaatan satwa adalah penggunaan sumber daya alam baik satwa dan/atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya. 18.Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan dan mikroorganisme serta merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. 19.Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung keseimbangan perikehidupan makhluk hidup di dalamnya. 20.Daya tampung lingkungan adalah kemampuan habitat untuk mendukung kelangsungan hidup populasi sumber daya alam hayati secara serasi dan seimbang. Upaya perlindungan satwa berupa penyuluhan dan rekayasa lingkungan.

BAB II

AZAS,TUJUAN, RUANG LINGKUP

Pasal 7

Satwa yang dilindungi dalam Peraturan Daerah ini adalah jenis satwa yang tidak termasuk dalam daftar appendix cites dengan memperhatikan plasma nutfah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Perlindungan satwa dimaksudkan untuk menjaga kelestarian satwa, utamanya satwa yang dimungkinkan akan punah sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. ·
(2)Tujuan perlindungan satwa adalah :
1. a.terciptanya keseimbangan ekosistem;
2. b.terwujudnya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. c.terwujudnya pelestarian jenis satwa tertentu;dan
4. d.terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan satwa.

Pasal 5

BAB III PERLINDUNGANSATWA Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup perlindungan, pengendalian, pelestarian dan pemanfaatan satwa.

BAB III

PERLINDUNGANSATWA Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup perlindungan, pengendalian, pelestarian dan pemanfaatan satwa.

Pasal 4

a.memberikan landasan hukum dalam perlindungan, pengendalian dan pelestarian satwa yang sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat;
b.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian satwa dan lingkungan;
c.melestarikan, melindungi dan mengembangkan satwa dari kepunahan.dan
d.meningkatkan keseimbangan ekosistem.

Pasal 3

d.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
e.keragaman; dan
f.sosial dan budaya. ( 1) Pelestarian satwa dilakukan dengan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan penangkaran.

(2)Tujuan pelestarian satwa adalah untuk menjaga keberlanjutan populasi satwa dan habitatnya.
(3)Perlindungan habitat diperlukan untuk menjaga keseimbangan perkembangan populasi satwa menuju keseimbangan ekosistem.
(4)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pencegahan penggunaan bahan-bahan berbahaya dan peralatan yang dapat merusak habitat satwa dan makhluk hidup lainnya.
(5)Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.penanggulangan terhadap ketidakseimbangan populasi;

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengendalian satwa dalam rangka mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampungnya.
(2)Pengendalian satwa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemantauan, kegiatan penelitian dan pengaturan.
(3)Tujuan pengendalian satwa adalah:
1. a.terpeliharanya habitat serta populasi satwa;dan
2. b.terciptanya upaya pengendalian satwa melalui peran serta masyarakat.
(4)Untuk satwa jenis tertentu yang karena populasi dan aktivitasnya dipandang sudah menjadi hama/pengganggu maka diperkenankan untuk diburu dengan tetap memperhatikan keseimbangan habitat dan ekosistemnya.
(5)Tata cara pengendalian satwa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Rekayasa lingkungan adalah upaya melintlungi serta memanfaatkan sumber daya alami, meningkatkan kualitas lingkungan dan/ atau memperbaiki ekosistem sehingga layak untuk 'dijadikan habitat.
(2)Rekayasa lingkungan bertujuan untuk meningkatkan potensi keberlangsungan hidup satwa tertentu dan melindungi habitatnya. ·
(3)Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terselenggaranya kegiatan rekayasa lingkungan. ' ..

BAB IV

PENGENDALIANSATWA

Pasal 9

(1)Penyuluhan perlindungan satwa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat agar mampu mendukung perlindungan satwa.
(2)Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan unsur masyarakat.
(3)Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terselenggaranya kegiatan penyuluhan perlindungan satwa oleh unsur masyarakat.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…