DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ii diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewenangan Pemerintah Daerah Bab III Industri Unggulan Daerah Bab IV RPIK 2021-2041 Bab V Pelaksanaan Bab VI Pembiayaan Bab VII Peran Serta Masyarakat Bab VIII Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2021-2041

BAB I

Pendahuluan A. Latar Belakang.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung
2.Bupati adalah Bupati Temanggung
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi unggulan dan utama di Kabupaten Temanggung.
7.Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
8.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2041 yang selanjutnya disebut RPIK 2021-2041 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2041.

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah, pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
2. b.mendorong industri daerah menjadi industri unggulan; dan
3. c.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di daerah;
2. b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
3. c.mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan;
4. d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
5. e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG A. Kondisi Umum Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terletak antara 109°47'28"-110°8'20" Bujur Timur dan 7°32'-7°54' Lintang Selatan. Kabupaten Temanggung memiliki luas 87.065 Ha (Delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima hektar). Sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering (tegal/kebun) dan sawah. Kondisi masyarakat yang secara turun temurun berprofesi sebagai petani menjadikan luasan lahan pertanian lebih banyak dibandingkan luasan lahan bagi peruntukan yang lain. Ketinggian daerahnya berada di atas 1.000 mdpl sekitar 20,001 Ha (23,22 %) merupakan kawasan pegunungan yang merupakan hulu DAS yang berfungsi sebagai penyangga tata air daerah hilir, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah serta menjamin ketersediaan:
1. a.infrastruktur industri; dan
2. b.infrastruktur penunjang.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
2. b.penyediaan infrastruktur industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
4. d.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.Pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
7. g.penataan industri berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; dan
8. h.pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TEMANGGUNG A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung Dalam merumuskan visi dan misi pembangunan industri Kabupaten Temanggung mengacu pada visi dan misi industri nasional tahun 2015-2035 dan visi dan misi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah tahun 2017- 2037 serta visi dan misi Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 maka visi pembangunan industri Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2041 adalah :

Pasal 4

(1)Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdiri dari:
1. a.Industri Makanan;
2. b.Industri Pengolahan Tembakau;
3. c.Industri Tekstil;
4. d.Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari bambu, Rotan dan sejenisnya;
5. e.Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya;
6. f.Industri Pengolahan Lainnya; dan
7. g.Industri Furnitur.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah dapat mengembangkan industri lain yang merupakan industri potensial dan menjadi prioritas daerah.

Pasal 5

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

a.Tahap I periode 2021-2025;
b.Tahap II periode 2026-2030; dan
c.Tahap III periode 2031-2041;

Pasal 6

Pelaksanaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dijabarkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2021-2041 A. Strategi Pembangunan Industri Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Temanggung dilakukan berbagai program yang meliputi:

Pasal 7

(1)Strategi dan program pembangunan industri daerah memuat :
1. a.strategi pembangunan industri; dan
2. b.program pembangunan industri.
(2)Program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu program pengembangan Industri Unggulan Daerah.
(3)RPIK 2021-2041 ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(4)RPIK 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional yang diharapkan menjadi leverage (daya ungkit) bagi kegiatan industri yang ada di Kabupaten Temanggung. Industri pengolahan di Kabupaten Temanggung merupakan kontributor terbanyak penyumbang Produk Domestik Regional Bruto sehingga diharapkan lebih meningkatkan kinerja dan kualitas kegiatan industri yang dilakukan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka dituangkan dalam sasaran, strategi dan rencana aksi dari dokumen Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041 ini.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah Provinsi;
3. c.Pemerintah Daerah lainnya; dan
4. d.Pihak ketiga.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
(3)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1)Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2021-2041 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
3. c.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan industri.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
1. a.pemberian saran, pendapat dan usul; dan/atau
2. b.penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…