DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2020

Nomor: 20
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan yang meliputi: Pengusulan Kawasan Perdesaan, Penetapan dan Penyusunan RPKP; Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan; Pendayagunaan Aset, Partisipasi Masyarakat, dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan di tingkat Kabupaten.
9.Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan, yang selanjutnya disingkat TKPKP Kawasan, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan di tingkat Kawasan/Kecamatan.
10.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11.Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut RPKP adalah merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
12.Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
13.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum di wilayah Kabupaten Temanggung.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa.
(2)Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a.pembangunan kawasan perdesaan;
b.kelembagaan;
c.pendayagunaan aset;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.partisipasi masyarakat.

BAB II

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan melalui tahapan:

a.pengusulan kawasan perdesaan;
b.penetapan dan penyusunan RPKP;
c.pelaksanaan; dan
d.pelaporan dan evaluasi.

Pasal 5

Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati.

Pasal 6

(1)Pengusulan Kawasan Perdesaan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibantu oleh pihak ketiga.
(2)Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan bersama oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan.
(3)Pengusulan Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dilampiri dengan surat kesepakatan.

Pasal 7

Pengusulan Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan aspirasi masyarakat desa.

Pasal 8

(1)Penetapan lokasi kawasan perdesaan dan RPKP harus memperhatikan RTRW dan RPJMD.
(2)Lokasi Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh TKPKP Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat:
1. a.isu strategis Kawasan Perdesaan;
2. b.tujuan dan sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan;
3. c.strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
4. d.program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
5. e.indikator capaian kegiatan; dan
6. f.kebutuhan pendanaan.
(2)Program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
(3)RPKP dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan yang disesuaikan dengan RPJMDes dan/atau RKPDes.

Pasal 10

(1)Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
(2)Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(4)Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber Iain yang sah dan tidak mengikat.
(5)Bupati dalam menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan harus mengacu pada RPKP.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…