DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 122

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi di dalam Peraturan Daerah ini adalah: Ketentuan Umum, Asas Tujuan dan Ruang Lingkup, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan SPAL, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama dan Kemitraan, Pembiayaan, Izin Pembuangan Air Limbah, Larangan, Sanksi Administrasi, Retribusi Jasa Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Insentif dan Disinsentif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lingkungan yang baik dan sehat, serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hid up;

b.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan Pemerintah Daerah dalar» rangka pelayanan um um yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, serta meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengelolaan Air Limbah Domestik; BUPATI TEMANGGUNG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURANDAERAH KABUPATEl'fTEMANGGUNG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAANAIR LIMBAH DOMESTIK PROVINS! JAWA TENGAH BUPATI TEMANGGUNG Mengingat Menimbang
1. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65);
2. 4.Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. 5.Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia .Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara _ .Republik Indonesia Nomor 4725)
4. 6.Undang Undang Nomor 25 Tahun 20_09 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
5. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);
9. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 15);
10. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
11. 1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
12. 2.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. 3.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
14. 4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. 5.Bupati adalah Bupati Temanggung.
16. 6.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTEMANGGUNG dan BUPATITEMANGGUNG Dengan Persetujuan Bersama .,

15.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabu paten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung N omor 44);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabu paten Temanggung Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23); dan . · ·
7.Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas a tau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
8.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
9.Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
10.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPAL, adalah satu kesatuan . sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan), keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum dari prasarana dan sarana air limbah. -
11.Penyelenggaraan SPAL. adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik pengelolaan air limbah.
12.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
13.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
14.Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
15.Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
16.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutrrya disingkat SPAL-T adalah SPAL secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat. 1 7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPAL-S adalah SPAL secara individual dan/ atau komunal, melalui pengelolaan dan pembuangan air limbah setempat.
18.Mandi, cuci, kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah fasilitas umum yang digunakan untuk keperluan mandi, mencuci dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dengan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
19.Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
20.Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
21.Sub sistem pengolahan setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
22.Sub sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja. Pengelolaan air limbah domestik didasarkan pada asas:

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan dan keberlanjutan;
c.kelestarian lingkungan hidup;
d.keadilan;
e.kehati-hatian;
f.partisipatif;dan
g.manfaat.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

Pasal 2

23.Sub sistem pengolahan lumpur tinja merupakan prasaranaa dan sarana untuk mengolah lumpur tinja.
24.Sub sistem pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub sistem pengumpulan.
25.Sub sistem pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub sistem pelayanan ke sub sistem pengolahan terpusat.
26.Sub sistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub sisem pelayanan dan sub sistem pengumpulan.
27.Operasi adalah kegiatan operasional dan- .pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
28.Badan adalah sekumpulan orang dan/ a tau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulau, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
29.Operator air limbah domestik yang selanjutnya disebut Operator adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
30.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
31.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan. terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang memuat ketentuan pidana.
32.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pengelolaan Air Limbah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Pengelolaan Air Limbah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

(1)Cakupan pelayanan SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
1. a.skala perkotaan;
2. b.skala permukiman;dan
3. c.skala kawasan tertentu.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANGLINGKUP

Pasal 7

(1)SPALterdiri dari:
1. a.SPAL-T;dan
2. b.SPAL-S.
(2)Pemilihan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.kedalaman muka air tanah;
3. c.permeabilitas tanah;
4. d.kemiringan tanah;dan
5. e.kemampuan pembiayaan. Pasa16
(1)SPAL dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
(2)Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
(3)Sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, pembiayaan, perizinan, peran serta masyarakat dan hukum.

Pasal 5

Umum SISTEM PENGELOLAANAIR LIMBAHDOMESTIK

a.SPAL;dan
b.Penyelenggaraan SPAL.

BAB III

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi :

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
b.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
c.meningkatkan pelestarian lingkungan hidup;dan
d.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan.

Pasal 3

(1)Sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub sistem pelayanan ke sub sistem pengolahan terpusat.
(2)Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pipa retikulasi;
2. b.pipa induk;dan
3. c.prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 11

(2)Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pipa tinja;
2. b.pipa non tinja;
3. c.bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
4. d.pipa persil;dan
5. e.bak kontrol.
(1)Sub sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub sistem pengumpulan.

Pasal 10

Komponen SPAL-Tterdiri dari:

a.sub sistem pelayanan;
b.sub sistem pengumpulan;dan
c.sub sistem pengolahan terpusat,

Pasal 9

Dalam hal sudah terdapat jaringan SPAL-Tskala perkotaan, setiap SPAL-T skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPAL-Tskala perkotaan harus disambungkan pada SPAL-Tskala perkotaan.

Isi peraturan

Teks122PDFHirarki

Memuat teks peraturan…