DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 285

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yang meliputi asas umum pengelolaan keuangan daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan dan Penetapan APBD, pelaksanaan APBD, laporan realisasi APBD, penyusunan rancangan dan penetapan Perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati serta kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, larangan penyitaan uang dan barang daerah dan/atau yang dikuasai daerah, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah, hubungan keuangan, penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan keuangan BLUD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 86);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 87); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
5.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Bupati adalah Bupati Temanggung.
8.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung.
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
11.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
12.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah/Unit Kerja yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
17.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
18.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
19.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
21.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diangkat oleh BUD untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
22.Perangkat Daerahadalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
23.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sebutan lain dari Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
24.Unit Kerja adalah bagian perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
25.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
26.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
27.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
28.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
29.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
30.Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pejabat pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
31.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
32.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang milik daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
33.Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
34.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
35.Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan Hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
36.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
37.Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
38.Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban daerah.
39.Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah.
40.Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD.
41.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
42.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah ekuitas dana atau nilai kekayaan bersih.
43.Hak Daerah adalah segala sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai akibat perjanjian dan/atau berdasarkan sebab lain yang sah dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang ekuitas dana atau nilai kekayaan bersih.
45.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
46.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
47.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
48.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
49.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
50.Pemberian Pinjaman Daerah adalah jumlah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang wajib dibayar kembali kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian.
51.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
52.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
53.Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi perangkat daerah.
54.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
55.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
56.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
57.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perangkat daerah.
58.Rencana Kerja dan Anggaran perangkat daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
59.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PPKD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
60.Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh Pengguna Anggaran.
61.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPKD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh PPKD.
62.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan perangkat daerah yang selanjutnya disebut DPAL-SKPD merupakan dokumen yang menampung penyelesaian pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD tahun berkenaan oleh Pengguna Anggaran.
63.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPTK/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
64.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
65.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
66.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
67.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan PPTK untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
68.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
69.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
70.Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
71.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan/atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan/atau akibat lainnya yang sah.
72.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
73.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
74.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
75.Investasi adalah penggunaan aset, baik berupa uang maupun bukan uang, untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
76.Penyertaan Modal adalah dana yang disisihkan oleh Pemerintah Daerah yang akan disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau perusahaan daerah/Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.
77.Surat Pertanggungjawaban Anggaran yang selanjutnya disebut SPJ Anggaran adalah surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran/akuntansi di Perangkat Daerahyang disusun oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan disahkan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada setiap akhir bulan sebagai wujud laporan pertangunggjawaban kepada Bupati.
78.Surat Pertanggungjawaban Kas yang selanjutnya disebut SPJ Kas adalah surat pertanggungjawaban pengelolaan kas yang disusun oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan disahkan pada setiap akhir bulan atau pada setiap mengajukan SPP-UP/SPP-GU.
79.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
80.Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II

KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

a.hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b.kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.penerimaan daerah;
d.pengeluaran daerah;
e.kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi:

a.asas umum pengelolaan keuangan daerah;
b.kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
c.asas umum dan struktur APBD;
d.penyusunan rancangan dan Penetapan APBD;
e.pelaksanaan APBD;
f.laporan realisasi APBD;
g.penyusunan rancangan dan penetapan Perubahan APBD;
h.penatausahaan keuangan daerah;
i.pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
j.pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
k.kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati serta kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
l.pengelolaan kekayaan dan kewajiban;
m.larangan penyitaan uang dan barang daerah dan/atau yang dikuasai daerah;
n.pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah;
o.hubungan keuangan;
p.penyelesaian kerugian daerah;dan
q.pengelolaan keuangan BLUD.

BAB IV

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

(1)Pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan APBD yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi.
(2)Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan oleh Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
(3)Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan.

BAB V

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 5

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
2. b.menetapkan kebijakan tentang pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
3. c.menetapkan kebijakan tentang pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
4. d.menetapkan kebijakan tentang pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
5. e.menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. f.menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
7. g.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
8. h.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
9. i.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
10. j.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang daerah; dan
11. k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
(3)Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;
3. c.Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
(4)Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;
2. b.Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
(5)Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
(6)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
1. a.penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
3. c.penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
4. d.penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
5. e.penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
6. f.tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah.
(2)Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas:
1. a.memimpin TAPD;
2. b.menyiapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
3. c.menyiapkan pedoman pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
4. d.menyiapkan pedoman pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
5. e.menyiapkan pedoman pembinaaan pengelolaan keuangan daerah;
6. f.menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
7. g.memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD dan DPA-PPKD; dan
8. h.melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
(3)Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 7

(1)PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. b.menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
3. c.melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. d.melaksanakan fungsi BUD;
5. e.menyusun RKA-PPKD;
6. f.menyusun Rancangan DPA-PPKD;
7. g.menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
8. h.melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
2. b.mengesahkan DPA-SKPD dan DPA-PPKD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. e.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. f.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
7. g.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
8. h.menyimpan uang daerah;
9. i.melaksanakan pengelolaan kas;
10. j.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
11. k.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
12. l.melaksanakan penarikan pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
13. m.melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
14. n.melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
15. o.melakukan penagihan piutang daerah;
16. p.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
17. q.menyajikan informasi keuangan daerah; dan
18. r.melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang daerah.

Pasal 8

(1)PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD.
(2)Penunjukkan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tugas dan wewenang Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan bidang tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9

Pelimpahan wewenang PPKD selaku BUD dikecualikan untuk Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf l, dan huruf r.

Pasal 10

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas dan wewenang:

a.menyusun RKA-SKPD;
b.menyusun Rancangan DPA-SKPD;
c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
d.melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f.melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g.mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h.mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerahyang dipimpinnya;
i.mengelola barang daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerahyang dipimpinnya;
j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
k.mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
l.melakukan pengesahan SPJ-Anggaran;
m.melakukan pengesahan SPJ-Kas;
n.menunjuk dan menetapkan PPK;
o.melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
p.bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks285PDFHirarki

Memuat teks peraturan…