DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2024

Nomor: 17
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, Muatan Materi Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, Peran Serta Masyarakat, Sinergitas Dan Kerja Sama, Pembinaan Dan Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Pendanaan, Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat Kabupaten Temanggung di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c.bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum pembudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta untuk melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu disusun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan
7.Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disebut Pusat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
8.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota Masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
10.Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk pembudayaan dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
11.Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan mengenai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
13.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

a.demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kebhinneka tunggal ika-an bangsa;
b.sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
c.sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
(2)Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah untuk:
1. a.membudayakan dan mengarusutamakan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
2. b.menanamkan Nilai-Nilai Pancasila kepada masyarakat, para penyelenggara pemerintahan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan dan lembaga nirlaba lainnya di Daerah;
3. c.terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mewujudkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air di Daerah;
4. d.mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat; dan
5. e.membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
b.muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c.peran serta Masyarakat;
d.kerja sama;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
g.penghargaan; dan
h.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

(1)Bupati membentuk Pusat PPWK untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(2)Pusat PPWK dengan kepengurusan yang terdiri dari unsur:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.instansi vertikal;
3. c.unsur Masyarakat yang mewakili bidang:
  1. 1.kebudayaan dan kesenian;
  2. 2.keagamaan;
  3. 3.kepemudaan; dan
  4. 4.Organisasi Kemasyarakatan;
4. d.perguruan tinggi; dan
5. e.media massa lokal.
(3)Susunan kepengurusan Pusat PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Ketua: Sekretaris Daerah;
2. b.Wakil Ketua: kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik;
3. c.Sekretaris: kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan;
4. d.Anggota terdiri dari unsur:
  1. 1.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
  2. 2.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  3. 3.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan;
  4. 4.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian;
  5. 5.Perangkat Daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan;
  6. 6.Komando Distrik Militer;
  7. 7.Kepolisian Resort;
  8. 8.Badan Pusat Statistik;
  9. 9.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya yang mewakili unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
  10. 10.perguruan tinggi;
  11. 11.media massa lokal; dan
  12. 12.tokoh agama/masyarakat/adat.
(4)Dalam melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat PPWK dibantu sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(5)Susunan kepengurusan Pusat PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Pusat PPWK dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
1. a.instansi/lembaga vertikal;
2. b.Organisasi Kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan lembaga nirlaba lainnya;
3. c.institusi pendidikan; dan/atau
4. d.Masyarakat.
(2)Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada:

a.organisasi politik;
b.aparatur sipil Negara;
c.pendidik/tenaga kependidikan;
d.peserta didik;
e.Organisasi Kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
f.tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat; dan
g.Masyarakat.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:
1. a.Pendidikan Formal;
2. b.Pendidikan Nonformal; dan/atau
3. c.Pendidikan Informal.
(2)Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode pembelajaran klasikal dan/atau nonklasikal.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…