DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020

Nomor: 25
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Temanggung

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Bupati adalah Bupati Temanggung.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan Hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
9.Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban daerah.
10.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 3
11.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
12.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13.Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp1.962.358.368.519,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp 1.886.183.150.894,00
2.Belanja Daerah Rp 1.949.350.917.532,00 Surplus/(Defisit) Rp (63.167.766.638,00).
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan Rp 76.175.217.625,00
b.Pengeluaran Rp 13.007.450.987,00 Pembiayaan Netto Rp 63.167.766.638,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.886.183.150.894,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh enam miliar seratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp263.182.247.894,00 (dua ratur enam puluh tiga miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.910.000.000,00 (empat puluh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah). 4
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.083.541.050,00 (sembilan miliar delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.655.700.000,00 (lima belas miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp197.533.006.844,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.560.561.503.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.416.968.503.000,00 (satu triliun empat ratus enam belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.593.000.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp62.439.400.000,00 (enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat;
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.439.400.000,00 (enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.949.350.917.532,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar 5 tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

(1)Belanja operasi;
(2)Belanja modal;
(3)Belanja tidak terduga; dan
(4)Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.299.697.775.085,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp746.566.131.905,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp444.258.284.707,00 (empat ratus empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.162.870.973,00 (sembilan puluh empat miliar Seratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.710.487.500,00 (empat belas miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp235.930.199.025,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 6
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.709.558.222,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp83.609.445.634,00 (delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp73.934.798.100,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.651.397.069,00 (sembilan miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah).
(7)Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…