DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabuapten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yaitu: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah 2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA dan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 4A, Pasal 4B dan Pasal 4C 3. Ketentuan Pasal 17 diubah 4. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf d diubah 5. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah 6. Ketentuan Pasal 20 diubah 7. Ketentuan Pasal 21 diubah 8. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA dan diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 26A dan Pasal 26B 9. Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIVA dan disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 37A

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
15.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rencana Temanggung. (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 seri C Nomor 1);
18.Peraturan Dearah Kabupaten Temanggug Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabuapten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 32) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam menangani persampahan di Kabupaten Temanggung.
5.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau disingkat dengan RTRW Kabupaten adalah RTRW Kabupaten Temanggung.
6.Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan atau disingkat RDTR Kecamatan adalah RDTR kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Temanggung.
7.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari dari sampah rumah tangga dan sampah yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
8.Timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktifitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter).
9.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10.Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari benda hidup dan karena sifatnya dapat diurai secara alami oleh proses alam.
11.Sampah non organik adalah jenis sampah yang berasal dari benda mati dan karena sifatnya sulit atau tidak dapat diurai secara alami oleh proses alam.
12.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
13.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir.
16.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah.
17.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18.Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
19.Dunia usaha adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi di Daerah.
20.Pelaku usaha adalah badan hukum yang bergerak atau melakukan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
21.Penyedia jasa pengelolaan sampah adalah orang atau badan yang menyediakan jasa dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
22.Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
23.Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakanya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang skala kawasan.
23.Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
24.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
25.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA dan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 4A, Pasal 4B dan Pasal 4C sehingga BAB IIIA keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Arah kebijakan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah meliputi :

a.Kebijakan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga;
b.Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4B

(1)Arah kebijakan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A huruf a, meliputi :
1. a.pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. b.pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga.
(2)Arah kebijakan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A huruf b meliputi :
1. a.pemilahan;
2. b.pengumpulan;
3. c.pengangkutan;
4. d.pengolahan; dan
5. e.pemrosesan akhir.

Pasal 4C

Arah Kebijakan Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari RTRW kabupaten.

4.Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pemerintah Daerah dalampengelolaan sampah berhak :
1. a.menentukan ketentuan perizinan pengelolaan sampah;
2. b.menentukan besaran tarif retribusi pelayanan pengelolaan sampah.
(2)Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah berkewajiban :
1. a.memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat;
2. b.memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
3. c.menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara proporsional ;
4. d.mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendaurulangan sampah berbasis masyarakat;
5. e.melaksanakan ketentuan perizinan pelayanan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
6. f.menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelayanan pengelolaan sampah;
7. g.melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan;
8. h.memfasilitasipenerapan teknologi dan label produk yang ramah lingkungan;
9. i.memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;
10. j.melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
11. k.memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah; dan
12. l.menyajikan sistem informasi pengelolaan sampah.
  1. 5.Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Masyarakat berhak :
1. a.mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
2. b.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
3. c.mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. d.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
5. e.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan pengawasan dibidang penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
6. f.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah.
(2)Masyarakat wajib:
1. a.mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
2. b.memilah sampah dari sumbernya dan menyimpan dengan benar baik di rumah tangga, kawasan permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau kawasan lainnya;dan
3. c.mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksi bagi pelaku usaha.
(3)Pelaku usaha wajib secara aktif berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam menerapkan pengelolaan sampah.
(4)Pengelola permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas kesehatan wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah dan pengangkutan secara terpisah sesuai dengan jenis sampah ke TPS3R/TPST atau TPA.
(5)Setiap penyelenggara kegiatan insidentil wajib:
1. a.bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi penyelenggaraan kegiatan; dan
2. b.mengangkut sampah akibat adanya penyelenggaraan kegiatan ke TPA.
  1. 6.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Setiap orang dilarang :

a.membuang sampah bukan pada tempatnya;
b.membuang sampah tanpa dipilah berdasarkan sifat dan jenisnya;
c.mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
d.mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
e.membuang sampah atau bangkai di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan;
f.membuang sampah spesifik;
g.menggunakan lahan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa diikuti Standart Operating Procedure yang benar;
h.melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran dan ketertiban pengelolaan sampah;
i.membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan fasilitas umum;
j.membuang sampah dan/atau kotoran lainya dari atas kendaraan;
k.Buang Air Besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan fasilitas umum; dan
l.membuang sampah klinis dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) lainnya ke TPS/TPST dan TPA; dan
m.membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1. 7.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah.
(2)Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pemerintah Daerah lain;
2. b.Pemerintah Negara lain yang bekerjasama melalui organisasi Pemerintah maupun Lembaga Internasional; dan
3. c.Pihak Ketiga.
(3)Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan sampah;
2. b.penyediaan/pembangunan TPS dan/atau TPS 3R, TPST atau TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
3. c.pengelolaan TPS dan/atau TPS 3R, TPST atau TPA dan pengelolaan produk olahan sampah lainnya; dan
4. d.pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi terbarukan.
  1. 8.Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA dan diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 26A dan Pasal 26B sehingga BAB VII keseluruhan berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26A

(1)Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
2. b.memiliki tempat sampah terpilah di setiap rumah tangga/tinggal, kantor dan tempat ibadah serta bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya termasuk juga setiap pedagang penjaja;
3. c.aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
4. d.pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya; dan
5. e.melaporkan kepada Bupati apabila mengetahui adanya kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…