DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip dan Sasaran, Jangka Waktu dan Kedudukan RPPLH, Pendekatan Penyusunan dan Materi Muatan RPPLH, Koordinasi dan Kerjasama, Monitoring dan Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2054; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2054.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
5.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
7.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu di Daerah
8.Masalah pokok RPPLH adalah isu pokok atau akar persoalan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah yang berjangka waktu panjang dengan rentang waktu sama dengan rentang waktu berlakunya RPPLH.
9.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
10.Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas Lingkungan Hidup.
11.Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
12.Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13.Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Lingkungan yang selanjutnya disebut DDDT Jasa Lingkungan adalah Daya Dukung dan Daya Tampung yang di analisis atas dasar kelompok Jasa Lingkungan penyediaan, pengaturan, budaya dan pendukung, dengan kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.
14.Jasa Lingkungan adalah produk sumber daya alam hayati dan Ekosistem berupa manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
15.Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi Lingkungan Hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non- geospasial. 4
16.Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
17.Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Pemanfaatan SDA adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta kebutuhan generasi yang akan datang.
18.Pencadangan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Pencadangan SDA adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
19.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.
20.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi Lingkungan Hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
21.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

RPPLH dimaksudkan sebagai:

a.pedoman dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik dan berkelanjutan; dan
b.upaya mewujudkan perlindungan dan Pemanfaatan SDA secara bijaksana dan berkelanjutan yang terukur pada IKLH minimal dengan predikat baik pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 3

RPPLH bertujuan untuk:

a.peningkatan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan isu lingkungan di Daerah;
b.mengendalikan Pemanfaatan SDA secara bijaksana;
c.meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat; 5
d.mewujudkan pengelolaan dan pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup; dan
e.peningkatkan upaya ketahanan terhadap risiko perubahan iklim yang terjadi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.prinsip dan sasaran;
b.jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
c.pendekatan penyusunan dan materi muatan RPPLH;
d.koordinasi dan kerjasama;
e.monitoring dan pelaporan;
f.peran serta masyarakat; dan
g.pendanaan.

BAB II

PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 5

Penyusunan RPPLH dilakukan berdasarkan prinsip:

a.harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
b.karakteristik Ekoregion dan Ekosistem;
c.Pembangunan Berkelanjutan;
d.keserasian dan keseimbangan;
e.kerja sama antar daerah;
f.kepastian hukum;
g.keterlibatan pemangku kepentingan; dan
h.mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 6

Sasaran RPPLH meliputi:

a.terwujudnya kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan isu lingkungan di Daerah;
b.mampu dalam mengendalikan Pemanfaatan SDA secara bijaksana;
c.terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat; 6
d.terwujudnya pengelolaan dan pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup; dan
e.mampu dalam meningkatkan upaya ketahanan terhadap risiko perubahan iklim yang terjadi.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

Pasal 7

(1)Jangka waktu berlaku RPPLH selama 30 (tiga puluh) tahun.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika terjadi perubahan kebijakan secara nasional atau bencana alam.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyakarat, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala guna perbaikan RPPLH.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 8

RPPLH merupakan acuan yang digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun:

a.Perencanaan Pembangunan;
b.Perencanaan Tata Ruang; dan
c.Perencanaan sektoral lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDEKATAN PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN RPPLH

Pasal 9

(1)RPPLH disusun dengan menggunakan pendekatan Inventarisasi Lingkungan Hidup, pengolahan data dan informasi, serta analisis data dan informasi untuk menyepakati isu pokok.
(2)Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
1. a.potensi dan trend ketersediaan/Pemanfaatan SDA;
2. b.jenis SDA yang dimanfaatkan;
3. c.bentuk penguasaan SDA; 7
4. d.pengetahuan pengelolaan;
5. e.bentuk kerusakan; dan
6. f.potensi konflik.
(3)Pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan informasi hasil inventarisasi sebagai berikut:
1. a.potensi dan kondisi Lingkungan Hidup;
2. b.upaya pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
3. c.kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang terjadi di wilayah tersebut.
(4)Analisis data dan informasi untuk menyepakati isu pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperhatikan:
1. a.keterkaitan dengan arahan umum RPPLH Nasional; dan
2. b.pengaruh terhadap daerah-daerah yang berbatasan.

Pasal 10

(1)RPPLH meliputi seluruh Ekoregion dataran di Daerah.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arahan mengenai:
1. a.rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan SDA;
2. b.rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
3. c.rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian SDA; dan
4. d.rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(3)Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kebijakan SDA, strategi implementasi dan indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
(4)Kebijakan SDA, strategi implementasi dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam sebuah dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I : Pendahuluan;
2. b.Bab II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
3. c.Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup; dan
4. d.Bab IV : Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(5)Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8

Pasal 11

(1)Dalam menetapkan rencana Pemanfaatan dan Pencadangan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah melaksanakan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan memperhatikan:
1. a.keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
2. b.keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
3. c.keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
(2)Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Ekosistem dengan Daya Dukung Daya Tampung tinggi dan/atau sangat tinggi.
(3)Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Ekosistem dengan Daya Dukung Daya Tampung sedang.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…