DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yaitu: 1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah; 2. Ketentuan Pasal 8 diubah; 3. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIIA dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri C Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggug Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 116);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temangggung Nomor 2) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditentukan dengan cara perkalian antara indeks harga per unit pengelolaan sampah dengan rata-rata indeks variabel penentu.
(2)Variabel penentu sebagaimana ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.jenis sampah yang dihasilkan;
2. b.volume sampah yang dihasilkan;
3. c.luas bangunan yang dilayani;
4. d.lokasi/letak bangunan; dan
5. e.fungsi bangunan.
(3)Indeks harga per unit pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dihitung dari total biaya pengelolaan sampah per hari dibagi dengan total obyek retribusi yang terlayani yaitu sebesar Rp. 1.600.- (seribu enam ratus rupiah).

2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut NO OBYEK RETRIBUSI KLASIFIKASI IND EKS Harga Satuan TARIF/BUL AN (Rp.) Keterangan 1 2 3 = 1 x 2 A RumahTangga

1.Lingkungan kampung perkotaan (non perumahan) 3.5 1.600 5.600 Kenaikan 60%
2.di lingkungan perdesaan 3 1.600 4.800
3.di kompleks perumahan 4 1.600 5.400
4.kompleks Perumahan elit 15 1.600 24.000
5.Pinggir jalan raya 6 1.600 9.600 B Komersial
1.Hotel Bintang 1 150 1.600 240.000 Melati 3 100 1.600 160.000 Melati 2 75 1.600 120.000 Melati 1 60 1.600 96.000
2.Penginapan /losmen 50 1.600 80.000 1 2 3 = 1 x 2
3.Pertokoan Kelompok A Besar 30 1.600 48.000 besar : penghuni/pegawai> 50 org; Sedang 20 1.600 32.000 sedang : penghuni/pegawai 10-50; Kecil 10 1.600 16.000 kecil :penghuni/pegawai< 10 Kelompok B Besar 25 1.600 40.000 kelompok A : berlokasi di jalannasional Sedang 15 1.600 24.000 atauprovinsi Kecil 8 1.600 12.800 Kelompok B : Berlokasi di jalan Kelompok C Besar 20 1.600 32.000 kabupaten Sedang 10 1.600 16.000 Kelompok C : Berlokasi di jalan Kecil 7.5 1.600 12.000 lingkungan/desa
4.RumahMak an Kelompok A Besar 65 1.600 104.000 Besar : lebihdari 60 kursi; Sedang : 30-60 Sedang 40 1.600 64.000 kursi; Kecil : < 30 kursi, termasukwarung Kecil 15 1.600 24.000 makan, depot danlesehan Kelompok B Besar 50 1.600 80.000 kelompok A : berlokasi di jalannasional Sedang 25 1.600 40.000 atauprovinsi Kecil 10 1.600 48.000 Kelompok B : Berlokasi di jalan Kelompok C Besar 30 1.600 48.000 kabupaten Sedang 15 1.600 24.000 Kelompok C : Berlokasi di jalan Kecil 10 16.000 lingkungan/desa
5.Pedagang Kaki Lima 15 1.600 24.000
6.FasilitasOla h Raga/keseh atan 20 1.600 32.000 futsal, fitness, panti pijat dll
7.Tempat Hiburan 15 1.600 24.000 karaoke, Playstation
8.Pergudangan/ garasi Usaha Besar 125 1.600 200.000 luas> 500 m2 Sedang 50 1.600 80.000 luas : 150 - 500 m2 Kecil 25 1.600 40’000 luas< 150 m2
9.Industri Besar 200 1.600 320.000 karyawan/penghuni> 50, Sedang 135 1.600 216.000 karyawan/penghuni : 10- 50, Kecil 35 1.600 56.600 karyawan/penghuni , < 10, 10 Usaha jasa salon kecantikan 20 1.600 32.000 Potong rambut 15 1.600 24.000 pondokan/k os2an 15 1.600 24.000 11 Bengkel - Mobil Besar 60 1.600 96.000 Jumlah pegawai>10 Sedang 45 1.600 72.000 pegawai 5 - 10 Kecil 30 1.600 48.000 pegawai<5 Sepeda motor Besar 30 1.600 48.000 Jumlah pegawai>10 Sedang 20 1.600 32.000 pegawai 5 - 10 Kecil 15 1.600 24.000 pegawai<5 Sepeda 5 1.600 8.000
12.Toko Modern Besar 100 1.600 160.000 Luas bangunan> 400 m2 Sedang 60 1.600 96.000 Luas bangunan< 400 m2 13 Apotik/Tok o Obat 25 1.600 40.000 C Non Komersial - 1. Rumah Sakit 200 1.600 320.000
2.Puskesmas 50 1.600 80.000 3. Lembaga Pendidikan Formal Besar 50 1.600 80.000 universitas, akedemi Sedang 1 50 1.600 80.000 SMP, MTs, SMA, SMK, MA siswa lebih dari 240 Sedang 2 40 1.600 40.000 SMP, MTs, SMA, SMK, MA siswa kurang dari 240 Kecil 1 20 1.600 20.000 SD, MI, TK, PAUD siswa lebih dari 180 Kecil 2 10 1.600 16.000 SD, MI, TK, PAUD siswa kurang dari 180 4. Lembaga Pendidikan Non Formal Besar 25 1.600 25.000 Jumlah pegawai dan siswa lebihdari 75 Sedang 20 1.600 32.000 Jumlahpegawaidansiswa 30 sampai 75 Kecil 15 1.600 24.000 Jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30 5. Kantor tempat praktek profesi 20 1.600 32.000 Notaris, Pengacara, dokter, dan yang sejenisnya 1 2 3 = 1 x 2 Perkantoran pemerintah Besar 100 1.600 160.000 Pegawai lebih dari 100 6 . dan non pemerintah Termasuk perbankan Sedang 75 1.600 120.000 Pegawai 50 - 100 Kecil 50 1.600 80.000 Pegawai kurang dari 50 hari 300 1.600 480.000 Pasarmalam D Penyelenggaraan Keramaian (insindentil) Besar 150 1.600 240.000 Lebihdari 2.000 orang Sedang 100 1.600 160.000 501 s/d 2000 Kecil 75 1.600 120.000 Sampaidengan 500 orang

(2)Pengangkutan sampah ke TPA secara langsung yang dilaksanakan oleh perorangan dan/atau swasta bukan dinas/instansi pengelola kebersihan dan persampahan) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tonase.

3.Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIIA dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut: PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN I. UMUM Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, perlu diupayakan peningkatan pengelolaan dan pelayanan di bidang persampahan/kebersihan. maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan. Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendukung perkembangan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan. II PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud indeks harga per unit pengelolaan sampah adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola sampah meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah per hari per rumah tangga. Dihitung dengan perhitungan sebagai berikut : Total Biaya Pengelolaan Sampah se Kabupaten setahun adalah :
1.Biaya operasional pengangkutan sampah Rp. 1.500.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
2.Biaya operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
3.Biaya operasional kebersihan Rp. 2.250.000.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
4.Biaya modal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
5.Gaji Petugas kebersihan Rp. 6.727.500.000,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah) Jumlah Rp. 16.277.500.000,- (enam belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Sedangkan Unit/ Objek yang dilayani 28.322 (dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh dua) sehingga biaya pelayanan pengelolaan sampah per unit per hari = Rp. 1.574,60 (seribu lima ratus tujuh puluh empat koma enam puluh rupiah) dibulatkan keatas menjadi Rp. 1.600,00(seribu enam ratus rupiah). Angka 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 121

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012