DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Temanggung

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Bupati adalah Bupati Temanggung.
3.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung. 3
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
11.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13.Pengangkatan Perangkat Desa adalah tahapan pengisian jabatan Perangkat Desa dengan mutasi, seleksi administrasi dan/atau ujian.
14.Panitia Pengangkatan adalah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
15.Bakal calon Perangkat Desa adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai calon Perangkat Desa.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan guna menata dan mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa
(2)Kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena adanya keputusan pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa atau Keputusan pemberhentian karena hukuman disiplin Perangkat Desa.
(3)Paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa mempersiapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan formasi Perangkat Desa sesuai Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa.
(4)Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Kepala Desa melaporkan kekosongan jabatan Perangkat Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
(2)Bupati menetapkan formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi. 4

Pasal 4

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan secara serentak.
(2)Pencalonan Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang, dan apabila tidak terpenuhi maka pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa ditunda.
(3)Dalam hal kekosongan Perangkat Desa belum dapat diisi, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas Perangkat Desa dari unsur Perangkat Desa.
(4)Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Perangkat Desa.
(5)Tugas, wewenang, dan kewajiban Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah sama dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Perangkat Desa.

Pasal 5

(1)Bagi Desa yang jabatan Sekretaris Desa dijabat oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Desa maka dapat dilaksanakan mutasi dengan cara uji kompetensi.
(2)Tata cara uji kompetensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Waktu dan tempat pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1)Yang berhak mendaftar dan diangkat sebagai Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
3. c.berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Menengah Umum (SMU), Madrasah Aliyah atau pendidikan yang sederajat.
4. d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran.
5. e.terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan KTP;
6. f.berbadan sehat;
7. g.surat keterangan catatan kepolisian;
8. h.surat keterangan Bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
9. i.tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan istri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping; dan
10. j.wajib bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
(2)Bagi PNS, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. 5
(3)Bagi Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Sekretaris Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.

BAB IV

TAHAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

Pengangkatan Perangkat Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan :

a.Persiapan;
b.Pencalonan;
c.Penetapan; dan
d.Pelantikan.

Pasal 9

(1)Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan/atau pihak Ketiga.
(2)Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Susunan panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.ketua
2. b.sekretaris;
3. c.bendahara;
4. d.seksi penjaringan;
5. e.seksi penyaringan; dan
6. f.seksi keamanan;
(4)Tugas dan Wewenang panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Dalam hal anggota panitia pengangkatan mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa, maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari kepanitiaan.
(2)Anggota panitia pengangkatan tidak diperbolehkan mempunyai hubungan keluarga dengan calon Perangkat Desa, istri dan/atau suaminya sampai dengan derajat Kesatu.
(3)Anggota panitia pengangkatan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa dan apabila 6 dipandang perlu Kepala Desa dapat mengangkat penggantinya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…