DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup Pengelolaan PJU; PJU Swadaya; PJU Daerah; Penggantian, Pemindahan dan/atau Pembongkaran PJU; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan lampu penerangan jalan umum harus memenuhi syarat dan standar teknis yang ditetapkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang tugas pokok fungsinya di bidang pekerjaan umum dan/atau perhubungan.
5.Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
6.Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan Umum, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum, dan menghias ruang terbuka tertentu.
7.Penerangan Jalan Umum Swadaya yang selanjutnya disebut PJU Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan oleh perorangan/badan yang beban pembayaran rekeningnya oleh Pemerintah Daerah.
8.Penerangan Jalan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PJU Daerah adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan beban pembayaran rekeningnya oleh Pemerintah Daerah.
9.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10.Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik PJU.
11.Meterisasi PJU adalah sistem pengaturan penggunaan tenaga listrik dengan cara memasang kWh meter dengan daya listrik sesuai kontrak dengan PLN.
12.Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang di pakai untuk komunikasi atau isyarat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pengelolaan PJU agar efisien, efektif, merata dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PJU

Pasal 4

Pengelolaan PJU meliputi :

a.PJU Swadaya; dan
b.PJU Daerah.

BAB IV

PJU SWADAYA

Pasal 5

(1)Orang/Badan yang akan memasang PJU Swadaya wajib mengajukan izin kepada Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam pemasangan PJU Swadaya wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a.dalam jangkauan jaringan tegangan rendah PLN;
b.jarak Jaringan Tegangan Rendah dengan kWh meter paling panjang 30 (tiga puluh) meter;
c.jarak antar tiang lampu paling panjang 50 (lima puluh) meter jika menggunakan tiang penyangga diluar PLN;
d.menggunakan komponen listrik yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
e.tinggi kabel instalasi yang melintang jalan paling rendah 6 (enam) meter dari permukaan tanah;
f.pemasangan instalasi dilaksanakan oleh instalatir yang bersertifikasi;
g.instalasi harus memiliki Sertifikat Laik Operasi;
h.menggunakan lampu hemat energi dengan daya paling besar 40 (empat puluh) watt;
i.instalasi yang terpasang wajib dilengkapi alat pengukur dan pembatas daya; dan
j.bersedia memelihara instalasi.

Pasal 7

(1)Bupati membentuk Tim Pengkaji Pengajuan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Pemberian Izin dengan mempertimbangkan;
1. a.keamanan dan keselamatan lingkungan;
2. b.skala prioritas pemasangan;
3. c.kemampuan keuangan daerah;
4. d.jumlah kuota PJU Swadaya; dan
5. e.jumlah pengguna tenaga listrik. 3) Penetapan jumlah kuota PJU Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PJU DAERAH

Pasal 8

Perencanaan PJU Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tingkat kebutuhan, teknis, biaya secara efektif dan efisien.

Pasal 9

Aspek tingkat kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara langsung dengan cara evaluasi dan analisis teknis kondisi yang ada atau dapat bersumber dari permohonan masyarakat yang disampaikan secara tertulis sebagai bahan kajian, evaluasi dan tindak lanjut.

Pasal 10

Aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

a.kondisi ruang publik yang memerlukan lampu penerangan, tingkat volume lalu lintas, persimpangan, tekstur jalan, rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya;
b.pemilihan jenis lampu, data fotometrik lampu dan lokasi sumber tenaga listrik; dan
c.data kerawanan sosial.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…