DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah; Ketentuan BAB IV Pasal 4 diubah;Ketentuan BAB V Pasal 5 diubah;Ketentuan BAB VII Pasal 7 diantara ayat (1) dan (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (la)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tarif retribusi pengend a lian menara telekomunikasi dengan memperhat ikan tingkat penggunaan jasa, kemampuan masyarakat dan efektivitas pengendalian atas layanan yang d iberik an Pemerintah Daerah; b . bahwa guna melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 2 6 Mei 2015 , Peratt.:iar1 Daerah Kabupat~n Temanggung Nomor 18 Tahun 20 11 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai maka perlu diubah; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima n a dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahu n 1999 tentang Lara n gan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lem baran Negara Republik Indonesia Ta h u n 1999 Nomor 33, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahari L~mbaran Negara Republik Indonesia · Tahun 2003 Nomor 428,5); 7 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); · 8 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tenta n g Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725) ; 11 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 13 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben tukan Pera turan Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 3258) seba gaima n a telah diubah dengan Peratura n Pemerin tah Nomor 58 Tahun 2010 tenta ng Peruba h a n Atas Peratura n Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pela ksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 'Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000. Nomor 107, Tambahan Lembaran • Negara Republik Indonesia Nomor 3980); ' 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 ten tang Penggunaan. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insen tif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Ta m bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516 1) ; 20 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta hun 20 17 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 6041);
21.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 20 14 tentan g Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or 99); 22 . Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri C Nomor 1); 23 . Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010 ten tang Penyelenggaraan dan Tata Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 20); 24 . Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Ka bupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 20) ;
25.Peraturan Daerah Ka bupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaraq Daerah Kabupaten Temanggung . Tahun 2012 Nomor 26); ' -
27.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Lembaran daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembara.n Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan Menetapkan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 20), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

(1)Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2.Ketentuan BAB IV Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetap~9- tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. ,
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan peng~wasan dan pengendalian menara telekomunikasi terdiri honorarium, uang makan, uang transportasi dan ATK.
(3)Biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan BAB V Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BABV STRUKTUR DAN BESARNYATARIF

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN Pasal 4

Pasal 5

(1)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diteta pkan dengan formula sebagai berikut : RPMT = Hasil Perkalian Indeks Variabel X Tarif Retribusi
(2)Indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a . Indeks variabel jarak tempuh : • Dalam kota • Luar kota indeks 0.9 indeks 1. 1
1. b.Indeks variabel jenis konstruksi menara : • Menara Pole • Menara 3 kaki • Menara 4 kaki indeks 0.9 indeks 1 indeks l 1l
(3)Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.140.000,- per menara per tahun.
(4)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(5)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapka n dengan Peratura n Kepala Daerah .

4.Ketentuan BAB VII Pasal 7 diantara ayat (1) dan (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (la) sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

(1)Retribusi dipungut dengan SKRD. . .. (la) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2)Form SKRD dan tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung. Diundangkan di Temanggung pada tanggal 2 Juni 201 7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG BAMBANG AROCHMAN Ditetapkan di Temanggun g pada tanggal 2 J u ni 201 7 BUPATI TEMANGGUNG, M.BAMBANGSUKARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINS! JAWA TENGAH : ( 10 /2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM. Bahwa guna melaksanakan Putusan Mahkamah Konst~tusi Nomor 46 /PUU-XII/2014 tanggal 2_6 Mei 2015, maka perlu diatur tata cara perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan tingkat penggunaan jasa, kemampuan masyarakat dan efektivitas pengendalian atas layanan yang diberikan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. II. PASAL DEMI PASAL. Pasall Angka 1 Cukupjelas Angka 2

Pasal 4

Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Cukupjelas Angka 3

Pasal 5

Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut: uang makan 6 Rp 50.000,- (oh) 2 Rp 600.000,- transportasi 1 Rp 150.000,- (f) 2 Rp 300.000,- ATK 1 Rp 20 .000,- (f) 2 Rp ·20.000,- Tari/ retribusi per menara per tahun Rp 2.140.000,- Formulasi perhitungan dijabarkan sebagai berikut: Dalam kota 0 .9 Rp. 2.140.000,- Rp. 1.926.000,- • Menara pole 0 .9 Rp. 1.926.000,- Rp 1.733.400,- • Menara 3 kaki 1 Rp. 1.926.000,- Rp 1.926.000,- • Menara 4 kaki 1.1 Rp. 1.926.000 ,- Rp 2.11 8 .600,- Luar kota 1.1 Rp. 2.140.000,- Rp. 2.354.000,- • Menara pole 0 .9 Rp. 2 .354.000,- Rp 2.118.600,- • Menara 3 kaki 1 Rp. 2.354.000,- Rp 2.354.000,- • Menara 4 kaki 1.1 Rp. 2.354.000,- Rp 2.589.400,- Contoh simulasi perhitungan : Untuk menara pole yang berada didalam kota: RPMT = indeks variabeljarak tempuh x indeks variabeljenis menara x tarif = 0 .9 x 0 .9 x Rp. 2 .140.000,- = Rp 1.733.400,- Untuk menara 4 kaki yang berada diluar kota : RPMT = indeks variabeljarak tempuh x indeks variabeljenis menara x tarif = 1.1 x 1.1 x Rp. 2.354.000,- = Rp 2.589.400,- Angka 4 Cukupjelas Pasal II Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 78

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…