DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengelolaan RTHKP, meliputi : a. perencanaan ; b. pelaksanaan; c. izin pemanfaatan; dan d. pengawasan dan pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang, maka perlu adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerahtentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang PelayananKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran NegaraTahun 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5230);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4242);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4385);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
27.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Temanggung Nomor 1 seri C);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 15);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1); Dengan PersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerahyang berwenang di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan mendapat pendelegasian dari Bupati.
5.Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan danmakhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhikelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
6.Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luasbaik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalurdimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpabangunan.
7.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah areamemanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebihbersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiahmaupun yang sengaja ditanam.
8.RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
9.RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseoranganyang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atauhalaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
10.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11.RTH Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP, adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
12.Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapanperencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
13.Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupipermukaan tanah.
14.Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khastumbuh dan menjadi identitas daerah.
15.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuanutuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentukkeseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
16.Fungsi ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi diantara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh- tumbuhan,hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka,maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan,ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentukekosistem alami dan yang buatan.
17.Daerah Sempadan Sumber Air yang selanjutnya disebut Daerah Sempadanadalah kawasan tertentu disekeliling, disepanjang kiri kanan, di atas dan dibawah sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan.
18.Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yangterdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah,meliputi sungai,mata air, situ, rawa, danau, embung dan waduk.
19.Garis Sempadan adalah garis yang berada di batas luar daerah sempadan.
20.Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalanuntuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankanruang bebas samping jalur lalu lintas.
21.Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
22.Orang adalah orang perseorangan dan/ataukorporasi.
23.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
24.Dokumen perencanaan daerah adalah hasil kebijakan perencanaan yangdituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Dalam menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTHKP, Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan RTHKP.
(2)Pengelolaan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlandaskan padaasas :
1. a.manfaat;
2. b.selaras;
3. c.seimbang;
4. d.terpadu;
5. e.keberlanjutan;
6. f.keadilan;
7. g.perlindungan; dan
8. h.kepastian hukum.

Pasal 3

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTHKP;dan
2. b.menyelenggarakan pengelolaan RTHKP secara terencana, sistematis,dan terpadu.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTHKP yang telah ditetapkansesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
3. c.mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatandi perkotaan;meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, indah, aman dan nyaman untuk masyarakat; dan
4. d.meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTHKP.

BAB III

FUNGSI, JENIS DAN MANFAAT RTHKP

Pasal 4

Pengelolaan RTHKP diarahkan untuk meningkatkan fungsi sebagai berikut :

a.fungsi ekologis, yang terdiri dari :
1. 1.pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
2. 2.tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
3. 3.pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; dan
4. 4.pengendali tata air.
b.fungsi sosial dan budaya, yang terdiri dari :
1. 1.sarana untuk berinteraksi;
2. 2.tempat rekreasi;
3. 3.sarana pengembangan budaya daerah;
4. 4.sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas; dan
c.fungsi ekonomi, yang terdiri dari :
1. 1.sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
2. 2.sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
d.fungsi estetika, yang terdiri dari :
1. 1.sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahanlingkungan;
2. 2.sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbanganantara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.
e.fungsi edukasi, yang terdiri dari :
1. 1.sarana informasi layanan publik;
2. 2.sarana penelitian dan pelatihan;
3. 3.sarana pembelajaran pelestarian lingkungan.

Pasal 5

(1)RTHKPterdiri dari RTHKP Privat dan RTHKP Publik.
(2)RTHKP Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab dari orang atau Badan pemilik atau pengelola.
(3)RTHKP Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yangpenyediaannya dilakukan secara bertahap.

Pasal 6

Jenis RTHKP meliputi :

a.taman kota;
b.taman wisata alam;
c.taman rekreasi;
d.taman lingkungan perumahan dan permukiman;
e.taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
f.hutan kota;
g.bentang alam seperti bukit, lereng dan lembah;
h.kebun binatang;
i.pemakaman umum;
j.lapangan olah raga;
k.lapangan upacara;
l.parkir terbuka;
m.lahan pertanian perkotaan;
n.jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
o.sempadan sungai, bangunan, situ, dan rawa;
p.jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, dan pedestrian;
q.kawasan dan jalur hijau; dan
r.taman atap (roof garden).

Pasal 7

Manfaat RTHKP bagi masyarakat meliputi :

a.manfaat langsung yang bersifat nyata (tangible) dan cepat, dalam bentukkeindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan danpenyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagiwarga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
b.manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata(intangible), yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara,tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RTHKP

Pasal 8

Pengelolaan RTHKP, meliputi :

a.perencanaan ;
b.pelaksanaan;
c.izin pemanfaatan; dan
d.pengawasan dan pengendalian.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

a.kebijakan penyusunan master plan;
b.kebijakan penetapan tipologi RTHKP;
c.kebijakan penyusunan desain teknis;
d.kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTHKP; dan
e.penjadwalan.

Pasal 10

(1)Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTHKP, Pemerintah Daerah menyusun master plandenganberpedoman pada dokumen perencanaan ruang di Daerah.
(2)Master plansebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.zonasi pemanfaatan RTHKP sesuai dengan jenis RTH sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
2. b.analisis kebutuhan RTHKP sesuai dengan pola sebaran sub bagian wilayah kota, topografi sub bagian wilayah kotadan elemen estetika pendukung RTH dengan luasan minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.
(3)Analisis kebutuhan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…