DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, jenis, maksud dan tujuan, kepengurusan, tugas dan fungsi,hak dan kewajiban.Selain itu juga mengatur tentang tata kerja, hubungan kerja,sumber dana dan juga tentang pembinaan dan pengawasan dari lembaga Kemsyarakatan Desa tersebut.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Bupati adalah Bupati Temanggung.
3.Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Temanggung.
9.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
11.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
12.Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga kemasyarakatan yang berada di Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)LKD dapat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.
(2)Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3)Tata cara pembentukan LKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

JENIS

Pasal 3

LKD terdiri dari:

a.Rukun Tetangga;
b.Rukun Warga;
c.Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
d.Karang Taruna;
e.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
f.Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat;dan
g.Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Maksud dibentuknya LKD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam rangka membantu Pemerintah Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Tujuan dibentuknya LKD adalah:
1. a.meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
2. b.meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
3. c.meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan potensi generasi muda;
4. d.meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan;
5. e.meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
6. f.meningkatkan peran serta masyarakat dalam gotong-royong; dan
7. g.mengoptimalkan potensi yang ada di desa.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 5

(1)Kepengurusan LKD terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa seksi atau kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
(2)Jumlah pengurus LKD disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)Pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Tata cara pemilihan pengurus LKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Masa bakti pengurus LKD paling lama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.
(2)Masa bakti pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

(1)Tugas LKD adalah :
1. a.melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
2. b.ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan;dan
3. c.meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
(2)Fungsi LKD meliputi :
1. a.menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
2. b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
3. c.meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
4. d.menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
5. e.menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
6. f.meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. g.meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

LKD berhak mendapatkan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 9

LKD berkewajiban :

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.membantu kelancaran tugas-tugas pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c.mengembangkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 10

LKD dilarang:

a.melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat;dan
b.melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma hidup.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…