DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 153

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka USaha Kabupaten Temanggung yang meliputi: Bentuk dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Kegiatan USaha; Jangka Waktu Berdiri; Organ Perusahaan; Pegawai; Satuan Pengawasa Intern; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; RKAP; Penggunaan Laba; Penugasan Pemerintah; Evaluasi dan Restrukturisasi; Pembubaran; Kepailitan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Aneka Usaha yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha.
8.Direksi adalah organ Perumda Aneka Usaha yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Aneka Usaha untuk kepentingan dan tujuan Perumda Aneka Usaha serta mewakili Perumda Aneka Usaha baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
11.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
12.Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha yang selanjutnya disingkat RBP adalah rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Aneka Usaha.

BAB II

BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung.
(2)Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.
(3)Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan Kantor Pusat Perumda Aneka Usaha.
(4)Bentuk dan logo Perumda Aneka Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Pembentukan Perumda Aneka Usaha dimaksud untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa layanan aneka usaha yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
(2)Pembentukan Perumda Aneka Usaha bertujuan untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.menyediakan layanan bidang aneka usaha bagi masyarakat;
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan;dan
4. d.memberikan kemanfaatan bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

(1)Perumda Aneka Usaha mempunyai kegiatan usaha utama dalam bidang percetakan dan perdagangan.
(2)Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka jenis usaha lainnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

Perumda Aneka Usaha ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Pasal 6

(1)Sumber modal Perumda Aneka Usaha terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah;dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD;
2. b.Barang Milik Daerah;dan/atau
3. c.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya;dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya;dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;dan/atau
2. b.keuntungan revaluasi aset.
(6)Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Modal Dasar Perumda Aneka Usaha ditetapkan sejumlah Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.
(3)Modal disetor dilakukan dalam rangka memenuhi modal dasar.
(4)Dalam hal modal disetor belum memenuhi modal dasar Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 8

Modal Perumda Aneka Usaha yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Aneka Usaha.

BAB VII

ORGAN

Pasal 9

(1)Pengurusan Perumda Aneka Usaha dilakukan oleh organ Perumda Aneka Usaha.
(2)Organ Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas;dan
3. c.Direksi.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan kekuasaan KPM dalam kebijakan Perumda Aneka Usaha meliputi:
1. a.penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Aneka Usaha.
(2)KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
7. g.penetapan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan RBP, RKAP dan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha;dan
11. k.jaminan kekayaan Perumda Aneka Usaha dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(5)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja Perumda Aneka Usaha;
2. b.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari Perumda Aneka Usaha;dan
3. c.laporan keuangan Perumda Aneka Usaha.
(6)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(7)KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Aneka Usaha apabila dapat membuktikan:
1. a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
2. b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Aneka Usaha;dan/atau
3. c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Aneka Usaha secara melawan hukum.

Isi peraturan

Teks153PDFHirarki

Memuat teks peraturan…