DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020

Nomor: 22
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini daitur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasi Elektornik yang meliputi: Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pendanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Percepatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat diperlukan Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang inovatif, partisipatif dan terbuka.
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka diperlukan pengaturan tentangsistem pemerintahan berbasis elektronik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
4.Bupati adalah Bupati Temanggung.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
8.Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, dan ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
9.Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
10.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalaui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
11.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
12.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13.Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
14.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
15.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
16.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
17.Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
18.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
19.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
20.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
21.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
22.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
23.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
24.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
25.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
26.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
27.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
28.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
29.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
30.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
31.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
32.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
33.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.transparansi;
7. g.interoperabilitas;dan
8. h.keamanan.
(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
(7)transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai.
(8)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
(9)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Penyelenggara SPBE;
b.Tata Kelola SPBE;
c.Manajemen SPBE;
d.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
e.Pendanaan SPBE;
f.Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan
g.Percepatan SPBE.

BAB II

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 4

(1)Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE dibentuk Tim Koordinasi SPBE.
(2)Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

(1)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(2)Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana induk SPBE;
2. b.arsitektur SPBE Daerah;
3. c.peta rencana SPBE;
4. d.rencana dan anggaran SPBE;
5. e.proses bisnis;
6. f.data dan informasi;
7. g.infrastruktur SPBE;
8. h.aplikasi SPBE;
9. i.keamanan SPBE; dan
10. j.layanan SPBE.

Pasal 6

(1)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
(2)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
2. b.arah kebijakan SPBE;
3. c.strategi SPBE; dan
4. d.peta rencana strategis SPBE.
(3)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(4)Penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(5)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu berdasarkan:
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
2. b.perubahan kebijakan strategis Daerah.
(6)Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(7)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Daerah.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
1. a.Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.Arsitektur SPBE Daerah; dan
3. c.RPJMD.
(3)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Penyusun Arsitektur SPBE dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
(4)Tim Penyusun Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(5)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu – waktu sesuai kebutuhan.
(6)Dalam rangka menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Arsitektur SPBE dan Tim Penyusun Arsitektur SPBE diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
3. c.perubahan pada unsur SPBE; atau
4. d.perubahan RPJMD.
(2)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Reviu Arsitektur SPBE dan ditetapkan oleh Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Reviu Arsitektur SPBE dan Tim Reviu Arsitektur SPBE diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada:
1. a.Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.Arsitektur SPBE Daerah;
3. c.RPJMD;dan
4. d.Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Penyusun Peta Rencana SPBE dan ditetapkan oleh Bupati.
(3)Tim Penyusun Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(4)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(5)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(6)Dalam rangka menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 10

(1)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Peta Rencana SPBE dan ditetapkan oleh Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Reviu Peta Rencana SPBE dan Tim Reviu Peta Rencana SPBE diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…