DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2020

Nomor: 19
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 210

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pemenuhan Hak anak yang meliputi Kewajiban pemerintah, keluarga dan orang tua dalam memenuhi hak anak seperti hak beribadah, pendidikan dan lalin lain. Selain itu diatur juga mengenai Gugus Tugas dan lembaga lembaga yang berkewajiban memenuhi hak anak, serta pembiayaannya. diatur juga mengenai larangan dan ketentuan pidana bagi orang yang melanggar.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan sosial masyarakat menimbulkan pemenuhan hak-hak anak belum dilaksanakan secara maksimal sehingga masih terdapat penelantaran anak, tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, maka perlu upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberi perlindungan kepada anak;
c.bahwa untuk memberikan arahan dan landasan hukum dalam menjamin pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak perlu pengaturan terkait Pemenuhan Hak Anak di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Anak ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3670);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Temanggung.
6.Camat adalah pimpinan Kecamatan di Kabupaten Temanggung.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kejahatan dan diskriminasi.
10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
12.Pemenuhan Hak Anak selanjutnya disingkat PHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak kedalam setiap kegiatan pembangunan sejak penyusunan perencanaan.
13.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
14.Kecamatan Layak Anak adalah Kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
15.Desa/Kelurahan layak anak adalah Desa/Kelurahan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
16.Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten/Kota layak anak.
17.Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
18.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
19.Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
20.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
21.Forum Anak Kabupaten adalah organisasi tingkat kabupaten yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar, atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.
22.Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
23.Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak- hak berdasarkan prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
24.Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
25.Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
26.Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkhohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
27.Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan program kesejahteraan sosial anak, yang dibentuk oleh masyarakat atau difasilitasi oleh pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 2

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

Pasal 3

Penyelenggaraan PHA, meliputi klaster:

a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e.perlindungan khusus.

Pasal 4

Penyelenggaraan PHA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip

a.tata pemerintahan yang baik;
b.non diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 5

Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, meliputi:

a.suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
b.beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali; dan
c.menyatakan dan didengar pendapatnya,
d.menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
e.Anak terhindar dari kekerasan dan perilaku yang merendahkan martabat anak

Pasal 6

Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama/ kepercayaan yang dipeluk anak mengikuti agama/kepercayaan orang tuanya.

Pasal 7

Setiap anak berhak mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi:

a.berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
b.berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
c.dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
1. 1.Diskriminasi;
2. 2.Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. 3.Penelantaran;
4. 4.Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. 5.Ketidak adilan;
6. 6.Perlakuan salah lainnya; dan
7. 7.Pernikahan usia anak.
e.dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak:
1. 1.Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
2. 2.Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. 3.Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
4. 4.Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 8

Setiap anak berhak mendapatkan hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan berupa hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi:

a.berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat;
b.berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
c.selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak memperoleh pendidikan khusus; dan
d.berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 10

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

a.penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b.pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c.pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d.pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
e.pelibatan dalam peperangan; dan
f.kejahatan seksual.

Isi peraturan

Teks210PDFHirarki

Memuat teks peraturan…