DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 129

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur mengenai pengelolaan pasar ternak dikabupaten temanggung dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan batasan ruang lingkup yang diatur adalah pengelolaan pasar ternak yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Ternak di Kabupaten Temanggung;

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Ternak maka perlu diatur tentang pengelolaan pasar ternak agar tercipta kelancaran, ketertiban dan kenyamanan perdagangan ternak serta terjaminnya kesehatan hewan yang diperdagangkan di pasar ternak;
a.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan pengelola pasar ternak dan meningkatkan kompetensi pedagang; BUPATI TEMANGGUNG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PENGELOLAANPASAR TERNAK DIKABUPATENTEMANGGUNG TENTANG NOMOR 5 TAHUN 2017 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG --- PROVINSI JAWA TENGAH ' . ~- .. BUPATI TEMANGGUNG Mengingat Menimbang
1. 4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619r;
2. 5.Undang-Undang Nomor 25 Talrun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor 5038);
3. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraaan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543); · · ·
10. 13.Peraturan Presiden , Nomor ·--37 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri C Nomor 1);
12. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
13. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 19);
14. 17.Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabu paten Temanggung Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
15. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18);
16. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
17. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013- 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
18. 1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
19. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
20. 3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
21. 4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
22. 5.Dinas adalah Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan peternakan.
23. 6.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan peternakan.
24. 7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
25. 8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
26. 9.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
27. 10.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan peternakan.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENTEMANGGUNG dan · · BUPATI TEMANGGUNG"

21.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
11.Pasar adalah area tempat jual beli barang/jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu.
12.Pasar ternak adalah tempat yang digunakan untuk memasarkan atau jual beli ternak.
13.Pengelolaan pasar ternak adalah penataan pasar ternak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar ternak.
14.Sarana dan prasarana pasar ternak adalah bangunan yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum di lingkungan pasar ternak berupa bangunan kios, los, mushola, kamar kecil/kamar mandi, maupun bangunan penunjang lainnya. , · ·
15.Ternpat jualan adalah sarana dan prasarana di' kawasan pasar ternak yang digunakan pedagang untuk menjalankan usahanya, berupa los, kios dan ternpat jualan lainnya.
16.Los adalah tempat berjualan di lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang dizinkan yang beralas permanen tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa. 1 7. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
18.Tempat jualan lainnya adalah tempat jualan di kawasan pasar, baik berada di halaman pasar dan/atau di luar bangunan los/kios.
19.Kawasan pasar ternak adalah ternpat di luar pasar ternak dengan batas- batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
20.Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/ atau jasa di pasar ternak.
21.Pengunjung pasar ternak adalah orang yang melakukan kegiatan dengan a tau tan pa membeli barang dan/ atau jasa di pasar ternak.
22.Pemberdayaan pasar ternak adalah segala upaya pemerintah daerah untuk menciptakan pasar ternak yang aman, nyaman, tertib dan terjaminnya kesehatan hewan yang diperdagangkan.
23.Satuan Ternak yang selanjutnya disingkat ST adalah merupakan satuan untuk ternak yang didasarkan atas konsumsi pakan.
24.Surat Keterangan Hak Pakai Tempat .Jualan, yang selanjutnya disingkat SKHPTJ adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pemberian hak pakai tempatjualan.
25.Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar ternak.
26.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan dan untuk periode 5 (lima) tahun.
29.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan untuk periode 1 (satu) tahun. Pasar ternak berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli ternak.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR TERNAKDI KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 4

BAB IV FUNGSI PASARTERNAK Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan pasar ternak yang dimiliki dan/ a tau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

FUNGSI PASARTERNAK Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan pasar ternak yang dimiliki dan/ a tau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Pengelolaan pasar ternak dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan dan pengaturan fasilitas perdagangan ternak.
(2)Tujuan pengelolaan pasar ternak meliputi :
1. a.menciptakan pasar ternak yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
2. b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. c.menjadikan pasar ternak sebagai penggerak perekonomian daerah; dan
4. d.meningkatkan pengawasan kesehatan hewan yang diperdagangkan.

BAB III

RUANGLINGKUP

Pasal 2

30.Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung, yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Temanggung, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Temanggung.
32.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban da'n/ a tau untuk tujuan lain dalam ' rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
34.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut P.PNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.
35.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana.

(1)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
1. a.penentuan tipe dan lokasi pasar ternak;
2. b.penyediaan fasilitas sarana-prasarana pokok pasar ternak; dan
3. c.penyediaan fasilitas sarana-prasarana penunjang pasar ternak.
(2)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar ternak baru.
(3)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk revitalisasi pasar ternak lama.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan pengelolaan pasar ternak.
(2)Perencanaan pengelolaan pasar ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 6

(1)Berdasarkan jumlah ternak yang diperdagangkan, luasan lahan dan fasilitas yang disediakan, pasar ternak dibedakan menjadi 3 tipe yaitu:
1. a.Tipe A, berkapasitas 600 Satuan Ternak dan luas areal 1 Hektar serta fasilitasnya terdiri dari : kantor, tempat peristirahatan ternak, timbangan ternak kapasitas 2.000 kg, pembuarigan limbah, pagar keliling, areal hijauan pakan ternak, air min um ternak, ternpat menaikkan/ menurunkan ternak, kandang isolasi, kandang jepit, ternpat khusus untuk sapi potong, tempat khusus sapi bibit, tempat khusus domba/kambing, tempat khusus unggas, tempat parkir kendaraan, kamar kecil dan tempat ibadah;
2. b.Tipe B, berkapasitas 200 Satuan Ternak dan luas areal 0,50 Hektar serta fasilitasnya terdiri dari : kantor, tempat peristirahatan ternak, timbangan ternak kapasitas 2.000 kg, pagar keliling, areal hijauan pakan ternak, air minum ternak, tempat menaikkan/menurunkan ternak, kandang jepit, tempat khusus sapi potong, tempat khusus sapi bibit, tempat khusus domba/kambing, tempat khusus unggas, tempat parkir kendaraan, kamar kecil dan tempat ibadah;
3. c.Tipe C, berkapasitas 100 Satuan Ternak dan luas areal 0,25 Hektar serta fasilitasnya terdiri dari : kandang ternak, pagar keliling, timbangan ternak kapasitas 2.000 kg, areal hijauan pakan ternak, air minum ternak, tempat menaikkan/ menurunkan ternak, ternpat khusus sapi, tern pat khusus kambing/ domba dan kamar kecil.
(2)Tipe pasar ternak di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB VI

PENGELOLAANPASARTERNAK

Pasal 5

a.pos keamanan;
b.tempat ibadah;
c.sanitasi/ drainase;
d.toilet umum;
e.tempat pengolahan limbah;
f.hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
g.sarana komunikasi;
h.bangunan kios/los pedagang pendukung; dan
1. 1.sarana prasarana penunjang lainnya sesuai kebutuhan. Pasal. 10 Fasilitas sarana prasarana pokok pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b antara lain:
a.kantor pengelola;
b.bangunan tambatan ternak;
c.bangunan tempat menaikkan/menurunkan ternak;
d.pos kesehatan hewan;
e.tempat penimbangan ternak;
f.timbangan ternak;
g.tempat perisitirahatan ternak;
h.pembuangan limbah;
1. 1.pagar keliling; J. areal hijauan pakan ternak;
k.jaringan air bersih/ air min um ternak;
1. 1.kandang isolasi;
m.kandang jepit;
n.areal parkir kendaraan;
o.jaringan listrik;
p.layanan kesehatan hewan; dan
q.papan informasi harga ternak.

BAB V

TIPE PASARTERNAK Fasilitas sarana prasarana penunjang pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, antara lain:

Pasal 9

Penentuan tipe dan lokasi pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, perlu mempertimbangkan antara lain:

a.RTRWKabupaten Temanggung;
b.jarak pasar ternak yang sudah ada;
c.ketersediaan transportasi umum;
d.keadaan populasi ternak di lingkungan sekitar;
e.respon dari pemangku kepentingan (peternak, pedagang ternak, jagal); dan
f.memiliki hari pasaran yang berbeda den&an pasar ternak yang !ain.

Pasal 8

(1)Renovasi tempat jualan berupa kios/los dapat dilakukan secara swadaya oleh pedagang atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Renovasi atas kios /Ios dengan biaya swadaya menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
(3)Pelaksanaan renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih laniut dengan Peraturan Bupati,

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, dan/ atau pemindahan pasar ternak.
(2)Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan dan/ a tau pemindahan pasar ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persyaratan teknis yang diperlukan.
(3)Dalam rangka pembangunan saranan dan prasarana pasar ternak, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks129PDFHirarki

Memuat teks peraturan…