DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jumlah dan Sumber Dana Cadangan, Penempatan, Penggunaan, Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan Rumah Sakit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, profesional, berkesinambungan, dan antisipatif dampak globalisasi;
c.bahwa guna pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah perlu dibangun Gedung Poliklinik yang membutuhkan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran sehingga perlu dibentuk dana Cadangan untuk mendananinya;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,

Mengingat

Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan daerah; SALINAN 2

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG POLIKLINIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
7.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
8.Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan dana cadangan yang ditentukan oleh kepala daerah yang dipergunakan untuk pencairan dana cadangan ke rekening kas umum daerah.
9.Bunga Bank yang selanjutnya disebut Bunga adalah penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penyimpanan uang Dana Cadangan pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Dana Cadangan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Tujuan pembentukan Dana Cadangan untuk mendanai kebutuhan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB II

JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Besaran Dana Cadangan pembangunan gedung poliklinik RSUD ditetapkan sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah).
(2)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi selama 2 (dua) tahun anggaran ditetapkan dalam APBD secara bertahap sebagai berikut:
1. a.tahun anggaran perubahan APBD 2024 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah); dan
2. b.tahun anggaran 2025 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah). 4
(3)Dalam hal biaya pembangunan gedung poliklinik RSUD tahun 2026 melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya dapat dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2026 dengan menggunakan sumber dana pengembalian sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 dan pendapatan BLUD tahun anggaran 2026.

Pasal 4

(1)Sumber Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berasal dari pendapatan BLUD RSUD dan pengembalian sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022.
(2)Sumber Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berasal dari:
1. a.pendapatan RSUD kumulatif tahun anggaran 2024 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah); dan
2. b.pendapatan RSUD kumulatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dan pengembalian sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

BAB III

PENEMPATAN

Pasal 5

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.
(2)Dalam hal terdapat Bunga atas penempatan Dana Cadangan, Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(3)Pendapatan Bunga dari Rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menambah jumlah Dana Cadangan.
(4)Penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 6

(1)Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah ditetapkan. 5
(2)Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan gedung poliklinik RSUD, setelah jumlah dan besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai.
(3)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(4)Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 7

(1)Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan Daerah.
(2)Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan Daerah.
(3)Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari Rekening Dana Cadangan ke RKUD.
(4)Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
(5)Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke RKUD dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini telah tercapai.
(6)Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(7)Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke RKUD dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(8)Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya melakukan pemindahbukuan Dana Cadangan dari rekening RKUD ke rekening BLUD RSUD.
(9)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

(1)Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
(2)Dalam hal kegiatan pembangunan gedung poliklinik RSUD telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, apabila masih terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan harus disetorkan ke Rekening Kas RSUD. 6

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Posisi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBD.
(2)Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020