DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah: a. Afirmasi dan Fasilitasi; b. pendanaan; c. partisipasi masyarakat; dan d. Pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Temanggung merupakan daerah yang memiliki cukup banyak pesantren sehingga dalam rangka memperkuat eksistensi dan kontribusi pesantren dibutuhkan adanya landasan hukum yang kuat;
c.bahwa untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi pesantren di daerah sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); SALINAN I_ ___JI
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kantor Kementerian adalah kantor kementerian yang membidangi urusan agama di daerah.
6.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pendanaan adalah sumber keuangan bagi penyelenggaraan Pesantren, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swadaya masyarakat maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
8.Afirmasi adalah penegasan/peneguhan atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan.
9.Fasilitasi adalah peran Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
10.Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.

Pasal 2

Fasilitasi Pesantren berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian Hukum.

Pasal 3

Fasilitasi Pesantren bertujuan untuk menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan peningkatan kualitas Pesantren untuk pengembangan fungsi pendidikan dan pemberdayaan santri.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

a.Afirmasi dan Fasilitasi;
b.pendanaan;
c.partisipasi masyarakat; dan
d.Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

AFIRMASI DAN FASILITASI

Pasal 5

Afirmasi dilaksanakan dalam bentuk:

a.pengakuan terhadap lulusan Pesantren;
b.pemberian kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
c.pemberian kesempatan kerja.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi kepada Pesantren dalam bentuk hibah.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.

Pasal 8

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Afirmasi dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Fasilitasi Pesantren bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…