DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan angka 13 dan angka 33 Pasal 1 diubah;Ketentuan ayat 2 Pasal 7 diubah;Ketentuan pa.sal 10 diubah;Ketentuan pasal 15 diubah;Ketentuan pasal 37 diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa beberapa ketentuan Peraturan Da erah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 201 5 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberh entia n Kepala Desa dalam pelaksanaannya perlu penyempu rnaan; b . bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIIl/201 5 , maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggurig Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pen calonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepa la Desa perlu iliubah; .
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman a dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penca lon an, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa ;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega ra Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingku~gan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des:=t (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2 6 . Undang-Unda n g Nomor 2 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da erah (Lem baran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ten tang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1s; 'I'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8.· Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinta'h Nomor 47 Tah un 20 15 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nom or 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tamba h an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahu n 201 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelen ggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Ta hun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Ferundang-Undanga n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 19 9 );
11.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nom or 12 Tahun 2015 ten.tang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerc..h Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor .55); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan Menetapkan BUPATlTEMANGGUNG MEMUTUSKAN : PERATURAN DA.ERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. .J Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantika!1, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 12, Tambahari Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 13 dan angka 33 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaks,ud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Bupati adalah Bupati Temanggung.
3.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik i batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. kepentingan masyarakat setempat berdasarkan p rakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diaku i dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik In donesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusa n pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingka t BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yan g anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwa kilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang m empunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis termasuk untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
13.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretari.-:;_t Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14.Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas d2.n disepakati bersama BPD. 4
15.Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnyR disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaula tan rakyat d i desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, u m um, bebas, ra hasia, jujur, dan adil.
16.Pan itia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD u ntuk menyelenggarakan proses Pilkades ;
17.Panitia Pilkades tingkat Kabupaten selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pi!kades.
18.Panitia Pengawas tingkat kabupaten adalah Panitia yang dibentuk pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam rangka m engawasi dan memfasilitasi pelaksanaan Pilkades ...
19.Bakal Calon Kepala Desa adalah orang y~ng mendaftar a tau m elamar sebagai calon Kepala Desa.
20.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah diteta pka n oleh Panitia Pilkades sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. 21 . Calon Kepala Desa Terpilih ad;:,Jah calon Kepala Desa yang m em peroleh suara terbanyak dala.m pelaksanaan Pilkades.
22.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudu ki jabata n pemerin tahan.
23.Penja.bat Kepala Desa adalah seorang PNS yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa • dalam kurun waktu terten tu.
24.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan d an telah m emenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades .
25.Hak Memilih adalah hak warga desa untuk menentukan pilihan dalam Pilkades.
26.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disin gkat DPS a dalah dafta r pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kem bali ata s kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru .
27.Daftar Pemilih Tarnbahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdafta r dalam DPS.
28.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades sebaga i dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
29.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempa t dilaksanakannya pemungutan suara.
30.Kampanye adalah kegiatan calon Kepala Desa untuk m eyakinkan pa ra Pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dengan menyampaikan visi dan misi.
31.Penjaringan adalah upaya yang dilakukcm oleh panitia Pilkades untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
32.Penyaringan adalah seleksi persyaratan administratif dan/ atau kernampuan dan kepemimpinan bakal calon Kepala Desa.
33.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan ayat 2 Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Kepala Desa dipilih langsung oleh pendu duk desa dari calon yang telah memenuhi syarat. 5
(2)Yang dapat dipilih m enj a di Kepa la Desa seba ga imana dimaksud pada ayat
(1)adalah warga Negara Republik Indon esia yang m em enuh i persyaratan :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanaka n Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. c.berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/ atau sederajat;
4. d.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
5. e.bersedia dicalonkan menjadt Kepala Desa clan tidak ak~:::-·.:. mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila -telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
6. f.tidak scdang menjalani hukuman pidana penjara;
7. g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun itau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
8. h.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadil~n yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  1. 1.berbadan sehat; J. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) k a li m asa jabatan;
9. k.tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia Pilkades;
  1. 1.wajib berternpat tinggal di desa setempat setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa;
10. m.sudah mcmbuat Laporan Akhir Masa Jabatan b a gi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
11. n.surat keterangan catatan kepolisian; dan
12. o.surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.
  1. 3.Ketentuan pa.sal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai ber ikut :

Pasal 10

(1)Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mem enuhi persyaratan sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 7 lebih dari 5 (lim a ) orang, Panitia Pilkades melakukan seleksi tambahan dcngan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Dalam pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia Pilkades dapat meminta fasilitasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

4.Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD.
(2)Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan terhitw:-1g sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa. 6

5.Ketentuan pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Penghitungan suara di TPS dilakukan setelah pemungutan suara berakhir.
(2)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sa.h diteta.pkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(3)Dalam hal jumla..h calon Kepaia Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
(4)Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), berasal dari satu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), cal on Kepa'la Desa terpilih ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga pul~h) hari.
(5)Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), yang berasal dari desa setempat dan luar desa, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(6)Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang mernperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) dan berasal dari luar desa, calon Kepa.la Desa terpilih ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(7)Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih 1anjut dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pen gunda n gan Daerah 1111 dengan penempatannya dalam Lembaran Daera h Temanggung. Peraturan Ka bu paten Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 31 J u li 2017 Diundangkan di Temanggung pada tanggal 31 Juli 201 7 ROCHMAN RL\.H KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINS! ~JAWA TENGAH: ( 14 / 2017) / PENJELASAN ATAS PERA.TURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURA.N DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA-CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN-KEPALA DESA ' - I. UMUM. Bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam pelaksanaannya perlu penyempurnaan. Bahwa guna melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara No. 128/PUU/XIII/2015 maka dipandang perlu menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa terkait dengan hak dipilih dan pemilih, khusunya persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Kepala Desa. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga imana d imaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubaha n atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemiliha~, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. II. PASAL DEMI PASAL. PasalI Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Huruf 1 8 Yang dimaksud "desa setempat" adalah desa tempat ciiselen.ggarakannya pemilihan kepala desa. Hurufm Cukup jelas Huruf n Cukup jelas Huruf o Cukup jelas Angka 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "fasilitasi" adalah memberikan fasilitasi bank soaJ dan te.:mpat pelaksanaan seleksi tambahan. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup Jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHA.N LEMBARA.N DAERAH KABUPATEN TEMANGGU NG NOMOR 82

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…