DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : pedoman pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Bupati adalah Bupati Temanggung. 3
3.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis termasuk untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
13.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
14.Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15.Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16.Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades;
17.Panitia Pilkades tingkat Kabupaten selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.
18.Panitia Pengawas tingkat kabupaten adalah Panitia yang dibentuk pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam rangka mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan Pilkades.
19.Bakal Calon Kepala Desa adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai calon Kepala Desa.
20.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. 4
21.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
22.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
23.Penjabat Kepala Desa adalah seorang PNS yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
24.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
25.Hak Memilih adalah hak warga desa untuk menentukan pilihan dalam Pilkades.
26.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
28.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
29.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30.Kampanye adalah kegiatan calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dengan menyampaikan visi dan misi.
31.Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia Pilkades untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
32.Penyaringan adalah seleksi persyaratan administratif, kemampuan dan kepemimpinan bakal calon Kepala Desa.
33.Hari adalah hari kalender.

BAB II

PILKADES

Pasal 2

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 3

(1)Pilkades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
(2)Pilkades secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. 5
(3)Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(4)Pilkades serentak bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2) pertama kali dimulai tahun 2016.
(5)Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(6)Pilkades bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 4

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pilkades di tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap Panitia Pilkades;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara atas usulan panitia Pilkades;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pilkades lainnya;
5. e.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades di tingkat kabupaten;
6. f.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades; dan
7. g.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(4)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Panitia Pilkades dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
(2)Pembentukan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyelenggarakan Musyawarah Desa.
(3)Pembentukan panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat. 6
(4)Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengusulkan jumlah surat suara dan kotak suara kepada Bupati;
5. e.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
6. f.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan Pilkades;
8. h.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
9. i.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
10. j.melaksanakan pemungutan suara;
11. k.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pilkades;
12. l.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
13. m.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades.
(5)Panitia Pilkades bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggungjawab.
(6)Panitia Pilkades bertanggungjawab kepada BPD.
(7)Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pilkades.
(8)Dalam hal anggota Panitia Pilkades mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pilkades dan diganti dalam rapat yang diselenggarakan BPD.
(9)Anggota Panitia Pilkades dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan bakal calon Kepala Desa, istri dan/atau suami sampai dengan derajat pertama.
(10)Pergantian anggota Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Pilkades menerapkan prinsip-prinsip sederhana, efisien, dan efektif.
(2)Biaya penyelenggaraan Pilkades dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Biaya penyelenggaraan Pilkades dipergunakan untuk :
1. a.pengumuman, undangan, pembuatan kotak suara, pencetakan surat suara, pembuatan tanda gambar, dan administrasi lainnya;
2. b.pembuatan bilik TPS;
3. c.honorarium panitia dan petugas;
4. d.biaya konsumsi dan biaya rapat;
5. e.pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
6. f.biaya lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
(4)Biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Biaya Kabupaten Temanggung.
(5)Dana bantuan dari APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembiayaan Pilkades diatur dalam Peraturan Bupati. 7

Pasal 7

(1)Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat.
(2)Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan :
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. d.berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
7. g.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat;
12. l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. m.tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia Pilkades;
14. n.sudah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
15. o.surat keterangan catatan kepolisian; dan
16. p.surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.

Pasal 8

(1)Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia Pilkades.
(2)Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
(3)Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
(4)Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. 8

Pasal 9

(1)Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pilkades memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(2)Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
(3)Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pilkades melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…